by

Kekuasaan Pemerintah yang Berlebihan Adalah Suatu Kecacatan Demokrasi

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

RadarKotaNews, Jakarta – RUU Cipta Kerja yang menggabungkan antara 79 UU yang di satukan menjadi kerancuan, sebab hal ini membuat banyaknya pemerintah pusat untuk mengatur peraturan lain terkait dengan RUU Cipta Kerja (CK) tersebut, tentu nya akan memakan waktu dan terjadi kekosongan hukum dalam waktu lama

Demikian di sampaikan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Saputra Adhi Lesmana dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (12/6/2020)

BACA JUGA:   LBH PB SEMMI : Kami akan buka Ruang Hukum agar Airlangga Membuktikan Pernyataan Aksi Demo Dibiayai Pihak Tertentu

Akhirnya sambung Adhi, tidak ada hukum untuk mengatur jalan nya RUU CK tersebut, karena itu pemerintah seharusnya tidak membahas masalah RUU CK atau pun RUU lain nya, dan sebagai langkah pemerintah seharusnya mengurangi dan menanggulangi pandemi ini.

Selain itu, Adhi mengatakan, sebaiknya DPR pikirkan dulu nasib buruh di masa pandemi ini, karena banyak buruh yang terkena PHK dampak dari pandemi ini.

BACA JUGA:   Silaturahmi Presiden Dan Pengurus OIC Youth Indonesian / Pemuda OKI di PB SEMMI

Adhi juga menilai, kekuasaan pemerintah pusat yang berlebihan adalah suatu kecacatan demokrasi yang sengaja dilakukan pemerintah untuk melakukan over power pada sistem pemerintahan.

Menurut Adhi jika pembahasan RUU CK masih di bahas maka mahasiswa dan buruh akan turun aksi, dan juga akan melakukan langkah-langkah pembahasan RUU tersebut untuk di bahas dan di ajukan ke judicial review di MK.(fy)

sumber: radarkotanews.com

News Feed