Koperasi di Indonesia Belum Jadi Sokoguru

Pandemi Covid-19 menenggelamkan berbagai isu penting lainnya yang dialami warga bangsa. Minggu, 12 Juli 2020, Indonesia merayakan ulang tahun ke-73 koperasi. Namun, tidak banyak media yang menulis tentang hari bersejarah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang sesuai jiwa dan semangat bangsa ini, yakni kegotongroyongan. Koperasi acap disebut sebagai sokoguru atau tiang penopang ekonomi bangsa.

Namum, dalam realita, peran koperasi masih minim. Koperasi belum menjadi sokoguru perekonomian bangsa. Ada pertumbuhan yang cukup luas, tetapi kontribusinya terhadap ekonomi nasional masih tertinggal dari perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas atau PT.

Sebagai badan hukum yang sesuai jiwa bangsa ini, koperasi sudah digemakan sejak awal kemerdekaan dan cikal bakalnya sudah muncul sejak abad ke-19.

Koperasi merupakan badan usaha penting bagi bangsa ini. Pertama, koperasi adalah badan usaha yang sesuai jiwa bangsa ini, yakni semangat gotong royong. Kedua, jauh sebelum kemerdekaan, koperasi sudah dikembangkan di Indonesia.

Koperasi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1896 saat Raden Aria Wiraatmadja, patih Purwokerto, Jateng, mendirikan koperasi kredit untuk pegawai negeri. Peran koperasi waktu itu mampu mengurangi kegiatan para lintah darat.

Pada 1908, Boedi Oetomo mengembangkan koperasi. Langkah itu dilanjutkan oleh Syarikat Dagang Islam tahun 1913. Kalangan pedagang tekstil bumiputra saat itu mengembangkan bisnis mereka lewat koperasi. Para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang dipelopori Muhammad Hatta ikut memopulerkan koperasi di Tanah Air.

Koperasi di Indonesia pertama kali menggelar Kongres Gerakan Koperasi di Tasikmalaya, 12 Juli 1947. Dihadiri 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, kongres ini menjadi hari lahir koperasi yang diperingati setiap tahun.

Bagaimana koperasi di Indonesia saat ini? Koperasi di Indonesia cukup unggul dalam soal simpan pinjam. Namun, di bidang produksi dan distribusi barang dan jasa, koperasi kalah bersaing dengan PT. Padahal, di luar negeri, banyak koperasi yang sukses. Bukan saja di jalur produksi dan distribusi barang, melainkan juga di sektor jasa keuangan.

Di luar negeri, koperasi sudah menunjukkan peran yang signifikan. Seperti diberitakan Guardian, The International Co-operative Alliance, pada 2011 menerbitkan daftar 300 koperasi dengan pendapatan terbesar tahun 2010. Credit Agricole Group, koperasi di Prancis yang bergerak di bidang perbankan meraih pendapatan US$ 103,5 miliar atau setara Rp 1.550 triliun. Groupe Case D’Epargne, koperasi asal Prancis yang bergerak di bidang perbankan meraih pendapatan US$ 58,5 miliar di tahun yang sama.

Di Jepang ada Zen-Noh, koperasi yang bergerak di bidang agribisnis dan kehutanan dengan pendapatan US$ 57 miliar. Zenkyoren, koperasi di Jepang yang bergerak di bidang yang sama membukukan penjualan US$ 52,3 miliar.

Indonesia lebih mengenal Rabobank Group, koperasi yang bergerak di bidang perbankan dengan pendapatan US$ 43 miliar atau setara Rp 645 triliun pada tahun 2010. Di Jerman ada Edeka, koperasi yang menguasai 26% jaringan supermarket di Jerman.

Menurut The Monitor, pada 2014, omzet 300 koperasi terbesar di dunia mencapai US$ 2.164 triliun. Groupe Credit Argicole membukukan turnover US$ 70,9 miliar. Kaiser Permanente dari AS meraih penjualan US$ 67,4 miliar. Sekitar 41% dari penjualan 300 koperasi terbesar dunia dikontribusi sektor asuransi. Pangsa penjualan sektor pertanian 30%, perdagangan 19%, dan perbankan 6%.

