by

Ketua Bidang Pendidikan Tinggi dan Ketua Majelis Pendidikan DPP  Syarikat Islam Menjadi Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta

Ketua Bidang Pendidikan Tinggi (Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH), dan Ketua Majelis Pendidikan (Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH) DPP  Syarikat Islam Menjadi Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta.

Rabu, 4 Maret 2020, pukul 13.30 WIB, bertempat di Kampus 2 Universitas Islam As-syafi’iyah  Jakarta, Jl. Raya Jatiwaringin No. 12 Jakarta, Advokat Yuniar Rahmatiar(Promovendus) mengikuti Sidang Ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum konsentrasi studi Hukum Bisnis/Ekonomi dengan judul disertasi: “PERAN ASURANSI LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PENGENDALIAN RISIKO PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM SISTIM HUKUMLINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA”.

Bertindak sebagai Tim Promotor dan Penguji, adalah: Dr. Masduki Ahmad, SH, MM (Ketua); Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, SH, M.Hum (Promotor); Dr. Efridani Lubis, SH, MH (Co-Promotor); Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH, MH; Prof. Dr. Erna Widjajanti, SH, MH;    Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH(Ketua Majelis Pendidikan DPP Syarikat Islam); Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH (Ketua Bidang Pendidikan Tinggi DPP Syarikat Islam); Prof. Dr. Dailami Firdaus SH, LLM, MBA (Ketua Yayasan Perguruan TInggi As-syafi’iyah); Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM.

Adapun persoalan yang menjadi perhatian Promovendus dalam kajian disertasinya dengan mendasarkan pada tiga permasalahan pokok yang perlu dijawab dan diteliti yaitu:

  1. Bagaimana pengaturan dan peran asuransi lingkungan hidup  dalam sistim hukum lingkungan  di  Indonesia ?
  2. Bagaimana penerapan asuransi  lingkungan hidup sebagai upaya pengendalian risiko  pencemaran  lingkungan  hidup dalam sistim hukum  lingkungan di Indonesia ?
  3. Bagaimana konsep  dan kebijakan penerapan asuransi  lingkungan  hidup  yang ideal ?

Dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Promovendus mengkaji dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat.

Dari permasalahan pokok yang diteliti tersebut menghasilkan hasil penelitian, antar lain meliputi:

  1. Pengaturan dan Peran Asuransi Lingkungan Hidup dalam Sistim Hukum Lingkungan  di  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  ada  2  (dua)  cara  pengaturan  asuransi,  yaitu  pengaturan  yang  bersifat  umum  dan  yang  bersifat  khusus.  Pengaturan  yang  bersifat  umum  terdapat  dalam  Buku  I  bab  9  Pasal  246-286  KUHD  yang  berlaku  bagi  semua  jenis  asuransi.  Pengaturan  yang  bersifat  khusus  terdapat  dalam  Buku  II  bab 9  dan  bab  10. Namun  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang tidak  mengatur  tentang  asuransi  lingkungan,  asuransi  lingkungan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yaitu terdapat dalam  pasal  43  ayat 3 (tiga) huruf (f), yang  mana  dalam  penjelasan  Undang-Undang tersebut  hanya  menjelaskan  definisi  asuransi  lingkungan  tetapi  tidak  menjelaskan  pengaturan  dan  mekanisme  lebih  lanjut  tentang  bagaimana  pelaksanaan  asuransi  lingkungan  tersebut,  tentunya  hal  ini  perlu  ada  pengaturan  yang  jelas  bagaimana  penerapan  asuransi  lingkungan  terhadap  perusahaan  yang  mengelola  limbah  bahan berbahaya dan  beracun.  Bahwa  asuransi  lingkungan mempunyai  peranan  yang  sangat  penting   yaitu  asuransi  dapat  memberikan  rasa  rasa  aman  dalam  menjalankan  usaha.  Hal  ini  karena    akan  terlepas  dari  kekahwatiran  akan  tertimpa  kerugian  akibat  suatu  peristiwa  yang  tidak  diharapkan,  sebab  walaupun  tertimpa  kerugian  akan  mendapat  ganti  rugi  dari  perusahaan  asuransi.
  2. Penerapan Asuransi Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Pengendalian Risiko Pencemaran  Lingkungan  Hidup Dalam Sistim Hukum  Lingkungan di Indonesia.  Berkaitan dengan penerapan asuransi  lingkungan, asuransi lingkungan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, perusahaan dan    Penerapan  asuransi  lingkungan  sudah  seharusnya  diterapkan  dengan  tegas  tentunya  dengan  aturan  dan  kebijakan  yang  jelas,  hal  ini  seperti  yang  sudah  dialakukan  oleh  PT. Mandiri  Intilogam  yang  menerapkan  asuransi  lingkungan  melalui  asuransi  PT. Jaasindo,  namun  dalam  pelaksanaan  asuransi  lingkungan  ini  masih  jauh  dari  harapan karena  asuransi  lingkungan  belum  ada  aturan  yang  jelas  mengenai  bagaimana  penerapan  asuransi  lingkungan yang  baik   dalam  hal  ini  aturan  bagaimana  pengaturan polis,  besar  premi   yang  harus  dikeluarkan  oleh perusahaan  dan  ganti  rugi  yang  harus  ditanggung  pihak  asuransi.
  3. Konsep dan Kebijakan Penerapan Asuransi Lingkungan  Hidup  yang Ideal.

