Sekjen PDIP Ungkap Kendala Pancasila adalah Kapitalisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan tantangan utama Pancasila saat ini adalah memastikan filsafat ideologi bangsa itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, pelaksanaan Pancasila juga menyangkut prinsip politik dan ekonomi.

“Sebab disadari sepenuhnya bahwa kekuatan kapital lebih menguasai dunia politik dan ekonomi hingga dianggap tak sejalan dengan filsafat Pancasila,” kata Hasto Kristiyanto dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (18/5).

Menurutnya, hal itu dapat terjadi karena Pancasila kehilangan watak progresifnya. Dia mengatakan, Pancasila tidak dipahami sebagai penggerak merubah tata pergaulan hidup menuju kemerdekaan sejati bagi setiap warga bangsanya.

Menurutnya, filsafat Pancasila sebaiknya secara bersama dimurnikan dengan gotong royong politik guna menghindari demokrasi yang diwarnai kepentingan kapital alias pemilik modal. Hasto mengatakan, semua pihak saat ini harus bekerja memastikan demokrasi melalui hikmat permusyawaratan.

Hasto melanjutkan, demokrasi juga harus dijalankan sebaik mungkin dan kontestasi politik dilakukan secara adil. Hal itu, sambung dia, guna menghadirkan pemimpin terbaik dengan memastikan tak dipengaruhi kepentingan pemilik modal.

Lebih lanjut, Hasto menilai tantangan saat ini adalah modal ekonomi yang terpusat pada kelompok tertentu saja. Dia mengatakan, padahal Indonesia memiliki pasal 33 UUD 1945 yang seharusnya direalisasikan.

“Tantangannya, kita harus melihat ulang demokrasi kita sendiri yang sangat dikuasai oleh kekuatan kapital. Kita harus berani melihat ulang,” katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyatakan bahwa bila dipelajari, para bapak pendiri Indonesia sejak awal mendesain ideologi Pancasila adalah antikapitalis. Dia mengatakan, Pancasila mengatur bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan yang mengatur dan memberi kesempatan terutama bagi yang kecil untuk tumbuh dan menjadi besar.

“Bukan berarti menolak pemilik kapital besar, namun Pancasila mengatur negara harus membela yang kecil,” katanya.

Hamdan mengatakan, syarat demokrasi Pancasila adalah terlaksana demokrasi ekonomi Pancasila. Dia mengatakan, tanpa itu maka demokrasi ekonomi akan mencontoh demokrasi liberal.

“Jadi prasyarat utama adalah ekonomi ini. Kenapa ini penting? Karena demokrasi politik pada hakikatnya adalah demokrasi yang dikuasai kepentingan modal. Dan itulah yang terjadi di demokrasi Indonesia. Kelas menengahnya sedikit, politik dikuasai pemilik modal, bersimbiosis dengan politisi,” katanya.

sumber: republika.co.id