Jalan kota Bekasi direkayasa ‘ngawur’, PERISAI desak Kadishub dan Kapolres bertindak

LENSAINDONESIA.COM: Pengurus Cabang Pertahan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI) Bekasi Raya menunggu respon tanggap Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi dan Kapolres Metro Bekasi terkait warga Kota Bekasi resah. Ini akibat pengaturan
lalu lintas amburadul.

Kendaraan berat seperti truk-truk kontainer berkapasitas besar dibebaskan melintasi jalan kota tipe C atau III di Jalan Juanda, Kota Bekasi. Akibatnya, keselamatan warga terancam, khususnya pengendara kendaraan roda dua. Bahkan, karena truk bermuatan berat
dan tidak seimbang dengan kapasitas jalan, dipastikan mempercepat kerusakan, apalagi kini memasuki musim penghujan.

“Semua itu akibatnya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sangat buruk (ngawur),” kritik Hasan B dari PERISAI selaku koordinator aksi protes rekayasa lalu lintas yang dinilai buruk dan merugikan kepentingan umum warga.

Aksi protes dalam bentuk unjuk rasa PERISAI berlangsung Senin (21/9/2020). Dikomando Hasan, aksi unjuk rasa digelar di depan
Kantor Dishub Kota Bekasi.
.
Tudingan buruk itu terkait adanya pembangunan proyek yang berbuntut penutupan akses Jalan Pejuang Kota Bekasi sejak 10 – 19 September 2020. Akibatnya, Jalan Juanda, Pasar Proyek yang merupakan jalan tipe C atau III dibiarkan dilintasi truk- truk berkapasitas besar.

PERISAI memrotes keras kebijakan Dishub yang dinilai melanggar UU No.22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan itu.

Dalam pandangan Hasan dan PERISAI, rekayasa ‘beresiko’ itu sangat merugikan dan mengorbankan kepentingan umum, khususnya warga
Kota Bekasi. Karenanya, PERISAI atas kepentingan warga menuntut;

1. Meminta Kapolres Metro Bekasi Kota mencopot oknum Polantas yang membiarkan truk kontainer muatan berat melewati jalur C Jalan Pasar Proyek, Kota Bekasi.

2. Mendesak Kombes Pol Wijonarko selaku Kapolres Metro Bekasi Kota segera mengusut tuntas dugaan penyuapan oknum Polantas atas pembiaran truk kontainer muatan berat lewat jalur C jalan Pasar Proyek Kota Bekasi.

3. Mendesak Kepala Dinas Perhubungan segera mengusut tuntas oknum Dishub yang membiarkan truk kontainer muatan berat melintasi jalur C jalan Pasar Proyek, Kota Bekasi.

4. Meminta Dadang Ginanjar Samsupraja selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi segera mencopot oknum yang diduga menerima suap. Sehingga, membiarkan truk kontainer muatan berat melewati jalur C jalan Pasar Proyek Kota Bekasi.

“Dalam pengalihan jalur tersebut, kami menemukan adanya mobil berkendaraan besar yang lewat di jalan Pasar Proyek, yang kami ketahui jalan tersebut masuk dalam kategori jalur kelas III atau C yang tidak boleh dilalui truk atau muatan berat,” ungkap Hasan menyampaikan kesaksian.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 diatur mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan
penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

“Dengan dilintasinya oleh truk – truk besar, sangat beresiko terjadi kecelakaan dan mengancam keselamatan pengguna jalan tersebut,” kata Hasan.

PERISAI menurut Hasan, menilai seharusnya manajemen dan Rekayasa lalu lintas yang dilakukan Dinas Perhubungan melalui kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.

“Tujuannya untuk menangani masalah kecelakaan lalulintas dan pencegahan kecelakaan, seharusnya dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global,” urainya.

Untuk menyusun program pencegahan kecelakaan, sepatutnya dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam aksinya, PERISAI juga mempertanyakan masalah tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Soalnya, dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, PPNS harus selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara RI sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

“Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta adanya kepastian hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Antara lain, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” pungkas Hasan. @sofie

sumber: lensaindonesia.com