by

3 Lembaga Penegak Hukum Diminta Awasi Dana Haji

Print Friendly, PDF & Email

MerahPutih.com – Ketua umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra meminta BPK, KPK dan Polri untuk turun tangan mengawasi APBN 2020 di Kementerian Agama (Kemenag) lantaran ibadah haji dan umroh tahun dibatalkan akibat pandemi COVID-19.

Bintang mengatakan tanpa adanya pelaksanaan haji tahun 2020, realisasi anggaran untuk pelaksanaan haji dan umroh dalam APBN seharusnya tidak terpakai, untuk itu ia meminta kementerian agama berlaku transparan atas penggunaan dana tersebut.

“BPK, KPK dan Polri harus mengaudit dana haji tahun 2020 dan kemenag harus bertanggung jawab atas realisasi dana di luar logika karena realisasi dana sebesar 26,99 persen tanpa adanya pelaksanaan haji tahun ini, jangan sampai terdapat mafia yang memanfaatkan keadaan dan mengambil untung akan ini” kata Bintang kepada MerahPutih.com, Minggu (28/6).

BACA JUGA:   SEMMI Apresiasi Tindakan Satpol PP Dengan Menutup MCD untuk Mencegah Cluster Covid 19

Bintang juga menyoroti tentang optimalisasi dana haji yang tidak transparan, ia menduga adanya mafia dana haji yang mengambil keuntungan secara sistematis didalam Kemenag.

“Kami meminta data besaran optimalisasi dana haji reguler dan khusus 2019-2020, karena selama ini kemenag ataupun BPKH tidak pernah merilis besaran pengelolaan optimalisasi kepada publik dan ini ada apa” heran Bintang

Jamaah mengelilingi Kakbah saat menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi. (ANTARA/Hanni Sofia)
Jamaah mengelilingi Kakbah saat menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi. (ANTARA/Hanni Sofia)

Terakhir Bintang dan organisasinya akan menggelar aksi demonstrasi didepan kemenag ri dan istana negara demi mengusut tuntas dugaan mafia dana haji ditengah pandemi corona.

BACA JUGA:   Ketum SEMMI Jakpus Dan Pengurus Jadi Korban Pembacokan, Ini Sikap PB SEMMI

Harusnya dana optimalisasi dan realisasi dana haji dan umrah, kata Bintang, bisa dialokasikan untuk penanganan COVID-19, tetapi sampai saat ini kejelasannya saja tidak ada.

“Pelaksaan haji tahun ini juga sudah ditunda bagaimana mungkin terdapat realisasi dana sebesar 26,99 persen itu buat apa, untuk itu kami mendesak Polri, BPK,KPK dan Kejaksaan harus mengusut tuntas masalah ini secara terbuka” tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih 

sumber: merahputih.com

News Feed