Konsep asuransi lingkungan yang ideal yang memungkinkan  bisa diterapkan adalah dengan cara menyisihkan dana sebagai simpanan apabila terjadi suatu resiko. Prinsip ini umum dikenal sebagai konsep pembiayaan risiko (risk funding).Menurut  penulis  ada 4  kelompok yang terkait  dalam konsep  asuransi  lingkungan yang ideal  yaitu  kelompok pertama adalah para pembuat kebijakan, termasuk para legislator dan regulator lingkungan hidup. Kelompok kedua adalah pihak yang menegakkan aturan tersebut  yaitu pihak ini berwenang untuk mengevaluasi dan menerbitkan ijin lingkungan dan/atau memonitor dipenuhinya peraturan-peraturan tersebut. Kelompok ketiga adalah pihak yang menangani masalah munculnya dampak negatif terhadap lingkungan, seperti spesialis lingkungan, atau lembaga penyelamat lainnya, dalam hal  ini  asuransi  lingkungan  dan  kelompok keempat terdiri dari lembaga-lembaga independen yang mengevaluasi insiden, meneliti penyebabnya, mengevaluasi dampaknya dan membuat rekomendasi untuk perbaikannya

BACA JUGA:   SALAM RADIO: "Mengenal Covid-19, Pencegahan dan Tindakan"

Dari Kesimpulan tersebut diatas, Promovensus memberikan saran:

  1. Pengaturan asuransi  lingkungan  sudah  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  yaitu  Pasal  43  namun  tidak disebutkan mekanisme pelaksanaanya,  hal ini  sudah  seharusnya  pemerintah  mengatur  secara  jelas  tentang  mekanisme asuransi
  2. Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan peranan asuransi lingkungan, karena pencemaran lingkungan  sudah  terjadi  dimana-mana,  dalam  hal  ini  pemerintah   perlu  adanya  ketegasan  dan  kejelasan dalam  penerapan  asuransi  lingkungan
  3. Harus ada  aturan  tersendiri  tentang  asuransi  lingkungan,  hal  ini  dapat  diatur  dalam  Undang-Undang.
  4. Asuransi lingkungan  di  berikan  kepada  pihak  swasta  secara  penuh  untuk
BACA JUGA:   Rapat konsolidasi Pimpinan Wilayah SI Jawa Barat dengan Ketum SI

 

News Feed