JAKARTA, – Akibat adanya video viral yang isinya pengakuan mahasiswa bernama rian Faot asal kupang yang dipaksa oleh kepolisian Polda NTB untuk mengaku sebagai orang papua asal wamena, aktivis PERISAI akan melakukan aksi dan membuat laporan ke Bidang Propam mabes Polri atas tindakan tersebut (08/07/2020)
Ada dua video viral yang beredar, video pertama berisi tentang mahasiswa yang mengaku dari papua mengajak orang-orang papua untuk mencintai Indonesia dengan terdapat logo di sisi kiri dan kanan atas berupa logo kepolisian Polda NTB dan logo Bid Humas Polri.
Video kedua berjudul klarifikasi yang berisi pengakuan bahwa pemuda tersebut yang berasal dari kupang ternyata dipaksa oleh polisi untuk mengaku sebagai mahasiswa dari wamena papua.
Menyikapi hal ini panglima laskar PERISAI, Mohammad Hapi menyayangkan Tindakan jajaran polda NTB tersebut.
menurut hapi, selama ini pihaknya tahu bahwa Polda NTB selalu melakukan sosialisasi Anti Hoax ke seluruh elemen masyarakat mengenai Waspada penyebaran informasi hoax baik itu terkait pilpres, maupun mengenai virus Corona.
namun dengan adanya peristiwa tersebut maka hal ini sangat mencoreng citra kepolisian karena ternyata kepolisian di Polda NTB terindikasi melakukan penyebaran berita palsu atau Hoax.
“Hukum itu tidak tebang pilih, Bagi penyebar hoax atau berita palsu akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,” kata hapi.
Kata dia, sanksi pidana bagi penyebar hoax dalam Undang-undang ITE diatur dalam pasal 28 ayat (1) dan pasal 45A ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar.
Hapi mengaku pihaknya akan melakukan aksi dan Menyusun laporan untuk diserahkan ke Mabes Polri bidang Propam atau menghubungi Div Propam Polri agar kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
“kami meminta mabes Polri agar Irjen Pol Mohammad Iqbal bertanggung jawab dan kepolisian Republik Indonesia segera mengambil Langkah cepat agar Etika Kelembagaan dapat dijunjung tinggi” Ujar Hapi
Sekjend PP PERISAI, Jojo menambahkan bahwa kejadian yang sangat mencoreng citra kepolisian ini harus diusut tuntas agar citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri tetap terjaga.
“Mabes Polri Harus segera proses kejadian ini agar citra kepolisian tetap baik, sebab selama ini tagline kepolisian adalah Promoter (profesional, modern, terpercaya), lantas bagaimana publik bisa percaya kalau terbukti bagian dari institusi kepolisian republik Indonesia mencoreng marwah lembaga kepolisian” ujar jojo
Menurut jojo, dalam pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri.
sumber: perisai.or.id
