Ada Yang Bangun Narasi Ariza Patria Eks Koruptor, Agar Gubernur DKI Jakarta Tak Punya Pendamping

Ketua Umum Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PC SEMMI) Jakarta Pusat, Senanatha menyayangkan dugaan pembangunan narasi calon wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merupakan eks koruptor.

“Saya melihat ada yang tidak ingin gubernur DKI Jakarta memiliki pendamping dengan tujuan membuat posisi Anies Baswedan terlihat lemah dan dipojokkan dengan status gubernur tanpa pasangan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/1).

Sena mengatakan kasus Ahmad Riza Patria pada saat menjabat sebagai Kepala Divisi II KPU DKI Jakarta sudah memiliki status hukum tetap pada 2004, yakni Ahmad Riza Patria dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gadjah Mada, Jakarta pada hari Jumat, tanggal 28 April 2006.

“Sudah inkrah kok masih saja ada yang membangun narasi seperti itu. Ini ujaran kebencian dan hoax jika masih ada yang mengatakan hal itu dipastikan terkena hukum pidana. Jadi stop sebar berita atau informasi tidak benar yang membuat kerugian terhadap orang lain,” tegasnya.

Sena menambahkan Ahmad Riza Patria merupakan sosok yang sangat tepat mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menggantikan Sandiaga Salahuddin Uno yang dapat dilihat dari track record yang bisa mewakili kalangan milenial dan sangat mengerti Jakarta.

“Beliau berasal dari aktivis. Sering melakukan kegiatan sosial, dekat dengan rakyat, anggota DPR-RI, serta alumni KNPI Jakarta,” katanya.

Senantha sangat berharap proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta dapat secepatnya selesai mengingat optimalisasi kerja daerah dapat maksimal jika gubernur DKI Jakarta mempunyai pendamping.

“Pasti Gubernur DKI Jakarta juga menginginkan proses ini dengan cepat selesai. Mengingat sudah satu tahun bapak Anies Baswedan tidak memiliki pendamping. Kami harap Gerindra dan PKS sebagai partai politik pengusung dapat selesaikan ini dengan cepat. Jangan ada lagi dagelan politik yang dilakukan. Kami lelah sebagai warga Jakarta melihat DPRD melakukan lakon atau drama,” tutupnya.

sumber: pbsemmi.org