LBH SEMMI NGADU KE JOKOWI PERIHAL ANGGARAN WISUDA ONLINE DAN 2 (DUA) MAHASISWA YANG DI DROP OUT OLEH KAMPUS UTA’45 JAKARTA

by admin
0 views

Jakarta-Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia mendatangi Kantor Sekretariat Negara mengadukan perihal keberatan anggaran Wisuda Online dan Drop Out 2 (dua) Mahasiswa Apoteker UTA’45 Jakarta, 18/08/2020.

“Kami mendatangi Kantor Sekretariat Negara baru saja menyampaikan aduan perihal Keberatan Anggaran Wisuda Online dan 2 (dua) orang Mahasiswa Apoteker yang di Drop Out oleh Pihak Kampus kepada Bapak Presiden Jokowi.” Ujar Gurun Arisastra, S.H. Selaku Kuasa Hukum Ratusan Wisudawan-Wisudawati saat diminta keterangan oleh Wartawan di Jakarta 18/08/2020.

 

“Presiden sebagai pemegang kekuasan tertinggi pemerintahan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka kami sampaikan 2 (dua)_aduan ini, Pertama, Terkait Anggaran Dana Wisuda Offline yang sudah dibayarkan 2 (dua) tahun lalu namun anggaran digunakan sepenuhnya untuk wisuda online, Kedua terkait dua orang Mahasiswa Apoteker yang di Drop Out oleh Kampus akibat mengkritisi dana wisuda tersebut. Sebelum kami mengajukan litigasi, kami berharap Bapak Presiden berkenan menyelesaikan masalah ini, ini masalah penting untuk masa depan generasi bangsa kedepan.” Ujar Gurun Arisastra, Direktur LBH SEMMI

BACA JUGA:   Ketum PB SEMMI Menghadiri Piala Kapolri Lomba Orasi Unjuk Rasa 2021

 

Gurun yang juga Alumni UTA’45 Jakarta ini menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan wisudawan-wisudawati telah sesuai dengan perundang-undangan.

 

“Yang dilakukan oleh Wisudawan-Wisudawati Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ini sudah sesuai Undang-Undang, mereka mengkritisi dana wisuda karena itu merupakan transparansi yang harus dilakukan oleh Kampus berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi lalu Kemudian Suara keadilan yang disampaikan di media sosial merupakan perwujudan dari Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan Berpendapat serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum.” Ujar Gurun Arisastra, Direktur LBH SEMMI.

 

“Permasalahan dalam dunia pendidikan sangat penting untuk diperhatikan oleh kita semua termasuk Bapak Presiden, jika ini dibiarkan maka berdampak kepada Kemajuan Negara kedepan, Karena kemajuan negara terletak pada Kemerdekaan di Dunia Pendidikan dan jika kita biarkan juga sama saja telah mengkhianati cita-cita dan Jasa Para Pahlawan pendahulu bangsa, cita-cita Para Pahlawan, kita harus merdeka dalam segala aspek termasuk dunia pendidikan.” Tegasnya

BACA JUGA:   PW SEMMI JAWA TIMUR: HUMAN RIGHTS DAY 2021

 

Dalam kesempatan lain, Rizki Fajar dan Irvan Reynaldi menyampaikan keterangannya kepada Wartawan secara tertulis.

 

“Saya Rizki Fajar, benar di Drop Out oleh Kampus, saya heran kenapa saya bisa di Drop Out, bahkan saya tanya kepada Pihak Rektorat namun tidak bisa memberikan alasan kenapa saya bisa di Drop Out, hanya memberikan Surat Keputusan Rektor tanpa memberikan penjelasan. Padahal apa yang saya lakukan terkait dana wisuda S1 karena saya juga wisudawan adalah memperjuangkan keadilan dan telah sesuai Undang-Undang.” Ujar Rizki Fajar, Mahasiswa Apoteker yang di Drop Out.

“Saya Irvan Reynaldi, juga heran mengapa saya juga bisa di Drop Out, padahal yang saya lakukan adalah memperjuangkan keadilan terkait mengkritisi dana wisuda yang semestinya dikurangi karena tidak menikmati gedung, tidak menikmati konsumsi, perlengkapan wisuda juga ambil dikampus, tidak dikirim kerumah masing-masing.” Tutupnya.

sumber: lensamahasiswa.com

You may also like

Chat sekarang
Punya Berita Seputar SI? Klik Disini