by

Pemuda Muslim Sulteng Tolak RUU HIP : sebab berpotensi membuka ruang benturan konflik Ideologi bagi rakyat Indonesia

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

Kliksulteng.com – Seminggu ini masyarakat Indonesia sepertinya akan disibukkan dengan sikap menolak atau mendukung Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Selain penolakan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama Juga menyatakan menolak RUU menjadi Undang-Undang.

Penolakan juga dilakukan oleh Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, yang juga sebagai Ketua umum DPP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam yang dipimpin oleh Prof. DR. Hamdan Zoelva, S.H, M.H.

Penolakan juga datang dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muslim, Organisasi Serumpun SI (Syarikat Islam) atas RUU HIP, saat di konfirmasi melalui Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muslim Sulteng Syahril Rahman, senin 15/06/2020.

Syahril Rahman mengatakan “PW Pemuda Muslim menghimbau agar DPR RI dan Pemerintah tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP ini, sebab dalam pandangan kami RUU ini berpotensi membahayakan dan mengganggu kerukunan kelompok dalam masyarakat dan akan menambah beban problematika bangsa Indonesia yang plural dan majemuk”.

BACA JUGA:   Tokoh Dan Sesepuh Syarikat Islam Cianjur Menyelenggarakan Pengajian Dan Santunan Yatim Dalam Rangka Hari Asyuro 10 Muharam 1442 Hijriyah

Sambung Syahril “Kami khawatir, dan ini bukan tanpa alasan. RUU HIP ini banyak mengundang masalah, pertama yang ditemui adalah tidak disertakannya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan Untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada konsideran. Kami hanya menyarankan supaya DPR dan pemerintah memfokuskan pembahasan RUU tersebut pada penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga implementasi Pancasila.’ di RUU tersebut”.

“Kami berfikir positif saja, apakah lalai atau disengaja, ketidak ikutsertaan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 pada konsideran, tentu akhirnya mengundang kecurigaan masyarakat dan berprasangka bahwa pembuat RUU ini dalam sedang membuka pintu masuk atau memberikan ruang untuk Ideologi Komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI) tumbuh kembang lagi di Indonesia”, Ungkap Syahril.

Tidak salah memang karena TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 adalah gembok yang mengunci pintu bagi masuknya Ideologi Komunis atau PKI di Indonesia.

Namun sejatinya, masalah RUU HIP ini bukan hanya disitu. Ada persoalan lain yang tidak kalah penting dibanding sekadar TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 ini.

BACA JUGA:   Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah mengucapkan Dirgahayu Indonesia

Syahril juga menjelaskan “Kita hanya ingin berusaha menghindari proses panjang sejarah bangsa ini, hingga disepakatinya Pancasila sebagai Ideologi negara yang sudah final hingga saat ini”.

Dalam pandangan PW Pemuda Muslim apa yang terkandung dalam RUU HIP bertentangan dengan ruh Pancasila yang kelahirannya mengakomodir keberagaman dan kemajemukan bangsa Indonesia.

Lantas masih adakah persoalan lain pada RUU HIP ini? Banyak. Jika pada BAB pembuka saja kita sudah menemukan kejanggalan (untuk menghindari menyebut Kesalahan) pada RUU tersebut bukan tidak mungkin akan kita temukan lagi kejanggalan lain satu persatu manakala kita telaah dan pelajari betul setiap kata dan kalimat pada RUU HIP tersebut.

“Pada BAB pembuka saja RUU ini sudah memberikan ruang benturan Ideologi, kami tidak membayangkan kejanggalan apa yang akan kita temukan pada BAB-BAB selanjutnya. “Tutup Syahril Rahman. (KS)

sumber:

News Feed