PP PMKRI Kecam PMJ Keluarkan Surat Resmi Pelarangan Aksi PB SEMMI

RadarKotaNews, Jakarta – Polda Metro Jaya mengeluarkan surat resmi dengan nomor B/9256/VI/2020/Ditintelkam, tentang larangan demonstrasi yang akan dilakukan oleh Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), hal ini membuat kelompok organisasi mahasiswa dan pemuda mengecam tindakan yang dilakukan Polda Metro Jaya, tidak terkecuali Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik (PP PMKRI).

Felix Martuah Purba S,H lembaga hukum & ham PP PMKRI menuturkan aksi demonstrasi merupakan hak warga negara yang tidak boleh ada pelarangan oleh siapapun, karena telah diatur dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan seperti Pasal 28 UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 serta UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Kepolisian Metro Jaya sebagai penegak hukum pasti sangat mengerti hukum, jadi sudah seharusnya tidak membuat pernyataan apalagi surat resmi yang bersifat Inkonstitusional karena pada dasarnya ada hierarki hukum yang mengatur masyarakat dalam bernegara, sehingga surat tersebut kekuatan hukumnya melampaui UUD 1945,” kata Felix saat dimintai keterangan di margasiswa 1, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2020)

Selanjutnya Felix mengungkapkan tindakan polda metro jaya bisa dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau Inkonstitusi, ia menambahkan seharusnya kapolda metro jaya melindungi setiap warga negara yang ingin menyampaikan aspirasi karena hal tersebut telah diatur dalam undang-undang bukan malah sebaliknya melakukan pelarangan aksi demo yang dilakukan masyarakat terlebih mahasiswa.

“Sepanjang sejarah pergerakan saya baru melihat ada polda mengeluarkan surat resmi melarang aksi demo yang akan dilakukan mahasiswa, tentu hal ini harus menjadi perhatian kita semua karena sejak reformasi kebebasan berpendapat itu dilindungi UU, lantas atas dasar apa Polda Metro Jaya melakukan pelarang tersebut,” sesal felix.

lebih lanjut, felix akan melakukan pengkajian lebih dalam dan melaporkan tindakan polda metro jaya ke Ombudsman RI dan DPR RI bersama organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan lainnya, karena dinilai telah mencederai konstitusi dan demokrasi serta semangat reformasi.

“Polri harus belajar dari Amerika, dimana awalnya terjadi pembungkaman terhadap salah satu demonstran dan mengakibatkan demonstran tersebut meninggal dan menyebabkan kerusuhan luar biasa di sana saat ini, kami ingatkan dikondisikan hari ini polri harus humanis dan bertindak preventif serta persuasif bukan menggunakan hal yang seperti ini,” tutup Felix. (fy)

sumber: radarkotanews.com