by

Ketua Bidang Pendidikan Tinggi (Prof. Moh. Taufik Makarao, SH, MH), DPP Syarikat Islam Menjadi Penguji dalam UjianTerbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum atas nama Eko Supriadi di Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

Kamis, 6Agustus 2020, pukul 09.00 WIB,Eko Supriadi (Promovendus) mengikuti Sidang Ujian TerbukaDoktor Ilmu Hukum dengan judul disertasi: “FALSAFAH PEMIDANAAN PANCASILA TERHADAP PIDANA MATI DALAM KEJAHATAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA”. Promovendus dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan.

 

Bertindak sebagai Tim Promotor dan Penguji, adalah: Prof. Dr. Syaiful Bahri, SH, MH, (Promotor – berhalangan hadir); Dr. Sulthan, SH, MH (Co Promotor); Dr. Masduki Ahmad, SH, MM (Ketua Penguji); Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP Syarikat Islam); Dr. Hendara Nurtjahyo, SH,;Dr. Lies Sulistani, SH, MH; Dr. Mulyono, SH, S.Ip, MH; Dr. Efridani Lubis, SH, MH; Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

 

Yang menjadi latar belakang dalam disertasi ini, Promovendus melihat bahwa UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum yang paling mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai, asas dan norma yang harus di patuhi, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau kebijakan hukum baik oleh pemerintah, legislatif, dan badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya. Oleh karena itu di dalam sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum nasional, harus tetap dijaga dan dipertahankan semangat dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan seluruh pasal-pasalnya sebagai landasan falsafah dan konstitusional negara.

 

Pancasila merupakan filosofi dan ideologi negara Indonesia yang seharusnya menjiwai setiap peraturan perundang- undangan dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu sila dalam Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dalam sila tersebut terkandung penghargaan atas nilai- nilai kemanusiaan. Nilai- nilai kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari konsep “hak untuk hidup” sebagai bagian dari hak asasi manusia. Amandemen kedua konstitusi UUD NRI ’45, pasal 28 ayat 1, menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun“*Walaupun hak untuk hidup  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan bahkan memberikan sanksi berat hingga pidana hukuman mati, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya dilindungi oleh konstitusi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan dalam Pancasila tetapi sampai saat ini dalam sistem hukum di Indonesia masih berlaku hukuman mati.

 

Adapun rumusan masalahyang menjadi perhatian dan renungan Promovendus dalam kajian disertasinya dengan mendasarkan pada dua permasalahan pokok yang perlu dijawab dan diteliti yaitu:

  1. Bagaimanakah pidana mati di tinjau dari filosofi pancasila ?
  2. Bagaimana kelemahan-kelemahan hukum pelaksanaan pidana mati dalam delik narkotika dan psikotropika saat ini?
  3. Bagaimana konstruksi ideal pengaturan pidana mati dalam delik narkotika dan psikotropika yang berbasis nilai-nilai Pancasila?

