by

‘Agar Kita Tidak Lagi Dipandang sebagai Seperempat Manusia’

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

SOERABAIA, 26 Januari 1913. Puluhan ribu peserta rapat akbar (vergadering) pertama Sarekat Islam menyemut di Taman Kota Stadstuin—kini menjadi Tugu Pahlawan. Perhatian mereka terpusat pada satu orang, yang sekaligus pengorganisir rapat akbar tersebut: Raden Oemar Said Tjokroaminoto.

Dengan tenang, Tjokroaminoto naik panggung. Pria tegap berkumis melintang yang mirip Gatotkaca ini diam sejenak, melebarkan pandangan, menatap hadirin yang menunggu pidatonya. Di sampingnya berdiri Hadji Samanhudi, Ketua Sarekat Islam pertama, yang dari Laweyan, Solo. (Shiraishi, 1997)

“Sarekat Islam, yang pada mulanya seperti air mengalir, tidak lama lagi akan menjadi banjir yang deras. Mari kita bergerak. Mari kita melakukan perlawanan, agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia,” katanya disambut tepuk tangan yang bergemuruh.

Pidato itu menyihir. Suara baritonnya bisa didengar ribuan orang tanpa mikrofon, membangkitkan semangat kesetaraaan dan antifeodalisme. Namun, ia menyatakan, SI bukanlah organisasi politik. SI bertujuan meningkatkan perdagangan guna memperkuat ekonomi, dengan membangun koperasi.

Sarekat Islam adalah organisasi massa pertama di Hindia Belanda. Berdiri pada 16 Oktober 1905, 3 tahun lebih awal dari Boedi Oetomo, 20 Mei 1908. Kongres pertamanya digelar di Solo, pada 1906. Pada kongres itulah nama awal Sarekat Dagang Islam (SDI) diubah menjadi Sarekat Islam (SI).

Organisasi ini dibentuk oleh para pedagang Islam, terutama pedagang kain batik. Tujuannya untuk menentang politik Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu memberikan keleluasaan atas masuknya para pedagang asing, terutama pedagang Tionghoa, untuk menguasai ekonomi Nusantara.

Pemerintah jelas tidak tinggal diam atas rapat akbar tersebut. Mereka pasang mata. Saat itu, SI adalah organisasi dengan anggota terbesar, 80.000 orang dengan 15 afdeling, jauh lebih besar dari Indische Partij, partai politik pertama di Hindia Belanda yang berdiri sebulan sebelumnya, 25 Desember 1912.

BACA JUGA:   5 Fakta Kedekatan Bung Karno dengan Dunia Film

Besaran keanggotaan SI itulah, sekaligus dengan kemunculan sosok Tjokroaminoto, yang memicu kekhawatiran. SI bisa kapan saja menjelma jadi organisasi politik yang menyerang pemerintah. Itulah agaknya alasan kenapa Tjokroaminoto perlu menegaskan bahwa SI bukan organisasi politik.

Apalagi, saat itu masih berlaku Pasal 111 Regeeringsreglement Staatsblad 1855 No.2. Pasal tersebut berbunyi: “Bahwa perkumpulan-perkumpulan atau persidangan-persidangan yang membicarakan soal pemerintahan, politik, atau membahayakan keamanan umum dilarang di Hindia Belanda.”

Memang, prediksi pemerintah belakangan terbukti. Hanya dalam 7 tahun, Tjokroaminoto menaikkan jumlah anggota SI menjadi 2,5 juta orang, hampir 10% dari total perkiraan populasi di Pulau Jawa waktu itu, 30 juta jiwa. Cabangnya 181 afdeling, tersebar di hampir seluruh kota di Pulau Jawa.

Tjokroaminoto juga menjadi magnet bagi pemuda terpelajar yang berguru kepadanya. Ada Semaoen, Koesno (Soekarno), Alimin, Darsono, Moesso, dan Kartosoewiryo. Ada pula kawan seperti Agus Salim dan Tan Malaka. ‘Raja Jawa Tanpa Mahkota’ demikian Pemerintah Hindia Belanda menjulukinya.

“Tanah ini sudah sepantasnya tidak lagi dipimpin Belanda. Kelak, Tanah Air kita akan menjadi negara dengan pemerintahan sendiri. Kita akan sama-sama memelihara kepentingan kita, tanpa memandang bahasa, bangsa, dan agama,” katanya dalam Kongres SI ke-3 di Bandoeng, 17-24 Juni 1916.

BACA JUGA:   Orang-orang Arab-Indonesia dalam Arus Pergerakan Nasional dan Kemerdekaan

SI pun sontak menjadi ancaman. Pada saat yang sama, nama Tjokroaminoto kian populer. Kalau ia ke desa, rakyat jelata mencium kakinya. Ia seperti ditahbiskan untuk menjadi Ratu Adil, pemimpin yang membebaskan—setelah hampir 90 tahun absen pemimpin di Jawa sesudah Pangeran Diponegoro.

Akhirnya, pada Kongres SI ke-4 di Batavia 1917, SI berubah jadi organisasi politik. SI menegaskan keinginan untuk membentuk pemerintahan sendiri. SI juga mendesak pembentukan lembaga legislatif (volksraad) dan mencalonkan 2 wakilnya di lembaga tersebut, Tjokroaminoto dan Abdul Moeis.

Kongres itu juga mendesak agar pemerintah antara lain menghapus sistem penguasaan tanah yang tidak adil, memperbaiki irigasi, menasionalisasi perusahaan yang terkait dengan hajat orang banyak, menerapkan pajak yang proporsional, dan memerangi minuman keras-candu-judi-prostitusi.

Tidak ada pilihan lain, Pemerintah Hindia Belanda yang gagap menerapkan politik etis terpaksa memenuhi sebagian tuntutan tersebut. Tjokroaminoto dan Moeis akhirnya menjadi orang Jawa dan Sumatra pertama di Volksraad mewakili SI, berdampingan dengan warga Tionghoa dan Belanda.

Di Volksraad itulah, Tjokroaminoto menyampaikan mosi. Pertama, hak pilih ada pada rakyat; keduaVolksraad punya hak legislatif penuh; ketigaVolksraad punya kekuasaan tertinggi dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Mosi ini tak ditanggapi. Ia lalu keluar dan memilih jalan nonkooperatif.

“Hak-hak dan kebebasan politik baru diberikan kepada rakyat kalau rakyat itu meminta sendiri dengan memaksa. Jarang sekali terjadi hak kebebasan itu diberikan sebagai hadiah oleh pemerintah yang tiran dan zalim. Hak-hak dan kebebasan itu dicapai dengan revolusi,” katanya. (Bsi)

sumber: news.ddtc.co.id

News Feed