Ketua Umum/PP SI, Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP SI dan Ketua Wilayah GERTASI Sulsel Menjadi Penguji dalam Ujian Tertutup Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta

Selasa, 19 Mei 2020, pukul 09.00 WIB, secara online melalui aplikasi zoom, Suhardi (Promovendus) mengikuti Sidang Ujian Tertutup Doktor Ilmu Hukum konsentrasi studi Hukum Bisnis dengan judul disertasi: “ASPEK HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) BIDANG KESEHATAN DARI PERSPEKTIF UU NO. 40/2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)”

Bertindak sebagai Tim Promotor dan Penguji, adalah: Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, (Promotor); Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP Syarikat Islam) (Co Promotor); Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, SH, M.Hum; Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH (Ketua Umum Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam/mantan Ketua Mahkamah Konstitusi); Dr. Lukman Daris, S.Pi, M.Pi (Pimpinan Wilayah Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi) Sulawesi Selatan; Dr. Efridani Lubis, SH, MH; Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

Adapun persoalan pokok yang menjadi perhatian dan renungan Promovendus dalam kajian disertasinya dengan mendasarkan pada empat permasalahan pokok yang perlu dijawab dan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Aspek Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?
2. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Upaya-upaya yang harus dilakukan agar Badan Penyelenggara Jamianan Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Bagaimana konsep ideal penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Promovendus mengkaji dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat.

Dari permasalahan pokok yang diteliti tersebut menghasilkan kesimpulan, antar lain meliputi:

1. Peserta SJSN oleh BPJS mengalami peningkatan menuju Total Coverage , dengan kata lain Pemerintah berhasil menyelenggarakan SJSN untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
2. Pelayanan kesehatan bagi perserta BPJS sudah terlayani dengan baik secara berjenjang mulai dari FKTP
3. Masih banyak tunggakan peserta dan terjadi defisit antara iuran peserta dan biaya pelayanan kesehatan.

Dari Kesimpulan tersebut diatas, Promovensus memberikan saran:

1. Membebaskan (Ditanggung Pemerintah) iuran BPJS bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan pengaturan standar pelayanan
2. Membuat aturan yang memungkinkan orang mampu untuk mendapatkan fasilitas lebih dengan tambahan biaya.
3. Melakukan penyempurnaan terhadap UU No. 24/2011 Tentang BPJS

Dari Hasil Ujian Tertutup diatas, Para Penguji Sepakat memberikan kesempatan kepada Promovendus untuk melanjutkan ketahap berikutnya yaitu Ujian Terbuka Disertasi Doktor, yang akan dilakukan setelah ada perbaikan-perbaikan yang disarankan oleh Para Penguji