Promovendus mengatakan,

  • Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Penjelasan Umum UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati.
  • Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif*. Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat usaha pelanggaran hukum.Di sinilah pentingnya peranan Pancasila untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam perilaku masyarakat.
  • Landasan penegakan  hukum  yang  dapat  menjawab  tuntutan  masyarakat  haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan rohnya. Moral dan keadilan adalah merupakan rohnya hukum. Reformasi hukum haruslah melihat kembali pada tatanan moralitas yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Suara-suara rakyat dari bawah  haruslah  sudah  tiba  waktunya  untuk
  • Tujuan hukum  berdasarkan  cita  hukum  Pancasila adalah  untuk  memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan  mencegah tindakan sewenang-wenang dan  secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan  yang luas  dan sama untuk mengembangkan  seluruh  potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam pengertian seperti inilah dapat ditunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.
  • Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan pencapaian fungsi kritis Pancasila itu sendiri adalah peraturan mengenai hukuman mati, yang sebagaimana tertuang di dalam hukum nasional Indonesia yaitu pasal 10 KUHP. Hukuman mati merupakan salah satu hukuman pokok yang diakui oleh sistem hukum Indonesia. Dimana dalam eksistensinya pidana mati merupakan suatu sanksi pidana yang telah ada di dalam sistem hukum positif Indonesia.
  • Pemberlakuan hukuman mati secara umum memiliki keterkaitan dengan salah satu permasalahan pokoknya, yaitu landasan filosofis. Keterkaitan hukuman mati dengan landasan filosofis tersebut dapat kita lihat di dalam penerapan nilai-nilai pancasila. Pada Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa masalah hukum yang ada di Indonesia harus diselesaikan dengan bersumber dari nilai-nilai pancasila, tak terkecuali aturan hukum tentang sanksi pidana mati.
  • Filosofi pengayoman, menurut Saharjo, adalah tempat pendidikan, bukan penghukuman. Sekali lagi, ide Saharjo diterima yang kali ini melalui “Konferensi Kepenjaraan” pada 27 April 1964, di Bandung. Pengayoman dalam hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan itu. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.
  • Pidana mati yang ada di luar KUHP:
  • KitabUU No.11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.
  • UU No.31 tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
  • UU Hukum Pidana Militer (KUHPM)
  • UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak
  • UU No. 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
  • UU No.21 (Perpu) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
BACA JUGA:   6 Agustus 2020 Program Salam Lentera Kebajikan Jelang Majelis Tahkim 41 Syarikat Islam Bersama Tengku Syaiful Mar

Lebih lanjut Promovendus menguraikan:

  • Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dan sila lainnya. Namun, apabila Pancasila dilihat secara parsial (menitikberatkan pada salah satu sila), ada pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila. Jadi pendapat yang menolak dan menerima pidana mati sama-sama mendasarkan pada Pancasila. Hal ini terlihat dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh fakultas hukum UNDlP bekerja sama dengan Kejaksaan Agung pada tahun 1981/1982. Dalam laporan penelitian itu dinyatakan bahwa ada kecenderungan diantara mereka yang pro dan kontra terhadap pidana mati untuk menjadikan Pancasila sebagai “justification”.
  • Narkotika dan psikotropika, jika dilihat dari kegiatan penyalahgunaannya tergolong dalam kategori kejahatan dalam tingkat yang luar biasa/extraordinary crime. Kejahatan tersebut perlu diperhatikan penanggulangan dan penindakannya secara khusus mengingat dampaknya yang besar bagi masyarakat banyak antara lain menghancurkan sa depan bangsa, hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang secara perlahan namun pasti, serta berdampak pula ke lingkup beban keuangan negara untuk mengeluarkan dana sosial ekonomi pemeliharaan korban serta dampak negatif lainnya.
  • Kemudian dalam pengaturan hukum di Indonesia, yang terkait dengan permasalahan hukuman mati, selain harus bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, juga harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila lainnya yang meliputi, Pertama Nilai kemanusiaan, Kedua Nilai Kebangsaan, Ketiga Kerakyatan, dan Keempat Keadilan Sosial. Ketika nilai-nilai pancasila tersebut telah terpenuhi dan telah sesuai dengan cita hukum dan cita negara itu sendiri, maka hukuman mati dapat disesuaikan dengan nilai-nilai pancasila terhadap tindak pidana mati kejahatan narkotika.

Kesimpulan Promovendus adalah:

