by

Kapitalis dibawah Cahaya ‘Rule of Law’

Oleh: Dr. Margarito Kamis
~Pakar Hukum Tata Negara/Staf Pengajar FH. Univ. Khairun Ternate~

Kapitalis disepanjang rute sejarah konstitusionalisme dan demokrasi, teridentifikasi sebagai pioneer. Mereka teridentifikasi sejarah sebagai pencipta “rule of law.” Ciptaan mereka, dalam kasus Inggris diawali dengan “Magna Charta” 1215.” Disusul secara bergelombang dengan penciptaan parlemen dua kamar, dari sebelumnya hanya satu kamar, unicameral. Ini terjadi tahun 1365 di Inggris.

Mereka juga menjadi penyebab terbesar lahirnya konsep “habes corpus” pada tahun 1679, sembilan tahun sebelum revolusi besar tahun 1688. Disusul sesudah itu dengan Petition of Right 1689, dan Parliamentary Act 1702 jauh setelah itu. Dan semuanya yang menyusul kemudian terhubung dengan mereka.

Rule of law, menempatkan hukum pada posisi tertinggi, pada semua aspek sekecil apapun dalam bernegara. Ini berkah dagang terbesar. Bagi kapitalis ini cara mereka merasuk masuk ke sumber ekonomi. Caranya kuasai dan atur hukum. Dalam kasus Inggris tahun 1732 dibuktikan dengan dibuat Sumptuary Act. Dengan UU ini kapitalis Sutra Persia, pelopor Sumptuary Act, memonopoli produksi dan distribusi Sutra Persia. Akibatnya? Kapitalis katun India, terpukul hilang secara perlahan.

Dalam kasus mutakhir setelah Patriot Act 2003, yang mengotorisasi Amerika menemukan, menghabisi teroris dimanapun, mereka memasuki Irak. Saddam Husen, presiden Iraq, teman Amerika pada tahun-tahun sebelumnya, akhirnya menemui nasib sebagai sponsor terorisme. Dalam status itu, Saddam dihabisi. Infrastruktur berantakan total.

Segera setelah prorak-poranda, Haliburton sebuah korporasi konstruksi menemukan mimpi tipikalnya. Makes a Killing on Iraq War, artikel Pratap Chartterjee, yang dipublikasikan oleh Special to Corpwacth 20 Maret 2003 menyajikan kenyataan yang kandungan kolutifnya menggunung.

As the first bombs rain down on Bagdad, tulis Charttejee, corpwacht menemukan seratus pekerja Haliburton di Irak. Haliburton diketahui menempatkan Dick Cenney sebagai chief excecutive-nya. Dalam artikel itu juga, Chatterjee menulis saat ini Cheney menerima miliyaran dollar setiap tahun dari Haliburton berkat bantuan gedung putih memenangkan kontrak Haliburton.

Soal terakhir ini, tulis Chatejjee disangkal oleh juru bicara Cheney. Itu satu soal. Soal lain yang menggoda untuk meyakini pernyataan kongklusif Chartterjee adalah Haliburton tidak sendirian. Chartterjee menunjuk pada 2001 Kellog, Brown and Root menjadi sub-kontraktor Haliburton dengan durasi tertentu. Mereka mengerjakan apa yang dikenal dengan Logistic Civil Augmentation Program (LOGCAP) dari Pentagon.

Betchel, korporasi konstruksi asal California berada disisi lain pembangunan kembali Irak. George Schultz mantan menteri luar negeri Amerika dalam pemerintahan Ronald Reagen, adalah salah satu anggota Dewan Direksi. Di sisi lain Riley Betchtel, CEO-nya diangkat Presiden Bush Jr sebagai penasihatnya dibidang perdagangan internasional.

