by

DPP KNPI Kecam Tindakan Mensos & PT. Pos Indonesia yang Membuat Kerumunan Masyarakat Ditengah Covid-19

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

RadarKotaNews, Jakarta – Kegiatan Pembagian bantuan sosial berupa sembako kepada lansia yang dilakukan oleh menteri sosial Juliari Batubara bersama PT. Pos Indonesia di Johar Baru, Jakarta Pusat menuai kecaman dari Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI),

Penyerahan langsung secara simbolis 4673 paket sembako kepada Yayasan yang ditunjuk kementerian sosial tanpa melibatkan pendataan penerima bantuan dari RT/RW pada Jumat, (24/04/2020), telah membuat kerumunan massa dan kemacetan di sepanjang jalan percetakan negara 1.

Demikian kata Ketua DPP KNPI Bintang Wahyu Saputra lewat pesan tertulisnya kepada radarkotanews, jakarta, Minggu (26/4/2020)

Bintang menilai, tindakan kementerian sosial dan PT. Pos Indonesia bisa masuk dalam katagori maladministrsasi, karena seharusnya penyaluran atau distributusi bantuan sosial pandemi Covid19, harus melewati data yang disajikan oleh RT RW setempat dan penyaluran harus dilakukan dengan cara mengikuti Phisycal Distancing dan mematuhi aturan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang sedang diterapkan.

“Kami mendorong Ombudsman RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kemensos RI dan PT. Pos Indonesia karena hal ini, dan kami juga meminta KPK, Polri, Kejaksaan dan BPK mengaudit dana bansos pandemi Covid-19 yang dikelola oleh kementerian sosial secara mendetail dan transparan,” tegasnya

BACA JUGA:   PW SEMMI Jakarta Raya Tolak UU Cipta Kerja

Wadah berhimpun seluruh organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Di Indonesia ini menyebut tindakan Menteri Sosial Juliari Batubara bersama PT. Pos Indonesia dalam melakukan kegiatan seremonial penyerahan distributusi bantuan sosial untuk lansia, telah melanggar maklumat kapolri dan aturan PSBB yang melarang aktivitas diluar rumah maksimal 5 orang.

“Pasal 93 Jo Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 terkait karantina kesehatan, menteri sosial dan PT. Pos Indonesia bisa terkena hukum 1 tahun penjara dan denda 100 juta karena melanggar PSBB yang telah ditetapkan dan sedang diberlakukan di provinsi DKI Jakarta,” jelasnya

Menurut Bintang yang juga ketua umum pengurus besar serikat mahasiswa muslimin Indonesia (PB SEMMI) meminta Presiden RI untuk mengambil sikap tegas berupa pencopotan kepada menteri sosial dan direktur PT. Pos Indonesia sebagai contoh bagi para pejabat negara lainnya dalam bertindak dan berbuat ditengah pandemi Covid19.

BACA JUGA:   Silaturahmi Presiden Dan Pengurus OIC Youth Indonesian / Pemuda OKI di PB SEMMI

“Perbuatan para pejabat yang menjadi benalu Pemerintahan dan merusak citra Pemerintah yang hari ini sedang serius berjuang menangani pandemi Covid-19 sudah saatnya diganti dan diberikan sanksi tegas, karena hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi Presiden RI dimata masyarakat Indonesia jika dilakukan pembiaran terhadap para pejabat yang melakukan kesalahan, masyarakat juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan jika hal seperti ini terus dilakukan dan dibiarkan,” tegasnya.

Selain itu, Bintang juga mendukung aparat kepolisian untuk memanggil Juliari Peter Batubara dan Direktur PT. Pos Indonesia karena telah melanggar aturan PSBB dan membahayakan masyarakat Indonesia ditengah pandemi Covid-19.

“Kapolri pernah bicara Salus populi suprema lex esto, untuk itu kami mendukung penuh langkah Aparat kepolisian untuk menindak tegas siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan membahayakan masyarakat Indonesia ditengah pandemi Covid-19.” tukasnya. (fy)

sumber: radarkotanews.com

News Feed