  1. Pidana mati dalam sudut pandang Pancasila, dilihat sebagai satu kesatuan. Pancasila harus menjadi landasan dalam melihat hukuman mati. Hak untuk Hidup diatur dalam Pasal 28I sebagai non-derogable right, dan menurut Mahkamah Konstitusi berdasarkan tafsir sistematis, tunduk pada pembatasan yang disebut dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketidakmutlakan tersebut tampak dari masih dibolehkannya hukuman mati dalam instrumen hukum HAM internasional mengenai the most serious crime. Perdebatan di Indonesia sesungguhnya telah diakhiri untuk sementara dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
  2. Terdapat kelemahan pelaksanaan pidana mati delik narkotika psikotropika yaitu:
  3. Tidak ada bukti ilmiah yang cukup kuat mengenai efektivitas pidana mati dalam delik narkotika dan psikotropika saat ini terkait dengan efek penjeraan (deterrence) sebagai salah satu tujuan pidana, akurasi dan keadilan terhadap putusan pidana mati ini, kekhawatiran mengeksekusi orang yang salah, dan dinilai tidak manusiawi.
  4. Adanya Protokol Opsional II Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati.
  5. Dalam kaitannya dengan permohonan a quo, tampak nyata bahwa hampir seluruh dalil Pemohon dibangun di atas argumentasi yang bertolak semata-mata dari perspektif hak untuk hidup (right to life) orang yang dijatuhi pidana mati.
  6. Dalam pelaksanaan eksekusi mati terpidana delik narkotika dan psikotropika tidak bisa dilakukan dengan cepat karena adanya hak-hak yang dimiliki oleh mereka salah satunya adalah pengajuan grasi.
  7. Tingkat konsistensi penegak hukum dan pemerintah kurang serius untuk menyikapi serta tanggap terhadap putusan dan/atau kebijakan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara khususnya kasus narkoba baik pengadilan tingkat pertama, tinggi, Kasasi maupun tingkat Peninjauan Kembali (PK) agar putusan tersebut benar-benar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur-unsur yang dapat melemahkan penegakan hukum di Indonesia serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM).
  8. Konstruksi ideal pengaturan pidana mati dalam delik narkotika dan psikotropika harus bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, juga harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila lainnya yang meliputi, Pertama Nilai kemanusiaan, Kedua Nilai Kebangsaan, Ketiga Kerakyatan, dan Keempat Keadilan Sosial. Ketika nilai-nilai pancasila tersebut telah terpenuhi dan telah sesuai dengan cita hukum dan cita negara itu sendiri, maka hukuman mati dapat disesuaikan dengan nilai-nilai pancasila terhadap tindak pidana mati kejahatan narkotika.
BACA JUGA:   20 Agustus 2020 Program Salam Lentera Kebajikan Jelang Majelis Tahkim 41 Syarikat Islam Bersama H. Zainul Aidi

Saran  Promovendus:

  1. Kepada Presiden Republik Indonesia diharapkan untuk menerima pengajuan Grasi oleh terpidana mati dalam kasus narkotika dan psikotropika, karna grasi yang berada di luar ranah hukum dan berada di luar sistem peradilan pidana ini, dapat dijadikan presiden sebagai sarana untuk mengkoreksi dan menunjukkan kearifan dalam pelaksanaan hukuman mati kasus narkotika dan  psikotropika yang  telah dijatuhkan oleh pengadilan. Menjadi tugas Presiden untuk mengobati keragu-raguan atas kelemahan hukum yang mungkin terjadi. Sehingga grasi dapat mencerminkan tingkat kearifan   Presiden  dan juga masyarakat dalam mengontrol pidana mati yang masih berlaku di Negara Indonesia sampai saat ini.
  2. Direkomendasikan kepada Pemerintah dan DPR untuk menghapus keberadaan hukuman mati di dalam RKUHP 2019. Namun, apabila Perumus RKUHP tetap dalam posisinya untuk menghadirkan hukuman mati di dalam RKUHP, promovendus mengingatkan setidak-tidaknya supaya Pemerintah dapat konsisten  dalam menghadirkan konsep pidana mati yang merupakan jalan tengah antara pendapat     kelompok abolisionist dan retentionist. Apabila ketentuan mengenai pidana mati tidak mungkin  dihapuskan, penulis merekomendasikan agar ketentuan di dalam Pasal 100 RKUHP 2019 dilakukan perubahan setidak-tidaknya menjadi sebagai berikut:
  • Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.
  • Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
  • Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai.
  • Penilaian terhadap sikap dan perbuatan terpidana mati dilakukan oleh suatu tim penilai yang dibentuk oleh Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
  • Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
  • Tata cara pembentukan, tugas, dan tanggungjawab tim penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, diatur oleh Peraturan Pemerintah
  1. Kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara narkotika dan psikotropika yang ancaman pidananya berupa hukuman mati diharapkan dapat menjatuhkan putusan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika terdakwa menunjukkan  rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki dan peran  terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting serta atau ada    alasan yang meringankan. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat  diubah menjadi pidana penjara seumur hidup

News Feed