by

Penerapan Protokol Kesehatan Jadi Perhatian Utama dalam Pelaksanaan Pilkada

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam (PP WSI) Valina Singka Subekti mengatakan Pilkada Serentak 2020 berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Penerapan protokol kesehatan menjadi concern utama dalam pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang.

“Saat ini, kita memasuki tahapan pencalonan dalam Pilkada, disisi lain kita berada dalam situasi yang tidak mendukung, persebaran Covid-19 semakin meningkat sedangkan protokol kesehatan semakin longgar. Peran WSI adalah untuk mengedukasi masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujar Valina, dalam webinar ‘Pilkada Serentak 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19’, Sabtu (8/8/2020).

Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah narasumber antara lain Komisioner KPU RI Viryan, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan Misna M Attas, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Komisioner KPU RI Viryan mengamini bahwa penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak menjadi salah satu concern utama.

BACA JUGA:   Webinar WSI dengan Tema "Pilkada Serentak 2020 ditengah Pandemi Covid"

Selain itu, dalam tahapan pemilihan KPU juga telah mengatur jadwal kedatangan pemilih ke TPS demi menghindari kerumunan masa. Petugas penyelenggara pun dipilih berdasarkan usia, yakni di bawah 50 tahun untuk menjaga kesehatan mereka.

“Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya anggaran Pilkada sebanyak Rp4 triliun yang sebagian besar kegunaannya dialokasikan untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD),” kata Viryan.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan bahwa setidaknya terdapat empat titik rawan pelanggaran pilkada di masa pandemi Covid-19. Antara lain resiko kesehatan, penyalahgunaan dana bantuan sosial bagi calon incumbent, partisipasi politik masyarakat yang akan menurun di masa pandemi, serta praktik politik uang.

“Hingga saat ini kami (Bawaslu RI) memproses 792 kasus hukum, paling tinggi adalah kasus administrasi, kemudian proses verifikasi calon dan COKLIT,” terang Ratna.

Kondisi berbeda dialami oleh penyelenggara pemilu di Sulawesi Selatan. Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan Misna M Attas mengatakan masalah banjir menjadi situasi yang harus dihadapi selain Covid-19.

BACA JUGA:   Pilkada Di Masa Pandemik, WSI: Mengedepankan Integritas Dan Ketatkan Protokol Kesehatan

Akibatnya, kata Misna, banyak warga yang terpaksa harus mengungsi. Kondisi tersebut menyulitkan petugas penyelenggara untuk mencocokkan data dan memberikan kartu pemilih.

Kemudian, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini juga menjelaskan dampak pandemi virus Covid-19 terhadap penyelenggaraan pemilu. Seperti menurunnya partisipasi masyarakat, keterbatasan akses bagi kelompok marginal, serta legitimasi dari hasil Pilkada karena rendahnya angka partisipasi dan kondisi darurat.

Titi juga mengatakan kualitas dan integritas pilkada di tengah pandemi akan sangat ditentukan oleh beberapa hal seperti kualitas regulasi, kapasitas penyelenggara, peserta dan pemilih yang terlibat, penegakan hukum dan kepatuhan pada protokol kesehatan.

“Sukses atau tidaknya pilkada dapat dilihat dari protokol kesehatan yang dijalankan, tidak hanya oleh penyelenggara tetapi juga oleh peserta dan pemilih,” kata Titi.

sumber: tribunnews.com

News Feed