Ini kok foto lama yang dijadikan slide video penyelamatan berkarya, sy mengecam dan tak terlibat dalam forum Penyelamat Partai Berkarya melawan Tommy Soeharto. Dan juga aku lg istirahat dri dunia partai politik” ujar Abdullah Amas, Ketua Umum Pengurus Wilayah SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) Jawa Timur.
Ia berharap di era mewabahnya virus Corona ini berhenti elite menimbulkan hal hal yang tidak kongkret bagi rakyat yang lagi kesusahan,apalagi tanpa izin memakai foto lama orang. Sejumlah orang yang ada di video itupun juga mengaku tidak tahu menahu tiba – tiba saja foto lama Abdullah Amas, Ketua DPW Ormas Akurat Indonesia Provinsi Jatim itu dijadikan bagian dari slide video yang mengatasnamakan penyelamatan Partai Berkarya itu
Munculnya Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) yang mengklaim didukung 2/3 DPW/DPD dibantah oleh DPW Se-Indonesia dalam sebuah konferensi pers di DPP Partai Berkarya, Jalan Antasari No. 20 Jakarta, Kamis (19/03/2020).
“Anggaran Dasar Partai Berkarya tidak mengenal istilah presidium, itu ilegal!” tegas DR. Ir. Muhammad Samuel Widono, Ketua DPW Partai Berkarya Bangka Belitung di depan wartawan.
Muhammad Samuel Widono pada konferensi pers di DPP Partai Berkarya hadir bersama para Ketua DPW mewakili 24 DPW yang telah menyatakan komitmen dengan pakta integritas mendukung formatur DPP Partai Berkarya hasil Rapimnas Solo.
Munaslub yang digagas pihak yang menyatakan diri sebagai Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B), berencana akan mengadakan munaslub dinilai Widono sebagai upaya mencederai partai dan menginginkan perpecahan.
Senada dengan Widono, Ketua DPW Partai Berkarya Lampung H.A. Jazuli Isa, MBA, menyatakan bahwa presidium itu ilegal dan inkonstitusional, apalagi dengan mengklaim dan membawa-bawa 2/3 DPW dan DPD, sedangkan DPW/DPD telah berkomitmen terhadap partai dengan pakta integritas.
Demikian halnya Ketua DPW Partai Berkarya Sumatera Utara Benny Willem, yang menurutnya seharusnya seluruh kader rapatkan barisan mempersiapkan pemilu 2024, bukan ribut sesama anggota dengan langkah inkonstitusional mengatasnamakan seluruh kader.
Usulan menarik diungkapkan ketua DPW Partai Berkarya NTT Antonius, bahwa apabila jajaran Presidium tetap ingin percepatan Munas atau munaslub, ia menyarankan DPP Partai Berkarya mencabut identitas keanggotaan KTA seluruh penggagas Presidium Penyelamat partai Berkarya (P3B).
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menggelar konferensi pers ini, guna membantah klaim presidium yang mengaku didukung 2/3 DPW. Pernyataan sikap DPW se- Indonesia ini juga telah dikonsultasikan dengan jajaran Pengurus DPP Partai Berkarya pada tanggal 16 Maret 2020.
DPW Se-Indonesia juga menghimbau kepada Pengurus Partai Berkarya di semua tingkatan yang telah mendukung presidium, agar tidak melanjutkan rencana-rencana yang dapat merugikan Partai Berkarya. Apalagi tidak ada konflik internal dengan DPP sehingga muncul forum Penyelamat Partai Berkarya Ilegal
sumber: jurnalpubliksi.blogspot.com