Kolusi tersistem terlihat cukup meyakinkan. Donald Rumsfeld menjabat sebagai menteri pertahanan pada pemerintahan Bush, teridentifikasi Corpwacht pernah ditugaskan Schultz selagi Schultz menjadi menlu Amerika. Ia ditugaskan sebagai special envoy-nya di Irak. Apa yang dikerjakan Rumsfeld di Irak dalam statusnya sebagai special envoy?

BACA JUGA:   Indonesia Punya Banyak Tantangan

Rumsfeld ditugaskan Schultz mendapatkan dukungan Saddam Husen kepada Bechtel mengerjakan pipa minyak dari Irak ke Yordania. Sisi kolutif lainnya, Riley Bechtel, mantan CEO Bechtel Corp, yang kini telah menjadi penasihat Bush, segera bertemu Terry Valenzano, pejabat Pentagon. Petemuan berlangsung di Kuwait City. Hasilnya? Bechtel muncul sebagai kontraktor sejumlah proyek di Irak sebesar $680 billion dollars untuk jangka waktu 18 bulan.

Tabiat penggunaan kedudukan official, alam karakter kolutif, untuk kepentingan pribadi kini terlihat lagi. Dalam perdebatan Komite Inteljen Kongres pada kasus penyelidikan pemakzulan Presiden Trumph, muncul tabiat kolutif itu. Dalam penyelidikan ini, Trumph ditemukan meminta dengan nada menekan, mengarahkan Presiden Ukraina menyelidiki Joe Biden, mantan wapres Obama dan calon pesaingnya pada pemilu presiden 2020 ini.

Mengapa Trumph menunjuk Biden? Menurut Trumph, Biden dalam kedudukan sebagai Wapres Obama, teridentifikasi pernah menekan Jaksa Agung Ukraina menghentikan penyelidikan teradap anaknya, Hunter Biden. Itulah alasan Trump meminta Presiden Ukraina menyelidiki Biden. Sial baginya, tindakannya berbuah penyelidikan kongres kerangka impeachment.

Bagaimana dengan Indonesia yang rule of lawnya naik kelas pasca Pak Harto? Terlihat sama. Tak lebih dari sekadar “karpet merah terang” kapitalis melipatgandakan penguasaan sumberdaya ekonomi.

Untuk sebagian kecil kasus, itulah yang teridentifikasi manis oleh Wahyuni Refi Setya Bekti. Dalam studi doktoral ilmu politik di Fisip UI, Refi menemukan kenyataan, saya kualifikasi buruk, kaitan politik antara kapitalis dengan dan dalam pembentukan UU.

Pembentukan UU, khususnya UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, yang diriset mengantarkan Refi pada temuan itu. Cukup mengagumkan d temuannya. Temuannya adalah adanya pengaruh lembaga-lembaga donor dalam pembentukan UU itu. Mereka memaksa negara membuat kebijakan menurut kepentingan mereka (Republika.co.id, 9/1/2020).

Studinya memperlihatkan pembahasan atas UU ini tak mendapat perhatian mmadai dari kekuatan politik non DPR dan partai politik. Juga pembahasannya cukup cepat. Perihal pembahasan cepat, juga terjadi pada pembentukan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang. Ini dinyatakan Hamdan Zoelva, mantan Wakil Ketua Komisi 1999-2004.

Dalam keterangannya disidang pengujian konstitusi UU ini, Hamdan menerangkan betapa cepatnya pembahasan UU ini. Hamdan juga menerangkan UU tidak merumuskan ketentuan tentang jumlah utang yang dapat dijadikan alasan untuk meminta sebuah korporasi dipailitkan (Detikcom, 14/2/2005).

Durasi pembahasannya adalah satu tipikal, bukan satu-satunya. Tipikal lainnya adalah karakter norma. UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentan Migas, UU Ketenagalistrikan, UU tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sekadar sebagai ilustrasi adalah UU yang bersifat kapitalistik dan liberalis. Tipikalnya adalah “memberi hak” mendapatkan sumbnerdatya itu. Sifat itu terbaca pada pertimbangan MK pada putusan-putusannya tentang UU itu.

