by

Khawatir Hidupkan Lagi Ajaran Komunisme, Syarikat Islam Tolak RUU HIP

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

JawaPos.com – Penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) meluas. DPR pun diminta tidak memaksakan diri untuk membahas rancangan peraturan itu.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya telah mengkaji materi RUU HIP. Banyak materi RUU HIP yang bertentangan dengan UUD 1945 dan sejumlah undang-undang. Terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mu’ti mengatakan, saat ini yang sangat penting dilakukan dan diperkuat adalah melaksanakan Pancasila dan nilai-nilai di dalamnya dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara.

BACA JUGA:   Para Tokoh Pengkaji Islam Gelar Webinar Renungan HUT RI

Penolakan terhadap RUU HIP juga disuarakan Syarikat Islam (SI). RUU tersebut dinilai berbahaya terhadap Pancasila serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekhawatiran utama SI, RUU HIP dijadikan agenda untuk menghidupkan kembali ajaran komunisme marxisme di Indonesia. Sebab, dalam naskah RUU yang beredar ke publik, tidak ada rujukan Tap MPRS RI No XXV/MPRS/1966. ’’Sementara pada sisi lain, seluruh ketetapan MPR RI lainnya yang masih berlaku dirujuk sebagai dasar penyusunan RUU tersebut,’’ terang Ketua Umum SI Hamdan Zoelva.

BACA JUGA:   Perlunya Kesadaran Masyarakat untuk Menggunakan Bank Syariah di Indonesia

Di DPR, suara fraksi-fraksi tidak bulat. Fraksi PAN dan PKS menilai tidak ada urgensi membahas RUU HIP karena Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sudah final.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah tetap berada pada posisi menolak berkembang dan dikembangkannya komunisme, marxisme, dan leninisme sesuai Tap MPRS.

sumber: jawapos.com

News Feed