Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof Din Syamsuddin mengajak seluruh elemen kekuatan umat Islam perlu meluruskan arah kiblat bangsa.
Rezim yang berkuasa saat ini, menurut mantan Ketua PP Muhammadiyah ini telah menutup diri untuk berdialog dan merasa superior.
Hal ini disampaikan di acara Webinar yang diselenggarakan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) dengan tema “Dasar Negara Dalam Perpektif Indonesia Masa Depan” Sabtu 6 Juni 2020 melalui jaringan Zoom.
Meskipun begitu, kata Din dirinya tidak segan-segan memberi kritik dan masukan kepada pemerintah untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sementara itu, Guru Besar Filsafat Pancasila dan Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Prof Suteki mengatakan dalam susunan perundang undangan Pancasila merupakan norma dasar dalam bernegara.
Menempatkan Pancasila sebagai ideologi menurunkan keluhuran Pancasila sebagai nilai dan norma dasar dalam bernegara, ungkapnya.
Prof Suteki mengatakan rancangan undang undang haluan ideologi Pancasila (RUU HIP) menurunkan derajat keluhuran dari Pancasila.
Prof Suteki juga mempertanyakan RUU HIP tidak memasukan Tap MPRS No 25 Tahun 66 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia dan penyebaran ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme ke dalam rancangan RUU tersebut.
Padahal, tap MPRS no 25 tahun 66 itu hal yang prinsip dalam haluan ideologi Pancasila, katanya.
Hadir sebagai Narasumber dalam Webinar tersebut. Prof Dr Din Syamsuddin (Mantan Ketua PP Muhammadiyah), Ali Taher Parangsong (Anggota Baleg DPRRI dari Fraksi PAN), Hamdan Zoelva (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara), Prof Suteki (Guru Besar Filsafat Pancasila dan Sosiologi Hukum) dan Tuty Mariani (KBPII). (*)
sumber: harianaceh.co.id
