PERISAI – Ketua Umum Pertahanan Ideologi Sarekat Islam Chandra halim dan Sekjend PP Perisai, Harjono menegaskan, Para pengurus dan anggota PERISAI tidak anti terhadap Omnibuslaw dan para pengusaha di Indonesia.
PERISAI menjelaskan bahwa didalam RUU Omnibuslaw Cipta lapangan kerja isinya sangat mengkhawatirkan masyarakat khususnya dalam bab ketenagakerjaan jelas-jelas merugikan pekerja.
Selain persoalan pengupahan, ada pula wacana penghapusan pesangon dan diganti dengan tunjangan PHK yang jumlahnya jauh lebih kecil. Kemudian, kekhawatiran banjirnya tenaga kerja asing yang tidak memiliki keterampilan, hilangnya sanksi bagi perusahaan yang membayar upah pekerja di bawah upah minimum, hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun akibat berlakunya skema upah per jam, hingga sistem outsourching yang lebih bebas
Perisai pada dasarnya mendukung Pengusaha menaikkan perekonomian kelas bawah dan menengah. Namun seharusnya Para Pengusaha dengan Masyarakat kelas menengah serta Buruh menjadi mitra yang bisa mendukung peningkatan ekonomi Indonesia.
“Kami PERISAI, tidak anti terhadap Omnibuslaw dan pengusaha. Tapi keberadaan omnibuslaw jangan hanya melihat kepentingan Pengusaha saja, Pemerintah seharusnya bisa angkat kelas bawah dan menengah, jangan dijadikan para pekerja dan buruh manjadi Jongos dan sapi perah melalui Omnibuslaw,” ujarnya, dalam Diskusi di sekretariat Perisai Selasa (2/3/2020).
Kemudian, menurut Harjono saat ini keberadaan pasal-pasal yang ada RUU Omnibuslaw cipta lapangan kerja terkesan Memperdalam eksploitasinya tenaga pekerja atau buruh.
“Tidaklah wajar untuk melihat Buruh sebagai sapi perahan yang diberi gaji dengan system jam hanya disebabkan oleh tenaganya saja. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap Buruh sebagai sebuah alternatif di mana orang Asing datang dengan maksud meningkatkan produksi dan keuntungan perusahan” ujarnya
Sekjend Perisai menambahkan bahwa tidak mengkritik omnibus nya tapi yang dikritik itu isinya karena omnibus law menurutnya hanya metode penyederhanaan cara untuk mengharmoniskan antar Undang-undang.
Disamping itu, sekjend perisai menjelaskan bahwa seharusnya Omnibuslaw tidak memangkas hak-hak buruh, harus ada keseimbangan kepentingan antara kewajiban dan hak buruh.
“Kami melihat didalam isi omnibuslaw ada pengurangan hak-hak dasar buruh. Misalnya seperti penghilangan upah lembur di sektor tertentu dan penghilangan pembayaran upah saat cuti bagi pegawai wanita, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan beribadah.” Tutupnya.
sumber: suarasi.com
