by

PP PERISAI minta Kemensos dan PT.POS bertanggung jawab atas Pembagian Sembako Presiden Jokowi yang tidak sesuai spesifikasi

Print Friendly, PDF & Email

Jakarta – Paket bantuan bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Ibu Kota Jawa Tengah yang berasal dari bantuan Presiden Joko Widodo dipertanyakan oleh PP PERISAI.

PP PERISAI menyayangkan jika ada oknum yang bermain di tengah pandemic ini dan merusak citra presiden.

“Kami Menyayangkan jika ada oknum bermain di balik bantuan yang mengatasnamakan Presiden, ini harus diusut tuntas dan segera pecat serta proses hukum terhadap pelakunya” Ujar Sekjend PP PERISAI kepada wartawan (07/05/20)

Jojo, sekjend PP PERISAI menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin pernah mengatakan, bansos sembako tersebut senilai Rp 300.000 tersebut berisi 10 produk makanan yakni mi instan, kornet, sarden, sambal, kecap manis, susu, minyak goreng, teh celup, sabun mandi, dan beras. Hal itu pernah disampaikan dalam konferensi pers virtual.

Menurut yang diketahuinya Bantuan sembako Presiden Joko Widodo yang diberikan oleh Kemensos yang seharusnya 1 kantong sembako senilai Rp 300.000. ternyata yang diperoleh masyarakat nilainya tidak sampai Rp 300.000.

BACA JUGA:   WANITA PERISAI: selamat hari sumpah pemuda 28 oktober 2020

Hal ini diketahui dari beredarnya video tentang serang ibu rumah tangga yang mempertanyakan benar tidaknya bantuan yang diterima tersebut isi paket bantuannya hanya berisi beras 5 liter, 3 bungkus mie, 2 kaleng sarden dan minyakgoreng ¼ kg.

Video Player

Dalam video yang beredar memang tas yang digunakan sangat mirip dengan tas bantuan dari presiden.

Seperti diketahui bahwa menteri Sosial pernah menjelaskan tentang tas tersebut dalam rapat kerja komisi VII DPR RI.

“Bapak Presiden itu memang punya anggaran sendiri. Tasnya memang sama dengan tas yang kami miliki, warnanya sama merah-putih. Tetapi beliau ada logo Istana, Pak, ada logo Istana Presiden RI. Itu memang beliau yang pegang. Saya tidak tahu jumlahnya berapa dan nilainya berapa,” kata Juliari dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang digelar secara virtual.

Jojo menambahkan kemensos selaku pihak yang melakukan pengadaan dan penyediaan sembako harus bertanggungjawab atas kejadian yang seperti ini.

“Kemensos selaku pihak yang melakukan pengadaan dan penyediaan sembako harus bertanggungjawab jawab atas peristiwa bantuan sosial yang tidak sesuai dengan spesifikasi dari pemerintah, kejadian ini sama saja dengan upaya merusak nama Presiden Republik Indonesia.”

BACA JUGA:   Turbulensi Pendidikan Jelang Satu Tahun Pandemi

Ia menjelaskan, kemensos jangan hanya meminta masyarakat mencermati produk yang sudah diinformasikan agar tak terjadi penyelewengan namun kemensos juga harus melakukan pengawasan dalam penyaluran.

“Kita tahu Dalam penyalurannya, Kemensos memberdayakan PT Pos Indonesia, oleh karena itu PT.POS juga harus bertanggung jawab atas penyaluran yang tidak sesuai dengan  spesifikasi bantuan dari pemerintah” ujar sekjend PP PERISAI.

Jojo meminta kepada Pemerintah agar untuk mengkaji ulang kinerja kemensos dan PT.POS.

Ia juga berharap Pemerintah melakukan pengawasan dan audit dana bansos yang disalurkan oleh Kementrian sosial, serta Tupoksi PT.POS dalam pelaksanaan kerja penyaluran bantuan sosial Presiden Jokowi.

“kita kan semua tahu, penyedia paket sembako itu Kemensos, dan pelaksanaan penyalurannya melalui PT.POS langsung ke kediaman masyarakat penerima bantuan, dan jika bantuan yang sampai ke masyarakat tidak sesuai spesifikasi, maka harus ada audit dan peninjauan Tupoksi” ujar jojo.

sumber: tribunsatu.co

News Feed