by

SEMMI Menolak RUU Omnibus Law yang Menyengsarakan Rakyat

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

RadarKotaNews, Bogor – Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law nampaknya akan terus memanas. RUU ini terus menjadi sorotan publik dan penuh pro-kontra di media lokal maupun nasional. Latar belakang pemerintah untuk mempercepat disahkannya RUU ini adalah untuk menggenjot investasi, baik investasi luar negeri maupun investasi dalam negeri.

Sayangnya, disamping RUU ini akan memacu laju investasi dengan cepat, namun disisi lain RUU ini justru mengesampingkan persoalan lingkungan.

Menyikapi hal tersebut, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Bogor Raya menggelar kajian dampak RUU Omnibus Law melalui Dialog Interaktif untuk mempertegas sikap mahasiswa terhadap persoalan ini dengan thema “Omnibus Law Menyejahterakan atau Menyengsarakan Rakyat?” pada Selasa (25/02/2020) di Sekretariat SEMMI Cabang Bogor Raya, Perumahan Duta Kencana II, Tanah Sereal, Bogor.

Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini yaitu Rizqi Fathul Hakim (Ketua PB SEMMI Bidang Kajian Strategis & Kebijakan Publik 2018-2021) dan Bagus Maulana Muhammad (Ketua DPD KNPI Kota Bogor 2017-2020), sementara Undangan yang hadir yaitu Hasyemi Faqihuddin (Ketua Perisai Kabupaten Bogor), Ramdhani (Sekretaris Cabang GMNI Bogor), Sena (Ketua SEMMI Cabang Jakarta Pusat) dan M Hafiz Azami (Koordinator Gusdurian Bogor).

BACA JUGA:   PB SEMMI mengadakan webinar PAM swakarsa untuk apa dan siapa?

Bagus Maulana menyampaikan bahwa RUU ini ada untung dan ruginya, masalah rugi nya untuk rakyat kecil, untungnya untuk para pengusaha. “Ini tidak bisa dibiarkan. Mahasiswa harus menyuarakan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PB SEMMI Bidang Kajian Strategis & Kebijakan Publik, Rizqi menegaskan jangan karena persoalan investasi kemudian banyak yang menjadi korban.

“Kami instruksikan seluruh Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah SEMMI se-Indonesia untuk melakukan kajian terkait dampak Omnibus Law ini, dan jika hasil kajian berdampak parah terhadap masyarakat kami berencana untuk menolak calon kepala daerah dari partai pendukung Omnibus Law pada pilkada serentak 2020,” katanya.

Ia menambahkan menurut data Kementerian Lingkungan Hidup 2000-2019 setidaknya 1,1 juta hektar lahan hutan telah hilang, dan ini terus menyusut tiap tahunnya, apalagi jika RUU ini disahkan.

BACA JUGA:   Nekat Sahkan RUU Omnibuslaw, Suryani: DPR sedang Memicu Adernalinnya Sendiri

Disela-sela kajian, Sekretaris GMNI Cabang Bogor mengatakan bahwa RUU Omnibus Law ini sangat berdampak buruk terhadap lingkungan, dimana investor nanti hanya berfikiran persoalan usahanya tidak memikirkan lingkungan.

“Hutan kita terus menyusut tiap tahunnya, kita khawatir ada nya Omnibus Law ini semakin habis,” tegasnya.

Ketua DPD KNPI Kota Bogor, Bagus memberikan pesan khusus terkait persoalan ini.

“Intinya Kebijakan ini harus kita awasi dengan ketat untuk memastikan bahwa rakyat tidak akan dirugikan,” katanya.

Di akhir acara Febrianto, Ketua umum SEMMI Cabang Bogor menyampaikan bahwa RUU ini harus di tolak.

“Karena ini sangat terburu buru, Undang-undang harus di diskusikan, intinya kami akan buat kajian yang lebih luas dengan mengundang seluruh elemen mahasiswa” tutupnya.(fy)

sumber: radarkotanews.com

News Feed