Jakarta, Jurnas.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menyatakan, para bapak pendiri Indonesia sudah sejak awal mendisain bahwa ideologi Pancasila itu adalah anti-kapitalis.
“Ideologi Pancasila itu anti-kapitalis. Tak ada satupun bapak bangsa kita yang membela kapitalisme,” kata Hamdan Zoelva saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno, Kamis (18/6/2020).
Diskusi yang digelar Megawati Institute itu mengambil tema `Pancasila Dalam Tindakan Politik`. Selain Hamdan, hadir juga Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang didapuk sebagai pembicara utama.
Hamdan mengatakan, Pancasila mengatur bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan, dimana negara mengatur dan memberi kesempatan terutama bagi yang kecil untuk tumbuh dan menjadi besar.
“Tapi bukan berarti menolak pemilik kapital besar, namun Pancasila mengatur negara harus membela yang kecil,” tegasnya.
Lalu mana yang lebih penting, demokrasi politik Pancasila atau demokrasi ekonomi Pancasila untuk saat ini? Hamdan Zoelva mengatakan tak mungkin daulat rakyat terjadi dalam daulat demokrasi liberal kapitalis.
Maka syarat demokrasi Pancasila adalah terlaksananya terlebih dahulu demokrasi ekonomi Pancasila. Sebab tanpa itu, demokrasi ekonomi akan mencontoh demokrasi liberal.
“Jadi prasyarat utama adalah ekonomi ini. Kenapa ini penting? Karena demokrasi politik pada hakikatnya adalah demokrasi yang dikuasai kepentingan modal. Dan itulah yang terjadi di demokrasi Indonesia. Kelas menengahnya sedikit, politik dikuasai pemilik modal, bersimbiosis dengan politisi,” bebernya.
Bila demokrasi ekonomi pancasila diperkuat, Hamdan yakin rakyat Indonesia menjadi berdaya. Rakyat kecil yang memiliki kemandirian ekonomi akan memiliki kemandirian di dalam politik.
Maka itu, Hamdan mengatakan, ketika arus ekonomi tak mengutamakan ekonomi berkeadilan dan kerakyatan, maka akan selalu terjadi gap diantara filsafat Pancasila dan tindakan nyata.
Pada diskusi yang sama, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan tantangan utama Pancasila saat ini adalah memastikan filsafat ideologi bangsa itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, khususnya menyangkut prinsip politik dan ekonomi.
Sebab, jelas Hasto, disadari sepenuhnya bahwa kekuatan kapital lebih menguasai dunia politik dan ekonomi hingga dianggap tak sejalan dengan filsafat Pancasila.
“Dari berbagai hal yang menjadi persoalan pokok, itu terjadi karena Pancasila kehilangan watak progresifnya. Pancasila tidak dipahami keseluruhan api penggeraknya di dalam merubah tata pergaulan hidup yang menghisap menuju kemerdekaan sejati bagi setiap warga bangsanya,” ujar Hasto.
Ia mengingatkan, bahwa Indonesia harus kembali pada khitohnya atau landasan perjuangannya, dengan berhenti memakai cara pandang yang sempit. Orang Indonesia harus menjadi outward looking.
Skala prioritas saat ini, bagi Hasto, adalah menjalankan praktek gotong royong memercepat terwujudnya keadilan sosial di seluruh aspek kehidupan, khususnya di ranah perekonomian sebagai skala prioritas.
“Maka konsolidasi demokrasi melalui pembumian sistem politik Pancasila dan merancang kembali sistem perekonomian nasional yang sesuai spirit pasal 33 UUD 1945 harus ditempatkan sebagai skala prioritas,” paparnya.
Dalam konteks itu, Hasto menyebut filsafat Pancasila sebaiknya secara bersama dimurnikan dengan gotong royong politik, untuk menghindari demokrasi politik yang diwarnai kapital alias kepentingan pemilik modal.
“Jadi bagaimana kita harus bekerja memastikan demokrasi melalui hikmat permusyawaratan, dijalankan sebaiknya. Kontestasi politik dilakukan dengan adil, menghadirkan pemimpin terbaik dengan memastikan tak dipengaruhi kepentingan pemilik modal,” paparnya.
Ia pun menilai tantangan saat ini adalah pemusatan modal ekonomi pada kelompok tertentu saja. Padahal Indonesia memiliki pasal 33 UUD 1945 yang harusnya direalisasikan.
“Tantangannya, kita harus melihat ulang demokrasi kita sendiri yang sangat dikuasai oleh kekuatan kapital. Kita harus berani melihat ulang,” jelas Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP.
sumber: jurnas.com
