by

Mahasiswa Bagi-bagi Tolak Angin di DPR, Kenapa?

Print Friendly, PDF & Email

KBRN, Jakarta: Tuntut Rapat Dengar Pendapat (RDP) demi membahas buron terpidana kasus pengalihan utang atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra (Djoktjan) diselenggarakan, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Jakarta Pusat (PB SEMMI) menggelar unjuk aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPR RI.

Ketua SEMMI Jakarta Pusat, Senanatha mengatakan, aksi yang diwarnai dengan pembagian obat tolak angin ini guna menyoroti sikap Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang menolak menandatangani surat izin RDP antara Komisi III DPR RI dengan Kabareskrim Mabes Polri, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) dan Dirjen Imigras. Padahal sepak terjang Djoktjan sudah sangat menyita perhatian publik.

“Penolakaan RDP yang membahas kasus Dioko Tiandra membuat masyarakat bingung akan kepastian hukum Djoko Tjandra,” katanya dalam orasi, Jumat (24/7/2020).

BACA JUGA:   PB SEMMI diskusi virtual bertajuk *“A.M. Sangadji: Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia

Sebelumnya, Azis Syamsuddin membantah keras dirinya telah menolak menandatangani surat RDP yang diajukan oleh Komisi III. Dia berdalih bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib (Tatib) dan keputusan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR, komisi-komisi di Senayan tidak boleh diselenggarakan dalam masa reses.

Menanggapi itu, Senanatha mengakui, alasan Aziz Syamsuddin benar secara normatif karena melanggar Tatib DPR Pasal 1, angka 13 dan Pasal 13 huruf I yang menyatakan bahwa reses merupakan kewajiban DPR untuk menyerap atau menghimpun aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja. Hanya saja menurut dia, secara faktual aturan tersebut tidak bisa dijadikan alasan.

BACA JUGA:   OBSESI refleksi kebangsaan, 10 agustus 2021

“Karena permasalahan ini juga sudah masuk dalam kategori urgent (mendesak),” tegasnya.

Sementara, tambah dia, DPR pun sejauh ini pernah menggelar rapat dalam masa reses. Di tahun 2020 inipun rapat semacam itu pernah digelar.

“Misalnya, pembahasan tahapan pilkada antara Komisi Il dengan Mendagri, dan penyelenggara pemilu, termasuk membahas Perppu No 2 Tahun 2020,” ujarnya.

Perlu diketahui, selain membagikan obat tolak angin, setidaknya PB SEMMI juga menyuarakan beberapa tuntutan. Diantaranya agar Komisi III melanjutkan pembahasan kasus Djoko Tjandra dalam RDP dan usut tuntas keterlibatan pejabat negara di luar institusi Polri, khususnya Anggota DPR RI terkait kasus Djoktjan.

sumber: rri.co.id

News Feed