by

SEMMI dan Perisai Desak Pemprov DKI Tertibkan Papan Reklame Ilegal di Jakarta

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

MerahPutih.Com – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) dan Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Perisai) DKI menggelar diskusi bertajuk ‘Reklame Membunuhku’ di Rumah Kebangsaan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/1).

Dalam acara itu, Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra meminta Pemprov DKI untuk lebih memperhatikan dan pengawasan papan reklame di Jakarta. Jika Pemda DKI lemah dalam pengawasan ditakutkan adanya kecelakaan yang disebabkan oleh berdirinya reklame ilegal.

“Berimbas pada kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, reklame di Jakarta bikin resah warga adanya reklame ilegal,” kata Bintang.

Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia desak Pemprov DKI bongkar reklame ilegal
Ketua PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra desak pemprov DKI bongkar reklame ilegal (MP/Asropih)

Bintang juga mengungkapkan, Pemprov DKI juga merugi capai 50 miliar pertahun dari reklame ilegal yang ada di Ibu Kota. Sebab puluhan miliar itu tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran ada uknum yang bermain reklame ilegal ini. Data itu didapat Bintang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BACA JUGA:   Nekat Sahkan RUU Omnibuslaw, Suryani: DPR sedang Memicu Adernalinnya Sendiri

“Kita melihat terjadi kebocoran dari PAD dari papan reklame ini DKI bocor Rp50 miliar per tahunnya itu dari BPK terus,” jelasnya.

Di sisi lain, kata dia, masih ada saja papan reklame yang dipasang di titik telarang yang telah diatur seperti di Gedung Tower City, Thamrin, Jakarta.

“Padahal, penertiban reklame masuk dalam kinerja strategis daerah (KSD) Gubernur DKI Anies Baswedan, sehingga harus tuntas. Apalagi karena hasil audit BPK atas laporan keuangan DKI tahun anggaran 2017 menemukan adanya potensi kebocoran hingga Rp50 miliar lebih dari sektor pajak reklame akibat banyaknya reklame tak berizin dan reklame yang tidak memperpanjang izinnya, namun tetap eksis,” ujarnya.

Menurut Bintang, kebijakan Gubernur Anies menertibkan reklame sebenarnya bukan semata-mata penegakkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Rekalme semata, namun juga untuk mendongkrak pemasukan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame.

Bintang juga mengatakan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) sempat kesulitan merealisasikan target pemasukan pajak tahun 2019 yang dipatok Rp44,1 triliun akibat beberapa faktor. Bintang pun berharap hal itu jangan sampai terulang lagi di 2020.

BACA JUGA:   Logo resmi milad 115 Tahun Syarikat Islam

“Berdasarkan data dari BPK dari 295 reklame hanya 5 reklame yang memiliki izin. Ini suatu temuan kok tidak ada tindak lanjutnya. Kok inspektorat DKI Jakarta tidak ada hasilnya. Jangan sampai ada mafia kecil yang membuat bocor lebih besar,” papar Bintang.

Sementara itu, Senanatha Ketua Umum Semmi Jakarta Pusat menegaskan pihaknya akan mengadakan aksi menuntut Gubernur DKI Jakarta mencopot pejabat yang bermasalah dalam mengelola reklame.

“Saya perwakilan dari DKI ingin menyampaikan beberapa tuntutan. Bagi kami ini kelalaian sebagi pejabat. Kami minta pak Anies menindak tegas oknum yang diberikan mandat terkait reklame bermasalah. Dari segi penertiban, pengawasan dan penindakan tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan sampai ada yang meninggal tertimpa reklame,” kata Senanatha.

Dalam diskusi tersebut turut hadir perwakilan dari Ditkrimsus Polda Metro Jaya dan Satpol PP DKI. Sayangnya, dari Dinas Cipta Karya dan Dinas Pelayanan Modal Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak hadir.(Asp)

sumber: merahputih.com

News Feed