Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)
“RESIDEN Palembang O.M. Goedhart melukiskan pergerakan partai politik pada awal tahun 1920-an dengan istilah sluimerend, “tidur-tidur ayam,” mati tidak hidup pun tidak. Dia secara sadar menggunakan kata itu dengan merujuk SI yang seolah-olah menghilang sejak pemberontakan Sarikat Abang (SA)”
SI Palembang Dibubarkan Belanda
BERKEMBANGNYA Sarekat Islam (SI) di daerah Palembang Sumatera Selatan, yang selalu menentang kebijaksanaan pemerintah kolonial mendapat sambutan yang cukup hangat dari masyarakat.
Hal itu terjadi terutama karena sifat gerakan yang berbaur Islam dan bersifat demokratis, sehingga dianggap sesuai dengan watak dan jiwa masyarakat yang tidak mengenal status atau tingkatan dalam penggolongan masyarakat.
Gerakan rakyat di daerah Uluan (di marga-marga) untuk menentang pemerintah kolonial Belanda waktu itu merupakan gerakan “nasionalisme” yang timbul dari rasa kebangsaan (kedaerahan) yang murni, membela hak hidup mereka menurut adat dan ajaran Islam.
Pemimpin-pemimpin Sarekat Islam waktu itu pada umumnya hanya berpendidikan madrasah-madrasah atau VOORVOLKS SCHOOL.
Mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi banyak yang berjuang di Jawa, dan dari Jawa mereka membawa faham nasionalisme ke daerah Palembang, terutama setelah timbulnya Partai Nasional Indonesia sekitar tahun 1927-1929.
Pada tanggal 20 sampai 27 Oktober 1917 Sarekat Islam mengadakan kongres Sarekat Islam II di Jakarta.
Setelah kongres tersebut perjuangan Sarekat Islam kelihatan mulai bergeser ke kiri, yaitu dengan menyusupnya aliran Sneevielt ke dalam tubuh Sarekat Islam melalui perantaraan Semaun dan Darsono.
Kedua tokoh ini selain aktivis Sarekat Islam Cabang Semarang mereka adalah anggota Indische Sociale Demokratisch Vereniging (ISDV).
Pada kongres Sarekat Islam yang III tahun 1918, yang diselenggarakan di Surabaya, semakin jelas bahwa perjuangan organisasi ini telah bergeser ke kiri.
Kongres antara lain memutuskan untuk meningkatkan kepentingan kaum buruh, serta menggerakkan semua organisasi bangsa Indonesia agar menentang kapitalisme dan kolonialisme Belanda.
Pada tahun 1919 anggota Sarekat Islam mencapai 2juta orang. Di daerah Palembang, selain jumlah anggotanya semakin banyak, gerakan-gerakannya untuk menentang kolonialisme dan kapitalisme juga semakin meningkat.
Gerakan-gerakan tersebut terutama ditujukan bagi penghapusan pajak-pajak yang memberatkan rakyat, penghapusan tanah erfah dan membuat peraturan -peraturan sosial bagi kaum buruh untuk mencegah perlakuan yang sewenang-wenang.
Walaupun belum begitu berhasil, tetapi aksi-aksi perlawanan tersebut telah membuat Belanda mengalami kesibukan tersendiri dan cukup merepotkan.
Dari berbagai aksi tersebut pemerintah kolonial Belanda selalu berusaha dan bertindak cepat. Misalnya seperti menindas pemberontakan di Musi Rawas (Perang Kelambit) dan pemimpin-pemimpinnya dijatuhi hukuman gantung.
Dengan tumbuhnya Sarekat Islam di daerah ini, pemerintah pun tidak segan-segan melakukan tindakan keras terhadap anggota-anggotanya yang menentang kebijaksanaan pemerintah.
Banyak pemimpin-pemimpin organisasi tersebut yang ditangkap atau diasingkan, seperti didaerah Komering Ulu (Dusun Kertanegara) antara lain Naga Beriang, HA Hamid Ronik, Singo Putro dan lain-lain.
