RadarKotaNews, Jakarta – Di tengah – tengah wabah Covid-19 yang menyerang seluruh elemen masyarakat, ketua DPR-RI Puan Maharani akan tetap melakukan pembahasan terhadap RUU Omnibus law.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Saputra Adhi mengatakan bahwa hal ini tentunya membuat pelanggaran terhadap keputusan Presiden RI yang menyatakan untuk menjaga jarak antar masyarakat dan tetap melakukan Work Form Home (WFH).
“DPR-RI sebagai tempat penggodokan RUU seharusnya menghentikan dahulu prosesnya, karena Indonesia saat ini sedang dalam kondisi berduka atas wabah Covid-19, bukan malah melanjutkan pembahasan RUU Omnibus law,” Kata Saputra, Rabu (1/4/2020)
Saputra menyesalkan wacana ketua DPR-RI itu, dalam kondisi saat ini seharusnya pemerintah dan berbagai elemen harus bergotong-royong untuk dapat memulihkan Indonesia dari Covid-19 yang sedang menyerang Indonesia.
“Saya rasa prolegnas harus di hentikan terlebih dahulu dan anggaran nya di alihkan kepada hal yang lebih penting, seperti kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) para perawat dan Dokter yang sedang merawat pasien Covid-19,” tambahnya.
Selain itu, Putra juga menjelaskan bahwa lock down jakarta saat ini adalah langkah yang paling tepat untuk mananggulangi krisis wabah Covid-19 dan membiarkan para Perawat, dokter, Polisi dan Militer serta para relawan yang tetap bekerja.
“Memang usul tersebut di tolak oleh pemerintah pusat, sehingga membuat kecewa masyarakat. Indonesia siap tidak siap harus tetap melakukan lock down, tentu saja ini akan menjadi krisis moneter seperti 1998, tapi saya yakin ekonomi dapat di bangun kembali bila Covid-19 diatasi,” tutupnya.(fy)
sumber: radarkotanews.com
