RadarKotaNews, Jakarta, – Polda Metro Jaya mengeluarkan surat resmi dengan nomor B/9256/VI/2020/Ditintelkam, tentang larangan demonstrasi yang akan dilakukan oleh Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), hal ini menuai polemik di berbagai kalangan mahasiswa, tidak terkecuali dari Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM NUS).
Menanggapi hal tersebut, koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM NUS) DKI Jakarta, Dimas Prayoga sangat menyayangkan sikap dari Polda Metrojaya yang melarang mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya
“Ini sangat lah mencederai kultur demokrasi di Indonesia,” ujar Dimas dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6/2020)
Apalagi kata Dimas, jika melihat banyaknya teror pada akhir-akhir ini yang ditujukan kepada para pegiat diskusi Hak Asasi Manusia.
“Seperti yang kita tau bahwa beberapa hari menjelang diskusi yang diselenggarakan oleh kawan-kawan BEM UI mengenai Rasisme Hukum di Papua juga mendapatkan berbagai teror dan intimidasi dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab,” Tambah Dimas yang juga sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Indonesia.
Dimas juga menambahkan hal ini bisa menjadi indikator kegagalan negara sebagai negara demokrasi yang berasaskan pancasila, yang mana kita tahu bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara yang tidak boleh ada pelarangan oleh siapapun, karena telah diatur dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan seperti Pasal 28 UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 serta UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
“Saya juga sangat menyayangkan terbitnya surat tersebut, dan menurut saya kita harus belajar dari sejarah. Bahwa kebebasan berpendapat bangsa ini pernah dibungkam oleh rezim orde baru selama puluhan tahun. Dan jangan sampai hal itu terulang kembali.” tegas Dimas. (fy)
sumber: radarkotanews.com