Menurut online data system (ODS) Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, per 31 Desember 2019, jumlah koperasi aktif di Indonesia 123.048 unit. Dari jumlah itu, 35.761 unit telah memiliki sertifikat NIK dan 45.489 unit di antaranya melaporkan pelaksanaan rapat anggaran tahun (RAT) secara rutin. Omzet koperasi di Indonesia per 31 Desember 2019 mencapai Rp 154,72 triliun dengan jumlah tenaga kerja 614.997 orang. Jumlah ini belum termasuk mereka yang bekerja di perusahaan milik koperasi. Omzet koperasi se-Indonesia ini hanya setara penjualan satu atau dua korporasi besar di Indonesia. Karena itu, peran koperasi harus diperkuat.

Presiden Jokowi pada Hari Koperasi tahun 2015 pernah melontarkan gagasan “mengkorporasikan” koperasi. Koperasi perlu mengimplementasikan nilai-nilai good corporate governance (GCG) yang selama ini diusung oleh korporasi. Nilai-nilai itu adalah transparansi, kejujuran, tangggung jawab, akuntabilitas, dan ekualitas.

Dengan menjalankan GCG, koperasi menjadi lebih profesional dan dapat menangkap peluang usaha serta bersaing dengan korporasi. Koperasi harus memiliki mekanisme yang memperpendek proses pengambilan keputusan.

Ada sejumlah koperasi di Indonesia yang sukses. Sebutlah Koperasi Baitul Qirads Baburayan Ekspor Kopi di Aceh, Koperasi Kopinkra Silungkang Pengrajin dan Ekspor Tenun di Sumbar, Koperasi Agro Niaga Jabung, Koperasi Peternakan dan Susu di daerah Pangalengan dan Malang, Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim yang memiliki perdagangan ritel, pujasera, serta pertokoan.

Di NTT ada Kopdit Pintu Air. Didirikan tahun 1995 di Kabupaten Sikka, Flores, koperasi ini memiliki 231.477 anggota dengan total aset Rp 1,2 triliun pada tahun 2019. Contoh lain adalah Kopdit Obor Mas yang merupakan salah satu pelopor koperasi penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Memiliki 95.249 orang anggota, Obor Mas bertotal aset Rp 750 miliar.

Ada koperasi peternakan susu di Pangalengan dan Malang, serta Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) juga memiliki unit usaha yang menonjol. Kisel merupakan suatu prototipe koperasi modern. Koperasi ini bergerak di bidang distribusi dan penjualan produk telekomunikasi, power engineering, dan jasa umum. Kisel berhasil menduduki peringkat ke-94 dari 300 koperasi besar dunia.

Sebagai badan hukum, koperasi acap dijadikan kedok investasi bodong. Para pihak yang tidak bertanggung jawab menipu masyarakat dengan kedok koperasi. Salah satunya adalah Indosurya. Koperasi ini memiliki tagihan Rp 13,8 triliun milik 5.271 anggota.

Cukup banyak kasus penipuan berkedok koperasi. Pengurus koperasi mengimingi-imingi return puluhan hingga ratusan persen setahun kepada anggota yang bersedia menyimpan dananya. Selain Indosurya, dalam lima tahun terakhir ada kasus Koperasi Pandawa Lima yang berkantor pusat di Depok.

Untuk mengatasi kasus penipuan berkedok perusahaan investasi dan koperasi, sejak 2016, Kementerian Koperasi dan UKM, OJK, Kepolisian, dan lembaga terkait lainnya membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI). SWI merupakan wadah koordinasi antarregulator, antarinstansi pengawas, instansi penegak hukum dan pihak lain yang terkait untuk menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Kita menghargai langkah Kementerian Koperasi dan UKM untuk mewujudkan modernisasi koperasi. Pemerintah kini melakukan tiga hal, yakni pertama, mengembangkan model bisnis baru yang inovatif untuk digitalisasi koperasi. Kedua, fokus pada penguatan koperasi sektor riil. Ketiga, transformasi koperasi mahasiswa, pemuda, dan komunitas kreatif.

Kemajuan koperasi pada masa akan datang tidak terletak pada digitalisasi yang digunakan pada setiap proses, melainkan pada penerapan good governance atau tata kelola yang baik. Koperasi harus dikelola dengan lebih transparan, jujur, akuntabel, penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi ekualitas. Tanpa tata kelola yang baik, asas kebersamaan, kekeluargaan, demokrasi, dan gotong royong tak ada artinya. Koperasi sebagai sokoguru akan sekadar menjadi slogan.

sumber: beritasatu.com