Jakarta, 14 Juni 2020
Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejatinya telah menurunkan posisi Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perumusan Pacasila pada tingkat norma Undang-Undang menurunkan nilai Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan merendahkan posisi Pancasila yang semula merupakan groundnorm (norma paling tinggi).
Padahal, penafsiran Pancasila secara autentik ada dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang telah disepakati bersama dan telah tertulis juga dalam preambule (pembukaan) UUD 1945 yang tidak boleh diamandemen.
Tidak hanya persoalan menurunkan posisi Pancasila, dengan kehadiran RUU HIP yang hanya melihat dan merujuk Pancasila melalui pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 telah mendistorsi Pancasila dan mengkhianati kesepakatan para pendiri bangsa yang mewakili seluruh komponen bangsa.
Lalu, semua kesepakatan tersebut disepakati dalam berbagai doküman autentik kenegaraan yang tercatat hingga sekarang. Oleh sebab itu, Pancasila bukan hanya semata-mata berasal dari pidato Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pancasila harus dibaca secara utuh dari latar belakang kelahirannya. Harus dibaca secara utuh dari semua pidato dan pandangan para tokoh bangsa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan oleh BPUPKI, termasuk Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, pidato M. Yamin dan pidato Soepomo.
Namun, itu semua belumlah final menjadi Pancasila. Hingga pada akhirnnya dibuat kesepakatan bulat pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Lalu seluruh isinya dimasukkan kedalam Pembukaan UUD 1945 serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan diterima secara bulat oleh DPR RI pada tanggal 22 Juli 1959.
*Jangan ‘Selingkuhi’ Pancasila*
Melihat kronologis perjalanan Pancasila, maka dapat disimpulkan jika Pancasila hadir melalui seluruh pemikiran para pendiri bangsa. Seluruh elemen bangsa bersatu dalam melahirkan Pancasila. Ada 9 orang yang kemudian kita kenal sebagai tim perumus Pancasila. Dima kesembilan orang tersebut terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Dan 3 dari 9 orang itu merupakan tokoh Syarikat Islam yang notabene didirikan oleh Guru Bangsa, Haji Oemar Said Tjokroaminoto, yakni Bung Karno, Agus Salim, Abi Kusno Tjokrosujoso.
Kita tidak boleh mengatakan jika Pancasila itu hadir hanya karena pemikiran seseorang saja. Kita juga tidak boleh melupakan kontribusi tokoh-tokoh yang ikut melahirkan Pancasila. Sebagai salah seorang kaum muda Syarikat Islam, saya pun punya kewajiban untuk tidak melupakan tokoh Syarikat Islam dalam merumuskan Pancasila dengan tanpa mengecilkan peran tokoh-tokoh lainnya diluar Syarikat Islam.
Sebab, sejarah panjang Pancasila telah mencatat jika kelahiran Pancasila hadir berkat pemikiran-pemikiran seluruh tokoh bangsa yang menjadi para pendiri bangsa, tanpa memandang suku, agama dan ras.
Seperti yang kita ketahui jika naskah Pancasila pasca pidato Bung Karno didepan peserta sidang BPUPKI diteliti dan disempurnakan oleh 9 orang yang kita sebut sebagai tim sembilan. Jadi, naskah utuh Pancasila tidak berasal dari satu orang saja.
Selain itu, hal lain yang menjadi kontroversi dari RUU HIP adalah Pasal 7 yang terdiri dari tiga ayat yang menjadi poin paling banyak dikritisi banyak pihak. Karena dalam pasal tersebut, terdapat istilah “Trisila” dan “Ekasila” yang dinilai memeras nilai-nilai Pancasila yang utuh.
Pasal 7 masuk kedalam Bagian Ketiga RUU HIP yang menjelaskan tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila. Dalam Pasal 7 Ayat (1) berbunyi “Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan”.
Selanjutnya dalam Ayat (2), dijelaskan bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila. Ketiganya, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. “Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong,” bunyi Pasal 7 Ayat (3). Sehingga secara jelas muncul pasal terkait dengan Trisila dan Ekasila. Di mana, lima sila diperas menjadi tiga sila, dan kemudian diperas lagi menjadi hanya satu sila, yaitu gotong-royong.
Draft RUU HIP ini cenderung meletakkan agama sebagai instrumen pelengkap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta dapat ditafsirkan menihilkan sila-sila yang lain dalam Pancasila.
Melihat kondisi yang demikian, jika pemerintah hanya menjadikan keadilan sosial sebagai pokok Pancasila, berarti telah mendistorsi makna Pancasila yang terdiri dari lima pokok (dasar). Diantara lima dasar tersebut, sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan “causa prima” atau sebab utama yang tidak diawali oleh faktor lainnya dari empat sila lainnya.
Causa Prima yang dikandung oleh sila pertama Pancasila artinya adalah bahwa Tuhan penyebab pertama dan utama diatas segala sebab-sebab lainnya. Sedangkan, keadilan sosial merupakan sila kelima yang bukan dari Causa Prima Pancasila.
Nah, jika akhirnya dibalik posisinya oleh pemerintah (sila kelima menjadi pokok Pancasila), maka Causa Prima Pancasila telah ‘diselingkuhi’. Pemerintah dan DPR telah mengobrak-abrik kemurnian Pancasila dan melakukan ‘perselingkuhan’ dengan keadilan sosial yang menjadi Causa Prima nya.
Melihat kondisi tersebut, saya memiliki kekhawatiran yang sangat beralasan jika RUU HIP merupakan agenda menghidupkan kembali ajaran komunisme. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, sebab RUU HIP sama sekali tidak merujuk kepada Ketetapan MPR RI yang masih berlaku, yaitu Ketetapan MPRS RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Sementara, seluruh Ketetapan MPR RI yang lainnya dirujuk sebagai dasar penyusunan RUU ini.
Kontroversi demi kontroversi yang dihadirkan dalam RUU HIP ini membuat fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pasal-pasal terkait “Trisila”, “Ekasila”, dan “Ketuhanan yang Berkebudayaan” untuk dihapus dan makna Pancasila dikembalikan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut salah seorang anggota fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, jika makna Pancasila yang tertulis dalam RUU itu diambil dari pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945.
Jika dibaca dalam Pasal 7, itu seperti yang dimaksud adalah Pancasila ditetapkan 1 Juni. Juga disebutkan inti Pancasila adalah Trisila, bisa menjadi Ekasila dan gotong royong. Kesemuanya adalah berasal dari satu orang yang sama yakni Bung Karno.
Tak hanya itu, RUU HIP ini pun seolah-olah diposisikan sebagai UU induk yang mengatur UU dan regulasi lainnya. Kebijakan negara, kebijakan menteri harus merujuk pada RUU HIP. Seolah-seolah RUU HIP adalah Pancasila itu sendiri.
*Jangan Buat Gaduh Ditengah Pandemi Covid-19*
Seharusnya ditengah kesulitan bangsa dan negara dalam melawan pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah jangan bikin gaduh. Jangan mengkhianati apa yang sudah menjadi konsensus bersama para pendiri bangsa. Lebih baik kita bersama fokus terlebih dahulu untuk menghadapi virus Covid-19 agar seluruh masyarakat tetap sehat dan tidak terkena virus.
Jadi, RUU HIP sebaiknya tidak diteruskan karena Pancasila merupakan falsafah dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang telah final dan termaktub dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Sedangkan, nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan kedalam 45 butir nilai-nilai Pancasila.
sumber: pbsemmi.org
