MerahPutih.com – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendapat kritikan dari berbagai elemen, salah satunya lembaga Tjokroaminoto Institute.
“Saya melihat RUU HIP telah merusak sendi kehidupan bernegara karena merendahkan Pancasila sebagai dasar filosofis kehidupan bernegara dalam tingkat yang lebih rendah, yakni Undang-Undang,” jelas Direktur Kajian Ideologi Tjokroaminoto Institute, Dede Prandana Putra, Minggu (14/6).
Menurut Dede, RUU HIP tidak mencerminkan nilai Pancasila yang disepakati oleh seluruh founding fathers yang mewakili seluruh komponen bangsa yang menyepakati Pancasila sebagai dasar falsafah negara.
Ia menambahkan jika Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara sudah diterima oleh seluruh elemen bangsa. Seharusnya, jika Pancasila sudah menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, tidak perlu juga kiranya dibuat RUU HIP ini.
“Sebab, Pancasila itu sendiri sudah terdapat kedalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen,” tegas alumni jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang ini.
Dede mengatakan saat Pancasila sudah menjadi falsafah negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara, maka tugas pemerintah selanjutnya adalah membumikan nilai-nilai Pancasila keseluruh pelosok negeri.
Dede menerangkan, lebih baik pemerintah melakukan upaya membumikan kembali nilai-nilai Pancasila agar dipraktekkan oleh seluruh elemen bangsa, daripada menurunkannya kedalam RUU.
“Toh, yang dibutuhkan sekarang adalah praktek kepancasilaan masyarakat yang sejatinya sudah tertulis juga kedalam 45 butir Pancasila yang ada dalam buku Sosialisasi 4 Pilar,” tutup Dede.
Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) kembali ramai diperbincangkan. Teranyar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan menolak RUU itu jika TAP MPRS XXV/1966 Tentang pembubaran PKI tak dimasukkan dalam RUU itu.
Penolakan yang sama lebih dulu diserukan NasDem, PPP, PAN, dan PKS. Merespons hal itu, PDIP sebagai fraksi pengusul akhirnya berubah pikiran dan kini setuju penolakan paham komunisme dimasukkan dalam konsideran RUU HIP.
Di parlemen, PPP, PKS, PAN, dan NasDem sejak awal keras meminta agar TAP MPRS XXV/1966 itu dimasukkan sebagai konsideran ‘mengingat’. RUU itu sudah siap untuk dibahas dan sudah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR melalui rapat paripurna tanggal 12 Mei lalu. (Knu)
sumber: merahputih.com