BACA JUGA:   Kongres Umat Islam Diharapkan Soroti Dua Persoalan Ini

Teknis “norma kapitalistik” teridentifikasi melalui rumusan pasal yang berbunyi, misalnya “Pemerintah dapat mengikutsertakan pihak swata dalam …….. Atau pemerintah dapat mengikutsertakan pihak lain………” Tidak akan ditemukan norma yang tegs-tegas, misalnya “swasta berhak mengerjakan……” Tidak, sama sekali tidak. Norma jenis itu terlalu konyol. Itu cara pikir konyol. Begitulah cerdasnya kapitalis “menciptakan pintu masuk” ke penguasaan sumberdaya ekonomi.

Agar mengecoh, maka harus dipastikan pemerintah tetap memiegang kekuasaan, bukan melepaskan semuanya kepada pihak kapitalis, maka rumusan norma harus seperti contoh sederhana di atas. Otang tolol dan konyol akan segera menyatakan bahwa Pemerintah, dengan rumusan seperti itu tetap memegang kekuasaan. Padahal justru rumusan itu memberi kewenangan pemerintah memanggil kapitalis masuk.

Secara hipotetik beralasan diproyeksikan norma “kapitaklistik dan liberalistik” akan muncul pada UU Ibu kota baru di Kalimantan Timur. UU ini sedang disiapkan. Dimana letak beralasannya? Pembangunan itu membutuhkan biaya besar 466 triliun rupiah.

Rinciannya kurang lebih sebagai berikut; APBN sebesar 19,2 % setara dengan 89,472 triliun rupiah, Swasta sebesar 26,2% setara dengan 122,092 triliun, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sebesar 54,6% setara dengan 254, 436 triliun rupiah (CNBCIndonesia, 27/8/2019). Kapitalis, pada waktunya menjadi kantong terakhir uang itu.

Pesta kapitalis dengan uang itu sempurna betrsamaan dengan selesainya UU, yang diisitilahkan secara teoritik “omnibus law.” Tipikal UU ini adalah materi muatannya meliputi berbagai sektor dan berbagai isu yang sifat dasarnya secara konseptual saling berkaitan. UU ini dibungkus argumen teknokratis, “memperlancar investasi.” Merdu, manis dan indah dengarnya. Begitulah cara menghilangkan bau kapitalistik. Itu sialnya. Untungnya? Saya tidak tahu.

Agar sukes terus mendekat, maka pola canggih Amerika harus dipanggil. Apa polanya? Warga negara dan kehidupan masyarakat yang telah terhimpit padatnya jalanan kehidupan, harus terus dikurung di dalamnya. Harus selalu muncul isu baru, yang memanggil secepat mungkin kontroversi. Satu demi satu isu kontroversial baru, harus disajikan dari minggu ke minggu. Begitu seterusnya.

Kapitalis terus menggunung, dan rakyat kebanyakan terus terhimpit di dalamnya. Lalu datanglah deskripsi hebat kapitalis mencapai puncak itu karena mereka rajin, kreatif dan sejenisnya. Sementara orang kebanyakan kelewat malas, dan terlalu banyak bicara hal-hal non ekonomi. Padahal orang malas masih kerja mendorong gerobak jualan nasi goreng disaat kapitalis rajin telah tertidur pulas.

Begitulah cara rule of law mendistribusikan keadilan. Begitulah kesengsaraan dan nestapa orang kebanyakan dibuat biasa dibawah sinar rule of law. Kapitalis-kapitalis ini, konyolnya, teridentifikasi sebagai orang rajin. Orang miskin justru sebaliknya, teridentifikasi sepenuhnya sebagai orang malas. Bukan miskin karena kebijakan kapitalistik, yang selalu dalam semua level dan aspek bersifat diskriminatif. Konyol. (*)

Jakarta, 12 Januari 2020.

sumber: kronologi.id

News Feed