by

Mardani: Kampanye Online Bisa Diterapkan di Pilkada Serentak, e-Voting Berat

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

Pilkada Serentak 2020 bukan mustahil akan kembali mundur hingga 2021 jika wabah corona belum juga usai. Saat ini, Presiden Jokowi memang telah menerbitkan Perppu Nomor 2/2020 pilkada serentak akan digelar Desember 2020.
Berbagai usulan muncul terkait tahapan Pilkada Serentak menyesuaikan protokol pencegahan corona. Salah satunya, ada beberapa tahapan pilkada serentak yang digelar secara virtual.
Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva, bahkan mengusulkan Jokowi perlu menerbitkan Perppu baru yang mengatur agar tahapan Pilkada dapat dilaksanakan secara virtual seperti verifikasi faktual syarat calon, pendataan pemilih, hingga kampanye.
Anggota Komisi II Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyambut baik adanya penerapan sistem online dalam tahapan Pilkada. Namun, kata dia, dalam Pilkada 2020, ada dua tahapan yang dapat dilakukan secara online yakni kampanye dan rekapitulasi.
“Usulan pilkada online bagus. E-voting masih berat tapi e-kampanye dan e-rekap bisa mulai diterapkan,” kata Mardani saat dihubungi, Senin (18/5).
Meski demikian, Mardani menuturkan, pelaksanaan tahapan Pilkada dengan menggunakan sistem online juga perlu memperhatikan kesiapan masyarakat. Apalagi, hal ini baru pertama kali terjadi di Indonesia.
“Walau secara sosiologis, kesiapan masyarakat perlu kita cek. Penerapan e-rekap dan e-kampanye bisa dimulai,” ucap dia.
Ketua DPP PKS itu menuturkan apabila terjadi tahapan pilkada dengan sistem online, KPU harus memastikan seluruh keamanan data dapat terjaga dengan baik.
Ilustrasi mencoblos
Ilustrasi mencoblos Foto: kumparan/Denny Armandhanu
“Penggunaan IT memudahkan namun harus dipastikan keamanan dan ketangguhan sistemnya. Walau di atas semuanya, keselamatan publik nomor satu,” tandas Mardani.
Sebelumnya, Hamdan menilai Perppu yang dikeluarkan Jokowi tak mengatur kewenangan KPU untuk mengatur tata cara Pilkada yang diundur. Karena itu kata Hamdan, perlu payung hukum yakni Perppu baru yang mengatur tata cara Pilkada sesuai dengan situasi pandemi corona.
“Harus ada tata cara yang memungkinkan ada COVID-19, tapi (Pilkada) bisa dilakukan dengan cara tertentu, ini bisa jalan keluar,” kata Hamdan, Minggu (17/5).
sumber: kumparan.com
BACA JUGA:   Sidang Perdana Gugatan UU Minerba di MK, DPR-DPD Absen!

Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /var/www/vhosts/si.or.id/public_html/wp-content/themes/newkarma/inc/template-tags.php on line 606

Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /var/www/vhosts/si.or.id/public_html/wp-content/themes/newkarma/inc/template-tags.php on line 606

News Feed