Sebagai sebuah ideologi, Pancasila menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai pilar utama dengan tetap mengedepankan ketuhanan. Tidak ada yang salah akan hal itu, karena memang Pancasila lahir dari kebudayaan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan tersebut menyatu dalam ciri khas masyarakat yang mengakui adanya eksistensi Tuhan, sehingga dalam konteks Pancasila, persoalan ketuhanan (agama) merupakan landasan bagi semua masyarakat.
Pancasila yang lahir sebagai sebuah ideologi berasal dari hasil rapat yang dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang memerintahkan kepada 9 orang untuk merumuskan naskah Pancasila yang berlaku hingga saat sekarang. Jadi, tidak ada keraguan lagi jika Pancasila merupakan sebuah ideologi karena telah memenuhi persyaratan menjadi ideologi.
Sebab, ideologi merupakan gabungan dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita-cita. Sedangkan, logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar (Kodhi dan Soejadi, 1988:49). Nah, Pancasila pun berisi tentang gagasan, konsep, pengertian dasar serta cita-cita kebangsaan yang termaktub kedalam lima sila dasar, lalu kemudian diturunkan kedalam nilai-nilai Pancasila. Setelah itu diperkuat dalam Mukaddimah UUD 1945 yang pada alinea terakhir menuliskan tentang isi dari lima sila dasar tersebut.
Zelfbestuur sebagai Bentuk Nasionalisme dan Persatuan
17-24 Juni 1916, diatas podium saat Kongres Sarekat Islam yang bernama national congress 1 Central Syarikat Islam (Natico 1 CSI) dilaksanakan di Bandung, Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto berorasi dengan nada tinggi. Pemimpin besar Sarekat Islam (SI) ini berseru tentang ide kemerdekaan bagi bangsa Hindia (Indonesia). Oleh HOS Tjokroaminoto, gagasan tersebut dinamakan dengan istilah zelfbestuur atau pemerintahan sendiri.
Dalam berbagai referensi, begini kira-kira isi pidato dari HOS, “Orang semakin lama semakin merasakan, baik di Nederland maupun di Hindia, bahwa zelfbestuur sungguh diperlukan. Orang samkin lama semakin merasakan bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda, bagaikan seorang tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya!!!” dengan lantang dan berapi-api Tjokroaminoto bersuara dihadapan ribuan peserta kongres yang datang dari seluruh penjuru negeri.
Zelfbestuur merupakan titik balik dari semangat nasionalisme yang sudah dipupuk beberapa tahun sebelumnya. Dan Tjokroaminoto adalah orang Indonesia pertama yang dengan berani mencetuskan ide kemerdekaan, atau setidaknya memunculkan wacana agar rakyat Indonesia sudah seharusnya memiliki pemerintahan sendiri, tidak lagi menjadi jajahan Belanda atau bangsa-bangsa asing lainnya.
Tjokroaminoto sebagai Guru Bapak Bangsa
Menurut Bernand Siagian (ed.) dalam 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia (2009), Tjokroaminoto merupakan orang pribumi paling berpengaruh dan disegani, bahkan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu menjulukinya De Ongekroonde van Java atau “Raja Jawa Tanpa Mahkota”.
Dalam sejarahnya, Tjokroaminoto merupakan pemimpin tertinggi Sarekat Islam (sekarang menjadi Syarikat Islam), perhimpunan rakyat paling kuat sekaligus mewakili kepentingan kaum Muslimin di Hindia Belanda. Meskipun memakai label “Islam”, keanggotaan SI tidak hanya terbatas untuk kalangan santri dan beragama Islam. Segala unsur ada di situ, termasuk mereka yang tergolong abangan, bahkan orang-orang yang cenderung memilih jalan kiri.
Lahirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) juga berawal dari tokoh yang pernah berguru kepada Tjokroaminoto, yakni Semaun. Termasuk juga yang menjadi muridnya di Rumah Peneleh, Surabaya, yaitu tokoh yang melahirkan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang berfaham Nasionalis, Soekarno dan tokoh penggagas lahirnya Negara Islam Indonesia, pemimpin Darul Islam (DI), Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo.
Pada perkembangannya, Tjokroaminoto menjadi sosok paling berpengaruh di kancah pergerakan nasional. Ia menjadi pemimpin besar SI hingga akhir hayatnya pada 1934. Di bawah naungan Tjokroaminoto, SI menghimpun tokoh-tokoh penting pergerakan nasional. Ada Agus Salim, Abdoel Moeis, Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara), Soerjopranoto, hingga Semaoen dan Alimin, bahkan KH Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah) pernah menjadi ketua SI Afdeling Yogyakarta (1914-1919) dan KH Wahab Hasbullah yang pernah menjadi ketua SI Afdeling Mekkah (Pendiri Nadhlatul Ulama) dan masih banyak lagi tokoh nasional lainnya.
