Whatsapp Eks Ketua MK Hamdan Zoelva Diretas, Pelaku Minta Duit Jutaan Rupiah

MerahPutih.com – Akun WhatsApp milik mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva yang diretas oleh orang tak bertanggung jawab.

Whatsapp diretas untuk melakukan tindak pidana penipuan, seperti yang dijelaskan pada laman Twitter @hamdanzoelva, “@adminbrti Mohon bantuan Hp saya nomor 0818751480, dihack orang yang tidak benar tadi pagi dan dipakai melakukan penipuan, meminta uang. Nomor Penipunya #087786440836#.

Isinya yakni adanya permintaan uang dari Ketua Umum Syarikat Islam itu kepada beberapa orang dengan alasan ia tak bisa mentrasfer uang lantaran rekeningnya mengalami gangguan.

Di sana, ada juga nomor rekening yang disediakan atas nama Mulya no /Mandiri 1780002932143.

Menanggapi hal itu, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jakarta Pusat meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi lembaga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) karena marak terjadinya peretasan akun media sosial seperti WhatsApp di tengah pandemi COVID-19.

Bukan hanya Hamdan, teranyar akun WhatsApp milik aktivis Ravio Patra juga diduga diretas berisi ajakan melakukan kericuhan hingga ia sempat ditangkap.

Ketua Umum SEMMI Jakarta Pusat Senatha menyebut akun Hamdan tersebut dibajak orang tak dikenal. Sena menjelaskan maraknya peretasan akun media sosial seperti WhatsApp karena peran dan fungsi dari BSSN yang lemah.

“Coba kita lihat struktur pimpinan BSSN, berapa banyak yang berlatar belakang pendidikan teknologi. Bagaimana kita mau mencapai good cyber scurity governance jika terus seperti ini,” kata Sena kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (28/4)

Sena tidak bisa membayangkan jika peretasan akun milik Hamdan digunakan untuk memprovokasi seperti akun milik Ravio Patra.

“Hal ini akan berdampak parah bagi kondisi dan situasi Indonesia, untuk itu evaluasi dan penguatan BSSN harus dilakukan segera oleh presiden dan DPR RI,” jelas Sena

Sena yang juga sebagai mahasiswa Nadhlatul Ulama Indonesia (Unusia) menuturkan harusnya BSSN saat ini bisa menjadi garda terdepan bagi keamanan nasional.

Pasalnya, dengan penerapan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) yang dilakukan sejumlah daerah telah menjadikan teknologi sebagai aktivitas utama kehidupan masyarakat.

“Semua kegiatan saat ini dilakukan melalui teknologi, jika BSSN sebagai leading sektor negara yang mengurusi hal ini tidak kuat dan tidak diisi oleh ahlinya, pasti akan sangat berbahaya,” tutup Senatha. (Knu)

sumber: merahputih.com