Sebagai akibat logis dari aksi-aksi yang telah dilancarkan oleh Sarekat Islam itu, maka pemerintah kolonial Belanda telah mengambil suatu tindakan drastis yaitu menangkap para pemimpin organisasi tersebut kemudian memenjarakan atau mengasingkan ke tempat-tempat di luar Keresidenan Palembang.
Selanjutnya pada tahun 1920 secara keseluruhan Sarekat Islam didaerah ini dilarang dan dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Dengan pembubaran Sarekat Islam daerah Palembang ini tidak berarti Sarekat Islam telah lenyap dari bumi Sriwijaya, karena cita-cita dan semangat anti kafir tetap berurat dan berakar di kalangan masyarakat.
Dengan kata lain ide-ide atau semangat Sarekat Islam telah tersebar luas sampai ke pelosok-pelosok daerah Sumatera Selatan.
Dengan penuh semangat dan harapan dari belenggu penjajahan, pemuka-pemuka Sarekat Islam didaerah ini bekerjasama dengan pemuka-pemuka agama lain terus mengadakan gerakan secara diam-diam.
Selain membubarkan Sarekat Islam, pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1919 mengadakan tindakan drastis terhadap para pemimpin organisasi Sarekat Islam.
Mereka ada yang ditangkap dan kemudian dipenjarakan. Bahkan ada juga yang diasingkan ke berbagai tempat di luar wilayah Keresidenan Palembang. Mereka itu antara lain, Anang Abdurrachman (Presiden Lokal Sarekat Islam Onderafdeeling Lematang Ulu), yang ditangkap pada tahun 1919 lalu diasingkan ke Surabaya, kemudian dari Surabaya dibuang lagi ke Kalimantan sampai akhirnya ia meninggal disana, Nang Buyung (Presiden lokal SI Cabang Lahat), H. Moh. Apil (Presiden lokal Marga Gumau Lebak), Rangkep Keling Midar (seorang kurir dari Dusun Jati) ketiganya ditangkap pada tahun 1919 lalu dijatuhi hukuman penjara Lahat masing-masing 3 tahun, dan 2 tahun.
Pada tahun 1920 pemerintah kolonial Belanda juga menangkap seorang pemimpin Sarekat Islam di daerah Pagar Alam yaitu Presiden Lokal Pagar Alam yang dituduh menghasut masyarakat. Ia adalah Aburohim bin Alis yang diasingkan ke Pulau Kalimantan (daerah Balongan) selama 2 tahun 9 bulan.
Berita tentang penangkapan pemimpin-pemimpin Sarekat Islam ini sampai juga ke berbagai pelosok desa. Penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin Sarekat Islam tersebut, mengakibatkan menurunnya keinginan masyarakat untuk mengadakan, perlawanan secara fisik.
Setelah banyak pemimpin mereka yang ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan, aksi-aksi secara fisik menjadi berkurang. Mereka kemudian lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat rohaniah, seperti memberikan ceramah-ceramah kepada rakyat yang bersifat keagamaan, membangkitkan semangat rakyat serta memberi petunjuk agar rakyat dapat lepas dari penderitaan, serta menanamkan semangat anti penjajahan.
Setelah gerakan Sarekat Islam dilarang oleh pemerintah Belanda tahun 1920, di Musi Rawas orang-orang Sarekat Islam secara sembunyi-sembunyi tetap memberikan ceramah-ceramah kepada rakyat yang isinya berkisar kepada ajaran-ajaran agama Islam dan cita-cita untuk membebaskan diri dari penjajah Belanda.
Sementara itu di Muara Rupit, dibawah pimpinan Dauh Wijaya, orang-orang Sarekat Islam selalu berhubungan dengan Sarekat Abang melalui perantaraan yang bernama Akip.
