by

Pancasila tak Bisa Diringkas

Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA – Pemerintah dengan tegas menolak jika ada usulan meringkas Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Pancasila adalah lima sila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan. Kelima sila tersebut tidak bisa dijadikan satu, dua atau tiga. Namun, dimaknai dalam satu kesatuan yang bisa dinarasikan dengan istilah satu tarikan napas.

“Karena itu, pemerintah telah menyiapkan beberapa pandangan terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sampai saat ini pemerintah belum terlibat pembicaraan. Kami baru menerima RUU-nya. Presiden belum mengirim Supres (Surat Presiden) untuk membahasnya dalam proses legislasi. Pemerintah sudah mulai mempelajarinya secara seksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan,” kata Menkopolhukam Mahfud MD saat diskusi webinar di Jakarta, Sabtu (13/6).

Dalam RUU itu, salah satu pandangan yang diusulkan adalah agar TAP MPRS Nomor XXV/ MPRS/ 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dimasukan dalam RUU HIP. “Kalau ada yang ribut-ribut memancing seakan-akan pemerintah membuka pintu untuk bangkitnya kembali komunisme, saya ada di dalam pemerintahan. Saya akan mempertahankan Pancasila yang kita anut. Yaitu Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Bukan yang trisila atau ekasila,” tegasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menuturkan, larangan komunisme di Indonesia telah final berdasarkan Ketetapan (Tap) MPR Nomor I Tahun 2003. Aturan itu menyatakan, tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut Tap MPRS XXV Tahun 1966.

Dikatakan, Tap MPRS XXV Tahun 1966 tersebut mengatur pelarangan PKI serta larangan untuk menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Dia memastikan pemerintah akan memasukkan Tap MPR Nomor I Tahun 2003 sebagai konsideran dalam RUU HIP. “Nanti saat tahapan sudah sampai pada pembahasan, pemerintah akan mengusulkan pencantuman Tap MPRS No XXV Tahun 1966 dalam konsideran dengan payung Mengingat: Tap MPR Nomor I/MPR/1966,” paparnya.

BACA JUGA:   STKIP Bima Telah Berubah Nama Baru Menjadi YPIP

Sementara itu, pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menegaskan Pancasila adalah jalan tengah dari semua ideologi yang berbeda. Tujuannya menyatukan perbedaan yang ada. “Ide-ide sosialisme ada dalam Pancasila, ide-ide kemanusiaan yang hak asasi yang liberal ada dalam Pancasila. Tapi ide sosialisme yang materialisme anti Tuhan, tidak boleh. Karena dibatasi oleh sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujar Hamdan.

Dia menjelaskan prinsip penting dalam meningkatkan segala perbedaan-perbedaan paham itu, bangsa Indonesia harus duduk bersama. “Itulah hakekat Pancasila yang sebenarnya. Kita berada dalam satu rumah dengan nilai-nilai dasar yang sama. Ada perbedaan, tapi kita menyepakati hal-hal yang umum. Ini sebagai muara untuk menyelesaikan segala perbedaan tersebut,” terang mantan hakim konstitusi ini.

Terkait ide Khilafah dan Negara Islam, Hamdan menyatakan pembahasan mengenai hal tersebut sebenarnya sudah final. Dalam negara yang berdasarkan Pancasila tidak ada sedikitpun hambatan melaksanakan ajaran dan syariat Islam.

“Perundang-undangan kita sangat diwarnai oleh ajaran dan syariat Islam. Tidak sedikit pun pembatasan untuk menegakkan ajaran Islam di negara Pancasila ini. Karena ada ruang kebebasan untuk berdialog dan bermusyawarah untuk memasukkan itu dalam perundang-undangan. Jadi negara kita ini adalah negara yang mengakomodir ajaran-ajaran. Sepanjang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” urainya.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menambahkan inti dari Pancasila adalah pengakuan terhadap pluralisme. Selain itu, perbedaan bangsa yang majemuk di berbagai keyakinan agama, etnik, suku bisa bersatu dalam falsafah yang sudah disepakati bersama.

“Negeri ini dibangun atas dasar kebersamaan dengan segala perbedaan yang ada. Karena kita harus mengakui ada orang lain yang memiliki keyakinan berbeda di Indonesia. Di dalam Pancasila pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu ada di sana,” pungkasnya.

BACA JUGA:   Kinerja Tahun Pertama DPR Bertabur UU Kontroversial

Terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menurunkan derajat Pancasila . Karena memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan kesepakatan dan milik bersama.

Menurunkan derajat tersebut yakni dengan mengaturnya ke dalam UU. Menurutnya, menyempitkan arti dan memonopoli Pancasila berbahaya bagi eksistensi NKRI yang berdasarkan Pancasila. “Saya meminta Presiden Joko Widodo menghentikan pembahasan RUU HIP tersebut karena akan memecah belah bangsa,” kata Din di Jakarta, Sabtu (13/6).

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M Ali menegaskan fraksinya menolak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Dia ingin TAP MPRS MPRS No 25/1966 tentang pembubaran PKI dijadikan landasan atau konsideran di dalam RUU tersebut. “NasDem tidak dapat mendukung kelanjutan RUU itu ke tahap pembahasan selanjutnya, sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 sebagai salah satu konsideran di dalam RUU tersebut,” tegas Ahmad Ali di Jakarta, Sabtu (13/6).

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyerukan penolakan terhadap RUU HIP. Sebab tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966. Ali menjelaskan konsideran itu tetap harus dicantumkan dalam RUU HIP sebagai salah satu bentuk akomodasi kepentingan dan kedewasaan berpolitik DPR. “Alam kehidupan bangsa Indonesia adalah alam yang berbeda dengan Orde Lama dan Orde Baru. Bagaimana pun RUU HIP adalah cara pandang terhadap Pancasila di abad ke-21. Jadi niat dan tujuannya baik,” terangnya.(rh/fin)

sumber: fin.co.id

News Feed