PB SEMMI Peringatkan Edhy Prabowo Tak Main KKN Soal Ekspor Benih Lobster

Inisiatifnews.com – Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, menilai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo soal ijin ekspor benih lobster bisa menciderai kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Kebijakan Edhy Prabowo dapat memberikan citra buruk bagi pemerintahan Jokowi di jilid ke II,” kata Bintang dalam keterangannya kepada Inisiatifnews.com, Minggu (5/7/2020).

Ia pun memperingatkan kepada Edhy Prabowo agar tidak mengkapitalisasi, apalagi sampai hanya mementingkan kelompok dan diri sendiri dalam mengambil kebijakan.

“Edhy Prabowo jangan mengkapitalisasi dan melakukan praktik KKN yang hanya memperkaya kelompok tertentu saja, yang ujungnya merugikan bangsa dan negara,” tuturnya.

Hal ini disampaikan Bintang mengingat persoalan ijin ekspor benih lobster adalah persoalan yang serius. Apalagi kebijakan yang dulu pernah diambil Menteri sebelumnya yakni Susi Pudjiastuti malah dianulir Edhy sebagai menteri pengganti. Bahkan di beberapa platform media, Susi Pudjiastuti terus melayangkan kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh penerusnya itu, yang dinilai kontradiksi dengan kebijakan sebelumnya.

Selanjutnya, Bintang juga menyinggung tentang adanya daftar nama perusahaan yang mendapatkan proyek ekspor benih lobster.

Menurut aktivis Mahasiswa itu, daftar nama perusahaan pengekspor benih lobster tersebut terindikasi ada proyek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Sebagai bentuk kritis mahasiswa, PB SEMMI akan segera melakukan pelaporan ke KPK dan Mabes Polri,” ujarnya.

Bintang juga menyebut, bahwa sebanyak 30 perusahaan yang dapat ijin ekspor benih lobster diantaranya PT Royal Samudera Nusantara, yang tercantum nama Ahmad Bachtiar yang juga merupakan Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap partai Gerindra.

Selanjutnya, PT Bima Sakti Mutiara yang sahamnya dipegang full oleh PT. Arasari Pratama milik Hashim Djojohadikusumo yang juga dari partai yang sama dengan menteri kelautan Edhy Prabowo.

Pro kontra ekspor benih lobster

Perlu diketahui, bahwa Edhy Prabowo mencabut kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Di mana di dalam Permen tersebut, ada larangan untuk melakukan ekspor terhadap benih lobster.

Salah satu alasan Susi melarang ekspor benih lobster adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster itu sendiri sebelum diperjualbelikan di pasar global. Selain itu, Susi ingin populasi lobster dapat tumbuh berkelanjutan di laut Indonesia sebelum terjadi kelangkaan.

Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 yang diteken Susi juga melarang segala bentuk penangkapan benih lobster. Sebab, selama ini, penangkapan benih lobster malah menguntungkan bagi negara tetangga terutama Vietnam.

Masyarakat yang diizinkan menangkap benih lobster akan menjual benih lobster ke negara lain, lalu diekspor oleh negara tersebut dengan nilai lebih tinggi dari yang dijual oleh Indonesia.

Vietnam sering diuntungkan jika mendapat pasokan benih lobster dari Indonesia. Angka ekspor Vietnam mencapai 1.000 ton per tahun, sementara Indonesia hanya dapat ekspor 300 ton per tahun.

Sayangnya, kebijakan itu justru dicabut Edhy Prabowo dengan memberikan akses penangkapan dan ekspor benih lobster. Kebijakan ini dituangkan di dalam Permen KKP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Edhy Prabowo juga punya alasan kenapa ia mengeluarkan kebijakan tersebut. Dimana ia menyebut dibukanya kembali ekspor benih lobster semata demi menyejahterakan rakyat.

Ia pun menegaskan, kebijakan pembukaan ekspor benur dilakukan untuk nelayan yang menggantungkan hidup dari menangkap benih lobster.

Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk membangkitkan geliat pembudidayaan lobster di berbagai daerah. Pemerintah juga terus meningkatkan akses permodalan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan.

Edhy menginginkan publik dapat melihat kebijakan itu secara utuh dengan mengingat arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan meliputi perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan nelayan.

“Yang paling penting, izin itu dibuat untuk kesejahteraan, manfaat atau tidak ke masyarakat,” ujar Edhy, Minggu (5/7).

Edhy menegaskan, tidak menutupi apapun dalam kebijakan ekspor benih lobster. Sebelum melegalkan ekspor benih lobster, KKP telah melakukan kajian mendalam lewat konsultasi publik.

Termasuk juga ia membantah perusahaan-perusahaan pengekspor benih lobster adalah kongkalikong pihaknya untuk memuluskan terbitnya kebijakan tersebut.

Edhy memastikan, proses seleksi untuk menjadi eksportir benih lobster terbuka untuk siapa saja baik perusahaan maupun koperasi berbadan hukum. Selama pengaju memenuhi persyaratan dan kualifikasi, KKP tidak akan mempersulit.

Bahkan agar proses seleksi hingga ekspor berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum, semua dirjen dilibatkan termasuk bagian inspektorat.

Ia menegaskan tak ikut campur dengan penetapan calon eksportir atau perusahaan tertentu.

“Ada cerita-ceritanya saya yang menentukan salah satu perusahaan. Tidak benar itu. Sudah ada timnya. Tim budidaya, tim perikanan tangkap, karantinanya, termasuk saya libatkan irjen. Semuanya terlibat, ikut turun tangan,” terangnya.

Adapun 26 perusahaan disebut Susi memperoleh izin ekspor benih lobster adalah sebagai berikut.