Seperti diketahui Sarekat Abang (SA) telah ada di daerah ini sejak meletusnya Perang Kelambit di perbatasan Jambi dengan daerah Surolangun Rawas.
Surutnya Sarekat Islam di daerah Sumsel pada sekitar tahun 1920 mengakibatkan masuknya pengaruh organisasi-organisasi politik lain.
Secara berturut-turut organisasi-organisasi politik masuk ke Sumatra Selatan yaitu PKI tahun 1926, PNI tahun 1927, Partindo tahun 1931 dan PNI Baru 1932.
Namun, ternyata partai-partai tersebut kurang mendapat simpati masyarakat Pelembang, yang masih setia pada Sarekat Islam.
Partai-partai politik tersebut secara terang-terangan melancarkan sikap non kooperasi, sehingga mendapat reaksi keras dari pemerintah kolonial Belanda.
Belanda kemudian membatasi kegiatan partai-partai politik tersebut. Oleh sebab itu sebagian tokohnya mengalihkan kegiatan dan melanjutkan perjuangan melalui jalur agama.
Partai politik yang berlandaskan agama dan mendapat pengaruh besar didaerah ini adalah Partai Sarekat Islam (PSl). Bahkan, H.0.S Cokroaminoto pernah datang sendiri menghadiri pembentukan cabang PSI di Mendayun (Onderafdeling Komering Ulu).
Kegiatan SI setelah berganti nama menjadi Partai Sarekat
Islam (PSI) pada 1923 tampaknya tidak banyak yang diketahui. Partai-partai politik lain tidak ada yang muncul ke permukaan.
Barangkali hanya Insulinde yang “berani” memunculkan diri. Organisasi politik yang semula memakai nama Indische Partij ini membuka cabang di Kota Palembang pada 1917. Ketua Presidium Insulinde dijabat oleh Raden Akil, seorang pensiunan Schrijver kantor Asisten Residen Kota Palembang.
LA. Leidelmijer, seorang Indo pegawai bea-cukai pelabuhan, duduk sebagai penasihat. Pemerintah menuduh Leidelmijer pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan uang kas pelabuhan dan barangkali ini salah satu faktor yang membuat Insulinde agak sulit berkembang di daerah Palembang.
Insulinde mencoba merambah Lahat. Pagar Alam, dan Muara Lakitan yang berada di pedalaman. Tetapi usaha mencari anggota baru tidak mendapat sambut penduduk daerah pedalaman. Karena lebih mengutamakan kelompok pegawai, kaum Indo, dan anggota beragama Kristen, membuat Insulinde sulit diterima di daerah pedalaman.
Hal hampir serupa juga dialami cabang Boedi Oetomo yang dibentuk di Kota Palembang pada 1924.
Jumlah anggota perkumpulan ini sangat sedikit dan kebanyakan orang-orang Jawa dan Sunda. Kegiatan mereka juga tidak banyak diketahui.
Sluimerend SI sebetulnya hanyalah khayalan penguasa kolonial belaka yang tidak menyadari bahwa begitu banyak perkumpulan sosial dan ekonomi yang tumbuh sebelumnya, dan masih terus bertambah telah dirajut oleh semangat baru sedemikian rupa dalam cakrawala pergerakan nasionalisme awal.
Propaganda Sarekat Islam sedikit banyak telah membentuk opini massa pengikut dalam membangkitkan rasa ketidakpuasan terhadap segala tekanan penjajah.
Perkumpulan yang tidak menggunakan “label” politik itu pada gilirannya menjadi penyalur kegiatan kaum pergerakan saat pemerintah kolonial dirasakan tidak lagi akomodatif.
Bagi SI khususnya, tekanan pemerintah selepas pemberontakan SA merupakan malapetaka. Goncangan dalam tubuh organisasi SI sekali lagi terjadi pada 1919.
Sarekat Islam Pusat terpecah antara “garis lunak” (SI Putih) di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto, dengan “garis keras” (SI Merah) yang dipimpin Semaun dan Darsono.
