by

DPP KNPI Kecam Aksi Pembagian Bansos Kemensos Timbulkan Kerumunan Warga

Print Friendly, PDF & Email

Inisiatifnews.com – Kegiatan Pembagian bantuan sosial (Bansos) berupa sembako kepada lansia yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara bersama PT. Pos Indonesia di Johar Baru, Jakarta Pusat menuai kecaman dari Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI).

Penyerahan langsung secara simbolis 4.673 paket sembako kepada Yayasan yang ditunjuk Kementerian Sosial tanpa melibatkan pendataan penerima bantuan dari RT/RW pada Jumat (24/4) telah membuat kerumunan massa dan kemacetan di sepanjang Jalan Percetakan Negara 1, Jakarta Pusat.

Ketua DPP KNPI Bintang Wahyu Saputra mengatakan, bahwa tindakan kementerian sosial dan PT. Pos Indonesia bisa masuk dalam katagori maladministrsasi, karena seharusnya penyaluran atau distributusi bantuan sosial pandemi Covid-19 melalui data yang disajikan oleh RT RW setempat. Dan penyaluran harus dilakukan dengan cara mengikuti Phisycal Distancing dan mematuhi aturan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang sedang diterapkan pemerintah DKI Jakarta.

“Kami mendorong Ombudsman RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kemensos RI dan PT. Pos Indonesia karena hal ini. Dan kami juga meminta KPK, Polri, Kejaksaan dan BPK mengaudit dana bansos pandemi Covid-19 yang dikelola oleh Kementerian Sosial secara mendetail dan transparan,” kata Bintang dalam siaran persnya, Sabtu (25/4/2020).

BACA JUGA:   SEMMI Cabang Garut berdiskusi dan Serap Aspirasi pembentukan Naskah Akademik Raperda Kepemudaan

Wadah berhimpun seluruh organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Indonesia ini menambahkan, bahwa tindakan Menteri Sosial Juliari Batubara bersama PT. Pos Indonesia dalam melakukan kegiatan seremonial penyerahan distributusi bantuan sosial untuk lansia, telah melanggar maklumat Kapolri dan aturan PSBB yang melarang aktivitas di luar rumah maksimal 5 orang.

“Pasal 93 Jo Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 terkait Karantina Kesehatan, Menteri Sosial dan PT. Pos Indonesia bisa terkena hukum 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta karena melanggar PSBB yang telah ditetapkan dan sedang diberlakukan di provinsi DKI Jakarta,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bintang yang juga ketua umum pengurus besar serikat mahasiswa muslimin Indonesia (PB SEMMI) itu meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap tegas berupa pencopotan kepada Menteri Sosial dan direktur PT. Pos Indonesia sebagai contoh bagi para pejabat negara lainnya agar tertib dalam bertindak dan berbuat di tengah pandemi Covid-19.

BACA JUGA:   PB SEMMI Desak Pemerintah Investigasi Kesalahan UU Cipta Kerja Pasca Ditandatangi Presiden

“Perbuatan para pejabat yang menjadi benalu Pemerintahan dan merusak citra Pemerintah yang hari ini sedang serius berjuang menangani pandemi Covid-19, sudah saatnya diganti dan diberikan sanksi tegas. Karena hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi Presiden RI di mata masyarakat Indonesia jika dilakukan pembiaran terhadap para pejabat yang melakukan kesalahan,” tuturnya.

“Masyarakat juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan jika hal seperti ini terus dilakukan dan dibiarkan,” imbuhnya.

Bintang juga mendukung aparat kepolisian untuk memanggil Juliari Peter Batubara dan Direktur PT. Pos Indonesia karena telah melanggar aturan PSBB dan membahayakan masyarakat Indonesia di tengah pandemi Covid19.

“Kapolri pernah bicara salus populi suprema lex esto, untuk itu kami mendukung penuh langkah aparat Kepolisian untuk menindak tegas siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan membahayakan masyarakat Indonesia di tengah pandemi Covid-19,” tutupnya. []

sumber: inisiatifnews.com

News Feed