PALU, Sigipos.com,- Setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran Bantuan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Presiden Joko Widodo justru menaikkan kembali iuran BPJS melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
Kebijakan ini sontak membuat rakyat menjerit. Pasalnya, pandemi virus Corona mengakibatkan perekonomian nasional jadi tidak menentu. Belum lagi masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan.
Akibat kondisi ini, BPJS Kesehatan melakukan perubahan terhadap besaran iuran BPJS Kesehatan. Perubahan itu tampak pada peserta mandiri kelas I dan kelas II yang dimulai pada Juli 2020 mendatang. Kemudian bagi kelas III mandiri mendapat subsidi dari pemerintah.
Secara rinci, perubahan iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, lebih rendah dari saat ini Rp80.000. Kemudian Iuran peserta mandiri kelas II meningkat hampir setengah dari nominal iuran yang dibayarkan saat ini, yakni naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000. Iuran juga naik bagi peserta mandiri kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp 42.000.
Namun peserta mandiri kelas III sedikit lega karena pemerintah pemerintah memberi subsidi Rp16.500. Sehingga yang dibayarkan masih tetap Rp 25.500. Itu artinya, beban iuran setiap bulannya tidak mengganggu porsi pemenuhan kebutuhan sehari-hari rakyat kecil. Namun subsidi ini tisak berlangsung lama. Tapi melihat perpres baru ini, ternyata tidak berlangsung lama.
Subsidi pemerintah bekurang menjadi Rp7.000 dimulai pada 2021 mendatang. Jika sebelumnya hanya membayar Rp 25.500, akibat pengurangan subsidi para peserta ini membayar sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, yakni Rp 35.000. Melihat perubahan ini, tampak memang sedikit tidak memberatkan rakyat, khususnya peserta mandiri kelas III yang mana didominasi rakyat kecil.
Langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sedikit over thingking. Masalahnya, kondisi ekonomi di masa pandemi membuat rakyat sulit mempertahankan pendapatan tiap bulan. Apalagi bagi para pekerja harian yang sangat terdampak atas pandemi ini. Khususnya kalangan pekerja harian banyak dikenai PHK dan dirumahkan. Di saat kondisi ini, justru pemerintah makin menambah beban rakyat. Selain itu, banyaknya persoalan bangsa yang tidak kunjung selesai dan bahkan semakin rumit.
Terkait itu semua, ketua Pengurus Daerah Pemuda Muslimin Kota Palu Sidiq Djatola angkat bicara, dan meminta kepada pemerintah beberapa poin penting mengenai kenaikan iuran BPJS.
Meninjau kembali Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
” dan Pemerintah harus memastikan kondisi ekonomi rakyat bisa stabil selama pandemi. Sehingga kewajiban pembayaran iuran bisa dilakukan tanpa harus mengganggu keuangan rakyat yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan hidupnya,”tuturnya. (Kar)
sumber: sigipos.com