Terlepas dari apakah SI mengubah strategi dari garis keras ke garis lunak atau sebaliknya, kekuatan pergerakan ini sesungguhnya sudah diperlemah sejak pemberontakan Sarekat Abang.
Meskipun SI dicela penguasa kolonial sebagai gerakan radikal yang mengganggu rust en orde, pemberontakan SA sendirl meninggalkan kesan yang sulit dilupakan dan menyebabkan pemerintah kolonial terpaksa meninjau kembali kebijaksanaan administratif tahun 1912.
Sekalipun penguasa berusaha membasmi SI dengan menangkap dan memenjarakan beberapa pimpinannya, tidak berarti SI kehilangan kegiatan sama sekali.
Sebagian pemimpin SI yang tidak tertangkap atau yang baru keluar dari penjara segera bergabung dengan partai politik lain atau memulai aktivitas baru dalam berbagai pranata non-politik.
Salah seorang di antaranya adalah Bratanata. Bekas Presiden SI Lokal Muara Enim dan Sekayu itu, pulang ke Cirebon setelah dibebaskan dari penjara.
Di tanah kelahirannya itu dia mengelola media mingguan bernama Pribumi. Awal tahun 1920-an dia kembali ke Kota Palembang dan ikut mengelola surat kabar Pertja Selatan. Di samping itu Bratanata juga mengajar di sekolah agama Aliyyah Diniah yang berdiri sekitar 1927.
Pertja Selatan pernah terkena delict pers pada bulan Desember 1922 disebabkan oleh tulisan kritis Bratanata. Bersama Karim, pembantu redaksi Pertja Selatan, dia dituduh “menghasut” dan mengganggu rust en orde.
Sekali lagi Bratanata harus berurusan dengan kekuasaan.
Sekolah Aliyyah Diniah sendiri adalah wujud konkret dari semangat baru yang dibangkitkan oleh Tjokroaminoto.
Pengikut SI Palembang masih ingat ketika tokoh SI pusat itu berkunjung ke Kota Palembang pada 1919 dan menganjurkan “kepinteran yang lahir” dan “kepinteran yang bathin” (agama) bagi anggota SI.
“Kepinteran yang lahir” bagi Bratanata bukan hanya sekadar pendidikan, tetapi juga menyangkut usaha kesejahteraan ekonomi umat .
Sarekat Islam berganti nama menjadi Partai Syarikat Islam (PSI) pada 1923. Tidak lama setelah itu pengurus PSI daerah Palembang membentuk badan koperasi dan membeli sebuah motor-boot seharga f.4.000 yang dipakai sebagai modal awal koperasi.
Koperasi yang menekankan tujuan kepentingan ekonomi dan memajukan pendidikan agama itu dalam waktu singkat dapat berkembang pesat di tengah penduduk Palembang yang kebetulan sedang menikmati hasil keuntungan komoditas karet. Setahun kemudian (1924), pengurus PSI daerah Palembang mendirikan perusahaan Perkoempoelan Dagang Islam Palembang dengan tujuan sama seperti badan koperasi yang dibentuk sebelumnya.
Perusahaan tersebut kemudian berganti nama menjadi Perkoempoelan Dagang Bangsa Melajoe. Selain menekankan identitas “Melayu,” di samping warna pergerakan yang amat kental, perusahaan itu juga mengesankan adanya persaingan ekonomi dengan pedagang-pedagang lain, terutama Cina dan Arab, yang tak dapat dipungkiri memang jauh lebih maju dan telah bercokol kuat di Palembang.
SI yang tersebar di daerah pedalaman tampil sebagai gerakan keagamaan pada akhir tahun 1920-an.
0rganisasi ini menjalin kerja sama dengan Muhammadiyah terutama dalam hal pendidikan sekolah dan bidang sosial lainnya. Muhammadiyah semula berada di Kampung Talang Jawa, Kota Palembang sekitar tahun 1928
SI yang tersebar di daerah pedalaman tampil sebagai gerakan keagamaan pada akhir tahun 1920an.
