Nanggroe Aceh Darussalam|Kilasberita.id.- Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Provinsi Aceh mengapresiasi langkah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, yang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) terhadap Brigjen Pol Prasetijo Utomo terkait dugaan suap surat perjalanan atau penghapusan red notice terhadap Djoko Tjandra.
“Langkah Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang telah mengeluarkan SPDP, melalui Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terhadap Prasetijo Utomo, itu sudah tepat. SPDP dengan nomor B/106.4a/VII/2020/Ditipidum tertanggal 20 Juli 2020 tersebut yang ditujukan kepada Jaksa Agung, merupakan komitmen awal Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dalam mengungkapkan kasus tersebut.
Persoalan Djoko Tjandra hari ini merupakan sebuah potret ketidakadilan hukum kita pada saat ini. Integritas kepolisian saat ini sedang di uji, jajaran PW SEMMI Aceh mempunyai komitmen besar dalam mengawal kasus ini secara tuntas. Oleh sebab itu, polri dan kejaksaan yang merupakan ujung tombak tegaknya hukum di republik ini harus mendapat dukungan dari masyarakat secara masif.
Selain itu, Brigjen Pol Nugroho Wibowo Sekretaris NCB Interpol Indonesia juga ikut terlibat secara aktif atas Kasus status Djoko Tjandra yang hilang dari Red Notice Interpol. Surat Nomor : B/186/2020/NCB.Div.HI Tanggal 5 Mei 2020, Brigjen Pol Nugroho Wibowo Mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra Kepada Dirjen Imigrasi.
Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang saat itu menjadi Kepala Divisi Hubungan Internasional juga di copot dari jabatannya akibat Kelalaian dalam pengawasan staf dan dimutasi menjadi Analisis Kebijakan Utama Inspektorat Pengawasan Polri akibat penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra oleh anak buah nya Brigjen Pol Nugroho Wibowo.
Kami berharap, kapolri melalui bareskrim harus benar benar mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar akarnya. Kita jangan sampai kalah dengan seorang djoko tjandra, ini bukan lagi persoalan kerugian negara yang menjapai 950 M. Namun reputasi hukum kita sedang di uji dan kami tetap bersama bareskrim dalam membongkar kezaliman yang di lakukan oleh Djoko Tjandra dan kroni kroninya. Tutup Husnul Jamil
SBH
sumber: kilasberita.id
