Oleh, Ketua PW Pemuda Muslim Sulteng
(Syahril Rachman)
———————
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law terkait investasi dan ketenagakerjaan atau RUU Cipta Kerja dari sebelumnya RUU Cipta Lapangan Kerja hanya memberi karpet merah kepada pengusaha, tetapi menyudutkan buruh.
Judulnya saja Cipta Lapangan Kerja, tapi sejatinya tidak untuk membuka lapangan kerja, melainkan investasi dan kepentingan pemodal yang diberikan seluas-luasnya.
Dalam RUU Cipta Kerja tidak ada pertimbangan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam rancangan undang-undang tersebut.
Kemudahannya bukan bagi warga negara yang minim akses terhadap sumber daya alam atau sumber daya ekonomi. Kemudahan diberikan justru kepada pemilik modal, kepada asing, dalam rangka mengundang investor lebih banyak. Jadi bukan memberikan kemudahan dalam mencari kerja.
Yang menjadi Kajian kami adalah Pasal-pasal yang kemudian dianggap kontroversial dalam OMNIBUS LAW cipta Kerja yakni :
Dalam ayat (1) Pasal 42 RUU Omnibus Law disebutkan, “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat,”.
Artinya ini sangat memungkinkan tenaga kerja Asing dapat menduduki jabatan, kecuali jabatan yang mengurusi Personalia.
Pada pasal 89 poin 20 tercantum, pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu.
Pada pasal 89 poin 24 disebutkan, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.
Pasal 170 pada Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan Pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah ( PP) dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
Dari Pasal-pasal Kontroversial tersebut menjadi alasan untuk menolak OMNIBUS LAW Cipta Kerja, yaitu mulai dari hilangnya upah minimum, hilangnya jaminan sosial, berkurangnya pesangon PHK, jam kerja yang eksplotatif, hingga ketidakjelasan nasib pekerja kontrak dan outsourcing.
Kemudian ancaman banjir tenaga kerja asing yang tak berkeahlian, kemudahan PHK oleh perusahaan, upaya penghapusan sanksi pidana bagi perusahaan, dan aturan yang diskriminatif bagi perempuan seperti cuti haid dan melahirkan hilang.
Poin soal ketenagakerjaan ini tertuang dalam Bab IV draf RUU Cipta Kerja.
Ada tiga Kebijakan terkait ketenagakerjaan yang akan diubah dalam omnibus law ini, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Sebagai contoh, Pasal 88C draf RUU tersebut berbunyi: Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum sebagaimana disebut di atas merupakan upah minimum provinsi (UMP).
Dengan kata lain, aturan ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji.
Rancangan aturan yang baru itu juga hendak menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan. Dalam UU Ketenagakerjaan, aturan tersebut tercantum dalam Pasal 93 huruf a.Juga diusulkan dihapus izin atau cuti khusus menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan/keguguran kandungan, hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia (huruf b).RUU Cipta Lapangan Kerja atau RUU Cilaka ini Alih-alih menciptakan lapangan kerja, namun rancangan Kebijakan ini dikhawatirkan justru berpotensi memberi ancaman bagi pekerja.
Sehingga kami Pimpinan wilayah pemuda muslim Sulteng tegas menyatakan sikap, yakni: “TOLAK RUU OMNIBUS LAW CILAKA.”
1. Menolak RUU OMNIBUS LAW CILAKA, bahwa RUU ini jika disahkannya bakal menyunat hak-hak yang telah diterima buruh selama ini.
2. Bahwa Pemerintah harus bersikap dan berpihak kepada Buruh, sebab RUU ini sebagai ancaman dan kekhawatiran yang sensitif dan fundamental bagi kalangan pekerja, yakni perubahan jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak, outsourcing, upah minimum, dan pesangon.
3. Pemerintah dan DPR RI harus serius dan tidak main-main dengan nasib Buruh. Sebab RUU ini dikhawatirkan memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing, liberalisasi berbagai sistem kerja yang tadinya long life menjadi flexible employment, lalu menyangkut jaminan sosial.
4. DPR RI harus bisa bersikap tegas agar tidak menjadi Bumper atau kambing hitam atas penolakan RUU Cipta Kerja.
Kami menilai RUU Cipta Kerja seolah memiliki tujuan mulia, yakni menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, sayangnya penciptaan lapangan kerja ini memfokuskan pada iklim investasi.
Rancangan ini menyebutkan, “Upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.”
Pada bagian lain tertulis,
“memuat kebijakan penciptaan atau perluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.”
Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara kesejahteraan pekerja dan kepentingan investasi atau pemilik modal…???.
Bukan rahasia umum, peningkatan kesejahteraan pekerja, misalnya melalui kenaikan gaji atau pembayaran bonus, sering kali tidak beriringan dengan kepentingan pemilik modal. Sulitnya dua pihak ini untuk beriringan juga terlihat pada setiap pembahasan kenaikan upah minimum setiap tahunnya.
Di sisi lain, Presiden Jokowi selaku kepala negara mungkin memang ingin menyelesaikan satu persoalan, yakni investasi. Dengan harapan, penyelesaian persoalan itu akan menyelesaikan masalah pengangguran atau penciptaan lapangan kerja. Tidak bermaksud untuk berpandangan negatif, tapi semoga saja harapan itu terwujud dan bukan justru menjadi CILAKA dan PETAKA bagi bangsa ini.
sumber: sigipos.com