Organisasi ini menjalin kerja sama dengan Muhammadiyah terutama dalam hal pendidikan sekolah dan bidang sosial lainnya Muhammadiyah semula berada di Kampung Talang Jawa, Kota Palembang sekitar tahun 1928 yang didirikan atas prakarsa K.A. Kaharoeddin, seorang ulama Palembang terpandang yang pernah mengenyam pendidikan agama di Mekkah.
Tokoh lain yang banyak membantunya adalah Haji Ridwan (pedagang batik dan perak asal Kauman, Kota Gede, Yogyakarta), R. Soebono Poerwawiyoto (pemuda pegawai kantor pos Palembang), dan Mohammad Roesli yang berasal dari Minangkabau.
Muhammadiyah memilih 4 Ulu Kota Palembang sebagai pusat kegiatan, dan salah seorang tokoh yang cukup berpengaruh di sini adalah H. Akil.
Pedagang besar dari Palembang dan pendukung gerakan Kaum Muda (reformis) ini menggunakan sekolah agama Aliyyah Diniyah sebagai markas kegiatan Firma H. Akil yang dimiliki keluarga H. Akil, memang banyak menyokong dana bagi kepentingan SI dan Muhammadiyah pada akhir tahun 1920 an.
Beberapa di antara tokoh PSI yang muncul tahun 1930-an dan memiliki pengaruh sampai dengan periode Proklamasi Kemerdekaan AS. Matcik, Hamzah Koentjit, R. Fanani, dan KH. Azhari adalah menantu- menantu H. Akil.
Muhammadiyah dan PSII tampil sebagai juru bicara kaum modernis Islam sejak tahun 1926. Mereka kerap berhadapan dengan “Kaum Tua” yang banyak disokong pemerintah kolonial.
Sementara itu perusahaan Perkoempoelan Dagang Bangsa Melajoe yang berhasil dalam kegiatan dagang mencoba membuka beberapa cabang di daerah pedalaman. Di Ranau, misalnya, mereka membuka Madrasah Al-Irsyad dan mendirikan Koperasi Kemadjoean Kaoem Moeslimin.
Koperasi yang sama didirikan satu tahun Kemudian di Tubuhan, Ogan Ulu.
Kegiatan Muhammadiyah Tanah Pasemah yang berpusat di Pagar Alam umumnya digerakkan oleh pendatang dari Padang, Sumatera Barat.
Sekolah yang didirikan di tempat itu dikepalai oleh Kiagus H. Moh. Hasan (ulama dan guru agama) dibantu Ahmad Djamiun dan Sutan Siri yang berasal dari Minangkabau. Muhammadiyah Pagar Alam juga memiliki koperasi Sarikat Tolong Menolong dan sebuah Studieclub DONA (Laat ons niet achterblijven. Jangan Biarkan Kami Terkebelakang”) beranggotakan sekitar 4O orang.
Hal serupa dapat dijumpai di Sungai Ramok, Lematang Ulu. Perserikatan Kaoem Moeslimin dipimpin oleh Ahmad bin Syamsuddin (bekas commies kantor pos Muara Enim), dan Oesaha Kita dibentuk di Muara Enim sekitar bulan November 1930 dengan mengikuti model organisasi induk di Kota Palembang.
Organisasi sosial serupa dapat ditemukan di beberapa tempat dan sebagian sudah terjalin dengan pergerakan sekuler yang datang bersamaan dengan arus pendatang dari luar. ***
Sumber :
1. Kepialangan Politik dan Revolusi ; Palembang 1900-1950, Mestika Zed, LP3ES, Jakarta , April 2003
2. Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang, Dra. Triana Wulandari, Muchtaruddin Ibrahim, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta , 2001
3. Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Selatan, Kementrian Penerangan, Siliwangi-Jakarta, Agustus 1954
