Pemerintah Dikritik Karena Dari Awal Terlalu Anggap Remeh Bahaya Corona

MerahPutih.Com – Semakin melonjaknya pasien positif Covid-19 dinilai akan menjadi ancaman krisis ekonomi di Indonesia. Semua ini berawal dari sikap pemerintah yang terkesan anggap sepele bahaya corona.

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menilai, bahwa kondisi semakin memburuk diawali dengan sikap para menteri Presiden Joko Widodo yang terlalu menganggap remeh tentang penyebaran wabah Covid-19 di Wuhan Tiongkok lalu, serta adanya potensi resesi ekonomi global.

Bintang Wahyu Saputra mengatakan, awalan menghadapi wabah virus Corona dan ancaman krisis tidak terlihat yang mengakibatkan kegaduhan dimana-mana saat ini.

“Psikologis masyarakat juga sudah mulai terganggu dari ketakutan karena wabah hingga ketakutan untuk ke pasar membeli bahan pokok karena harga-harga saat ini melambung tinggi seiring menguatnya dolar Amerika terhadap rupiah,” tutur Bintang kepada merahputih.com di Jakarta, Senin (23/3).

Ia menyebut, Kabinet Indonesia Maju untuk fokus terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai aturan perundangan-undangan yang ada, untuk membantu beban Presiden.

“Beban pak Jokowi cukup berat hari ini, jika semua fokus dengan wabah Covid 19, lalu siapa yang mengurus ekonomi, politik, hukum, keamanan dan sebagainya,” jelas dia.

“Jadi, saya memohon para pembantu presiden untuk fokus saja mengurus urusan sesuai aturannya masing-masing,” tutur dia.

Bintang meminta presiden mengeluarkan Perppu tentang darurat Covid 19 dan ekonomi sebagai stimulus bangsa dan negara dalam menghadapi kondisi kekinian.

“DPR RI bisa menyiapkan anggaran untuk hal ini dari APBN tentu seiring Perppu jika dikeluarkan oleh Presiden,” jelas dia.

Di sisi lain, Bintang juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap waspada namun tidak panik terhadap wabah Covid-19.

“Kami meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak panik menghadapi ancaman krisis dan wabah Covid 19 di Indonesia serta mendukung dan mengikuti seluruh petunjuk dan informasi dari pemerintah daerah maupun pusat,” pungkasnya.(Knu)

sumber: merahputih.com