RMco.id Rakyat Merdeka – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menuai protes banyak Ormas Islam. Kini giliran Pimpinan Pusat Syarikat Islam menyatakan sikapnya menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva dalam pernyataan sikapnya, mengaku khawatir RUU HIP akan membangkitkan kembali ideologi Sosialisme-Komunis di Indonesia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan norma paling tinggi (grund-norm) dan dasar falsafah negara yang ditetapkan atas kesepakatan dari seluruh komponen dan eksponen bangsa Indonesia.
“Oleh sebab itu, perumusan Pancasila pada tingkat norma undang-undang dapat menurunkan nilai Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan merendahkan posisi ataupun kedudukan Pancasila sebagai dasar tertinggi dalam kerangka kehidupan bangsa dan negara Indonesia,” jelas Hamdan dalam keterangannya kepada Rakyat Merdeka, Senin (15/6).
Syarikat menyatakan munculnya RUU HIP ini ada misi terselubung untum membangun ajaran Marxisme di negara Pancasila. Dia melihat RUU HIP mengesampingkan dan tidak merujuk pada Ketetapan MPR RI yang sangat penting dan masih berlaku, yaitu Ketetapan MPRS RI No. XXV/MPRS/1966.
Sementara pada sisi lain, seluruh Ketetapan MPR RI lainnya masih berlaku dirujuk sebagai dasar penyusunan RUU tersebut.
“Kami memiliki kekhawatiran dan berbahaya dengan adanya RUU Haluan Ideologi Pancasila untuk dibahas dan disahkan adalah agenda untuk menghidupkan kembali ajaran komunisme marxisme,” jelasnya.
Hamdan meyakini pembahasan dan pengesahan RUU-HIP dapat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. RUU HIP dinilai merendahkan kedudukan dan posisi Pancasila dalam tingkat Undang-Undang.
Dia menegaskan bahwabPancasila adalah filosofi dasar bernegara yang berada di atas Undang-Undang dan bahkan di atas Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
“Substansi yang termuat di dalamnya telah mengubah makna Pancasila sebagaimana yang dikehendaki oleh seluruh komponen bangsa yang diwakili oleh para founding fathers yang telah meletakkan dasar-dasar Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Idham Hayat mempertanyakan kemunculan RUU HIP. Pasalnya tdak ada kebutuhan mendesak untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut.
“Ini akan menambah beban permasalahan bangsa yang sangat plural dan majemuk,” tegas Idham.
Apalagi sekarang Indonesia lagi repot menghadapi bahaya pandemi Covid-19.
“Oleh karena itu kami Menolak RUU HIP dan meminta kepada DPR dan Pemerintah untuk tidak lagi ada pembahasan RUU tersebut, karena akan sangat membahayakan dan mengganggu kerukunan antara kelompok dalam masyarakat,” katanya.
Lebih jauh dia mengingatkan lagi bahwa dalam perumusan Pancasila para pendiri bangsa hingga muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959 semuanya sudah melahirkan kesepakatan bersama.
“Kalau hanya melihat dan merujuk Pancasila dari perumusan 1 Juni 1945 telah mendistorsi Pancasila dan sungguh-sungguh mengkhianati kesepakatan para pendiri bangsa,” tegasnya. [JAR]
sumber: rmco.id