Peran Syarikat Islam sebagai Penggagas Pancasila
Dari 9 tokoh BPUPKI atau disebut tim sembilan yang diberikan wewenang untuk menyempurnakan naskah Pancasila yang kita nikmati sampai sekarang ini, ada sosok sentral yang merupakan murid langsung atau pernah ditempa oleh Tjokroaminoto, yakni presiden pertama Ir. Soekarno. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa buku yang ditulis oleh Soekarno perihal pemikiran nasionalisme yang ia miliki merupakan bentuk dari banyaknya ia berdiskusi dengan Tjokroaminoto.
Selain Soekarno yang merupakan murid langsung dari Tjokroaminoto, dalam perjalanan kelahiran Pancasila terdapat 2 tokoh lain yang juga masuk kedalam tim sembilan adalah tokoh Sarekat Islam, yakni H. Agus Salim dan Abi Kusno Tjokrosudjoso.
Dari hal di atas, telah jelas bahwa dalam momentum kelahiran Pancasila, tokoh Sarekat Islam memegang peran penting. Bukan hanya Pancasila, spirit nasionalisme serta semangat persatuan dan kesatuan pun kerap kali dimunculkan oleh Sarekat Islam.
Apa yang saya buat ini bukan berarti saya menutup mata terhadap kontribusi pihak lain (dalam hal ini diluar Sarekat Islam) dalam melahirkan bangsa dan negara ini, karena bagi saya semua elemen bangsa saat itu berperan dalam kelahiran bangsa dan negara dengan kontribusi yang berbeda-beda.
Saya hanya ingin agar kita tidak sekali-kali melupakan sejarah perjuangan bangsa, agar kita tidak seenaknya dalam mengurus bangsa ini, agar kita menghormati semua kontribusi yang diberikan oleh founding father untuk lahirnya bangsa ini, semua untuk mengingatkan kembali memori kolektif kita terhadap kondisi kebangsaan dahulu.
Persoalan Agama dan Pancasila Sudah Selesai
Jauh-jauh hari sebelum adanya pernyataan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perihal agama merupakan musuh utama dari Pancasila, sebenarnya persoalan tersebut sudah selesai. Kita flashback ke belakang, bahwa untuk persoalan pertentangan agama dan Pancasila terjadi saat piagam Jakarta hendak disahkan. Ketika itu terjadi pertentangan dalam sila pertama yang berbunyi “Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya” yang akhirnya diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pergantian sila pertama dilakukan karena bunyinya terlalu ‘islamis’, maka dapat penolakan dari kelompok non-muslim dan timur Indonesia yang dimotori oleh salah seorang tim sembilan, yakni A.A. Maramis. Lalu win-win solution saat itu adalah mengganti frasa menjadi lebih umum, namun tetap dalam bingkai ketuhanan yang maknanya adalah agama, tapi lebih secara umum, tidak spesifik agama tertentu. Alhasil, dengan pergantian tersebut, persatuan dan kesatuan tetap utuh, dengan tidak menanggalkan ciri khas kebangsaan lain, yakni ketuhanan yang dimiliki oleh setiap elemen bangsa.
Jadi, bagi saya saat Kepala BPIP menyatakan bahwa agama merupakan musuh utama dari Pancasila, maka disaat itu saya perlu kiranya kembali meluruskan jika agama ada dalam Pancasila, dan pandangan agama terdapat dalam isi Pancasila.
Namun, jika pernyataan beliau merupakan bentuk keresahan akibat perbuatan agama-agama tertentu yang ingin merongrong Pancasila, seharusnya tak pantas pula beliau mendiskreditkan, lalu mengambil kesimpulan secara umum dengan frasa ‘agama’.
Jika memang akhrinya pernyataan Kepala BPIP bahwa agama musuh terbesar Pancasila dan salam Pancasila diberlakukan, saya menilai ini adalah bentuk intervensi negara terhadap agama sekaligus upaya membenturkan negara dengan agama.
Menurut saya, mungkin Kepala BPIP sudah lupa bahwa kelahiran Pancasila serta semangat persatuan dan kesatuan merupakan andil yang besar dari organisasi yang berbasis keagamaan beserta para kyai serta santri.
Pernyataan kontroversi Kepala BPIP yang akhirnya bisa menyulut perpecahan bagi seluruh elemen bangsa ini harus dihindari yang merupakan salah satu bentuk tindakan pengkhianatan terbesar BPIP dalam sejarah terbentuknya Pancasila.
Jangan cabut persatuan dan kesatuan bangsa ini dengan membenturkan agama dengan negara. Kembalikan semangat Pancasila ke titik nol. Titik dimana sejarah pembuatannya melalui proses yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, bukan membenturkan.
sumber: inisiatifnews.com
