RadarKotaNews, Jakarta – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jakarta Pusat meminta Presiden RI Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengevaluasi lembaga Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) karena marak terjadinya peretasan akun media sosial seperti WhatsApp ditengah pandemi Covid19.
Hal tersebut di sampaikan Ketua umum SEMMI jakarta pusat, Senantha kepada awak media, Rabu (28/4/2020)
Lebih lanjut Sena sapaan akrabnya, mengatakan, belum lama akun WhatsApp milik Ravio Patra diretas dan menyebarkan ajakan provokatif yang mengakibatkan aktivis demokrasi tersebut harus berurusan dengan aparat kepolisian, peretasan akun WhatsApp kembali terjadi, saat ini akun milik ketua umum Syarikat Islam (SI) Hamdan Zoelva yang diretas oleh orang tak bertanggung jawab.
Namun berbeda dengan Ravio Patra, akun WhatsApp milik Hamdan Zoelva yang juga mantan ketua mahkamah konstitusi, diretas untuk melakukan tindak pidana penipuan, seperti yang dijelaskan pada laman Twitter @hamdanzoelva, “@adminbrti Mohon bantuan Hp saya nomor 0818751480, dihack orang yang tidak benar tadi pagi dan dipakai melakukan penipuan, meminta uang. Nomor Penipunya #087786440836#”
Oleh karena itu, Sena menjelaskan maraknya peretasan akun media sosial seperti WhatsApp dikarenakan peran dan fungsi dari BSSN yang lemah dan dipimpin oleh orang yang tidak mengerti tentang dunia teknologi.
“Coba kita lihat struktur pimpinan BSSN, berapa banyak yang berlatar belakang pendidikan teknologi, jadi bagaimana kita mau mencapai good cyber scurity governance jika terus seperti ini, untuk itu penyegaraan dan reformasi kepemimpinan BSSN sangat dibutuhkan saat ini oleh bangsa dan negara,” terang sena.
Selain itu, Sena tidak bisa membayangkan jika peretasan akun milik ketua umum organisasi masyarakat tertua dan terbesar ketiga setelah NU dan Muhammadiyah diretas lalu digunakan untuk memprovokasi seperti akun milik Ravio Patra.
“Ditengah pandemi Covid19 dengan psikologi masyarakat Indonesia saat ini, saya tidak bisa membayangkan jika akun para tokoh nasional diretas lalu digunakan untuk memprovokasi, hal ini akan berdampak sangat parah bagi kondisi dan situasi Indonesia, untuk itu evaluasi dan penguatan BSSN harus dilakukan segera oleh presiden dan DPR RI,” tambahnya.
Sena yang juga sebagai mahasiswa Nadhlatul Ulama Indonesia (Unusia) menuturkan harusnya BSSN saat ini bisa menjadi garda terdepan bagi keamanan nasional, pasalnya dengan penerapan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) yang dilakukan sejumlah daerah telah menjadikan teknologi sebagai aktivitas utama kehidupan masyarakat.
“Semua kegiatan saat ini dilakukan melalui teknologi, jika BSSN sebagai leading sektor negara yang mengurusi hal ini tidak kuat dan tidak diisi oleh ahlinya, pasti akan sangat berbahaya, untuk itu reformasi Pimpinan BSSN harus disegerakan oleh pemerintah.” tutupnya. (fy)
sumber: radarkotanews.com
