JAKARTA – Indonesia sejatinya adalah negara plural berdasarkan ideologi Pancasila. Namun, dalam sejarahnya kerap ada ideologi impor dan transnasional diinfiltrasi untuk menggoyahkan pilar bernegara.
Tidak ada satu pun yang bisa ditoleransi karena komitmen kebangsaan adalah menjaga Pancasila dari ancaman ideologi apapun.
Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi keempat periode 2013-2015 Hamdan Zoelva, Indonesia adalah negara plural yang di dalamnya memiliki berbagai agama, suku bangsa dan etnik yang berbeda-beda.
Karena perbedaan-perbedaan itu, para fouding fathers mempersatukannya dengan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara yang diterima oleh semua pihak, semua etnik, semua suku.
“Prinsip penting dalam meningkatkan segala perbedaan-perbedaan paham itu, kita keluarga besar bangsa Indonesia harus duduk bersama, membicarakan masalah bersama seperti sebuah keluarga dalam satu rumah. Jadi itlah hakekat Pancasila sebenarnya. Kita berada dalam satu rumah dengan nilai-nilai dasar yang sama, ada perbedaan, tapi kita menyepakati hal-hal yang umum. Ini sebagai muara untuk menyelesaikan segala perbedaan itu,” tutur Hamdan Zoelva di Jakarta, Jumat 12 Juni 2020.
Hamdan menilai setiap penyimpangan dari falsafah bangsa ini pasti akan ditolak. Sejarah sudah membuktikan Pancasila akan selalu balik ke tengah lagi, baik jika ada yang terlalu ke “kanan” maupun ke “kiri” akan selalu ditarik kembali ke tengah lagi.
“Pancasila itu mengambil jalan tengah dari semuanya itu. Ide-ide sosialisme ada dalam Pancasila, ide-ide kemanusian yang hak asasi yang liberal ada dalam Pancasila. Tapi ide sosialisme yang materialism anti Tuhan, itu tidak boleh. Karena dia dibatasi oleh sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,” tutur Ketua Umum Laznah Tanfidziyah Sarekat Islam itu.
Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR ini menilai inti dari Pancasila adalah pengakuan terhadap pluralisme, perbedaan bangsa yang majemuk yang terjadi di berbagai keyakinan agama, etnik, suku.
Menurut dia, semua itu bisa bersat dalam falsafah yang sudah disepakati bersama yang dalam istilah-istilah Islam itu dikatakan kalau misalnya di Muhammadiyah diistilah dengan Dahrul Adhi atau Negeri Kesepakatan.
“Kalau saya katakan negeri ini adalah negeri yang dibangun atas dasar kebersamaan dengan segala perbedaan yang ada, Karena kita harus mengakui ada orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda di Indonesia ini. Di dalam Pancasila pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu ada disana,” tutur mantan Hakim Konstitusi itu.
Hamdan menyampaikan perlu ada kesadaran penuh dari semua tokoh bahwa Pancasila ini adalah kesepakatan bersama para founding fathers. Apa pun problem yang harus bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah sebagai satu keluarga besar maupun sebagai sebuah rumah di Indonesia ini yang aturan-aturan pokoknya sudah ada.
“Saya kira itulah prinsip dasar yang harus selalu kita pegang teguh. Para tokoh ini harus berpegang teguh bahwa kita berada dalam satu rumah bersama yaitu rumah Indonesia. Kalaupun ada hal-hal yang berbeda, maka ayo kita bermusyawarah, berdialog sebagai satu keluarga besar. Karena tanpa kebersamaan, maka kita akan terkalahkan oleh bangsa-bangsa lain dalam pertarungan dunia,” tuturnya.
sumber: nasional.sindonews.com
