Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Akmal Malik, angkat bicara mengenai adanya usulan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dijadikan lembaga pendidikan swasta. Akmal menegaskan alasan IPDN dianggap membebani negara karena menyedot anggaran Rp 539 miliar dan tanpa hasil, sangat tidak tepat.
“Kritikan itu perlu diuji dari segala sisi. Sebagai sebuah organisasi yang menampung alumni IPDN, IKAPTK perlu memberikan pandangannya. Pendapat tersebut hanya berbasis asumsi karena kurangnya pemahaman tentang sejarah pembentukan IPDN,” kata Akmal, Sabtu (27/6/2020).
Akmal menuturkan, sejak zaman Hindia Belanda, pemerintah membentuk Osvia dan berubah menjadi Mosvia kemudian Kursus Dinas C (KDC). Setelah itu berubah lagi menjadi Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), selanjutnya Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan kini Institut Ilmu Pemerintahan.”Terakhir jadi IPDN. Tujuannya sangat spesifik, mencetak qualified leader and good administrative manager maka kader lulusan sekolah tersebut berbeda dengan lulusan sekolah umum,” tegas Akmal.
Menurut Akmal, lulusan IPDN tidak hanya mahir dalam administrasi, tapi juga cakap dalam kepemimpinan. Selain itu, para lulusan IPDN diharapkan menjadi perekat persatuan dan kesatuan. Acuannya jelas, setiap organisasi memerlukan kader inti militan dan terorganisir yang siap digerakkan untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk dengan pemerintahan.
“Itu juga yang melatarbelakangi banyak negara membangun sekolah kadet dan kader,” ungkap Akmal.
Akmal menyebut asumsi yang menyebutkan IPDN tidak bermanfaat sangat subjektif. Data menunjukkan sebaliknya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prestasi alumni IPDN tersebut cukup mentereng. Jika menilik pada sejarah, HOS Tjokroaminoto tokoh Sarekat Islam dan Soetardjo Arthohadikoesoemo tokoh Budi Oetomo merupakan contoh alumni sekolah kepamongprajaan yang dulu bernama Osvia.
Dua tokoh itu sangat berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. “Kita patut berbangga karena dalam sejarah perjalanan, sekolah kepamongprajaan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan Indonesia melalui lulusannya yang telah mendedikasikan diri dalam penugasan di seluruh Indonesia mulai dari pedesaan, perbatasan dan dalam jabatan mulai dari lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPRD, DPR bahkan menteri hingga duta besar,” tegas Akmal.
Saat ini para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, kata Akmal lagi, bahkan para gubernur serta bupati, wali kota banyak yang memberikan kepercayaan lebih kepada lulusan IPDN. Banyak diantara alumni IKAPTK yang memiliki jenjang karir cukup cemerlang di pemerintah pusat maupun di daerah. Ini membuktikan banyak kepala daerah yang mengakui kinerja para alumni IPDN meskipun sempat mengkritiknya pada awal awalnya.
“Tidak hanya berhasil dalam jabatan, setiap tahun, kita menyaksikan bahwa lurah dan camat terbaik adalah lulusan dari IPDN. Bahkan akhir akhir ini, dua dari lima ASN terbaik kategori future leader 2019 adalah lulusan terbaik yaitu Didik Ismu dan Aldiwan Haira,” imbuh Akmal.
Akmal menambahkan, IPDN sebagai sebuah institusi juga rajin melakukan kegiatan bersifat sosial seperti ketika tsunami Aceh. IPDN mengirimkan prajanya selama beberapa bulan untuk membantu proses rehabilitasi.
Akmal menyatakan jika memandang uang sebesar Rp 539 miliar membebani anggaran negara, tentu cara pandang perlu diubah berdasarkan prinsip prinsip manajemen saat ini. “Sebab Peter Drucker, ahli manajemen mengatakan sejak abad 21, aset paling berharga dari sebuah institusi baik bisnis maupun pemerintahan adalah sumber daya manusia, yaitu terkait dengan skill dan produktivitas para pekerja,” kata Akmal.
Akmal mengatakan jika organisasi ingin tumbuh dengan cepat, investasi yang diperlukan adalah investasi sumber daya manusia. Dalam era desentralisasi, negara juga membutuhkan kader pemerintahan yang bisa menjangkau seluruh level pemerintahan agar kebijakannya dapat terdeliver dengan baik. Hal tersebut akan sulit tercapai jika tidak mempunyai kader yang terdidik dan terpercaya dari pusat ke daerah, disitulah peran dan fungsi sekolah kedinasan.
Menurutnya justru yang harus dilakukan reformasi secara menyeluruh adalah terkait sistem pendidikan. Saat ini, sistem pendidikan lebih menitikberatkan pada aspek kognitif dan pengajaran. Masih sedikit menyentuh aspek yang bersifat pembentukan karakter. Akibatnya indeks produktivitas masih cukup rendah dibandingkan negara negara lain.
Bagi banyak perusahaan maupun organisasi pemerintahan, etos kerja, kemauan kuat bekerja dan loyalitas menjadi aspek penting dan utama dalam menentukan produktivitas baru unsur unsur skill lainnya.
“Maka negara tidak perlu pelit untuk berinvestasi untuk memperbanyak institusi institusi pendidikan yang bersifat khusus dengan kurikulum yang menggabungkan pengajaran dan pelatihan dengan pembentukan karakter agar pemerintahan berjalan lebih efektif,” kata Akmal.
Akmal menilai ada kelemahan dalam kritikan yang dikayangkan anggota DPR. Meski begitu, Akmal memandang ada juga sisi positif yang harus dijadikan evaluasi untuk IPDN. Hal yang bisa dicatat dari kritikan itu, ekspektasi dari pemerintah dan negara terhadap lulusan IPDN sangat tinggi.
“Pengelolaan pendidikan di IPDN harus dilakukan secara modern dan transparan harus menjadi komitmen bersama,” ujar Akmal.
sumber: beritasatu.com
