by

Posisi Muhammadiyah, antara Sarekat Islam dan Boedi Oetomo

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

Sejarah lahirnya Rekso Roemekso yang menjadi embrio Sarekat Islam, pembentukan milisi Islam TKNM dengan latar belakang kasus penistaan agama oleh surat kabar Djawi Hisworo, dan pembentukan front Nasionalisme Jawa adalah tiga contoh kasus dengan situasi sangat ekstrem. Ragam situasi ekstrem tersebut kemudian menentukan posisi Muhammadiyah. Dalam kasus Rekso Roemekso pihak-pihak yang saling berhadap-hadapan adalah para saudagar muslim dengan para saudagar China. Dalam kasus pembentukan TKNM, pihak-pihak yang saling berhadapan adalah umat Islam dengan jajaran redaktur Djawi Hisworo—dan tentu juga holding company (Grup Djawi Kondo) yang menaungi surat kabar ini. Sedangkan dalam kasus pembentukan JN, pihak-pihak yang saling berhadap-hadapan adalah jajaran elit JN dan TKNM. Sejarah (Tidak) Terulang Kembali Sebagai peristiwa sejarah, ketiga kasus di atas tidak mungkin akan terulang kembali. Akan tetapi, ide di balik peristiwa sejarah di atas sangat mungkin terulang kembali. Dalam kasus Rekso Roemekso, ide yang melatar belakangi peristiwa ini adalah ketidakadilan politik, persaingan ekonomi, dan sentimen etnis. Kebijakan pemerintah kolonial yang segregatif memang cenderung mengutamakan kelas sosial paling atas (keturunan Eropa), kemudian etnis China dan Arab, baru kepentingan kelas pribumi. Karena etnis China mendapatkan hak istimewa, dalam kompetisi bisnis mereka selalu lebih unggul dibanding kelas pribumi. Akibatnya, sentimen etnis muncul sebagai respon atas ketidakadilan sosial ini (anti-China). Dalam kasus pembentukan TKNM, ide yang meletarbelakangi peristiwa sejarah ini adalah ketidakadilan sosial dan politisasi agama. Dengan memanfaatkan sentimen keagamaan umat Islam (penistaan terhadap Nabi SAW), Tjokroaminoto berhasil menjadikan kasus Djawi Hisworo sebagai isu nasional. Sedangkan dalam kasus pembentukan JN, ide yang melatarbelakangi peristiwa sejarah ini adalah sentimen etnis. Kelompok etnis Jawa yang militan merasa terancam dengan eksistensi TKNM sehingga mereka merespon secara reaktif. Selain ide yang melatarbelakangi masing-masing kasus di atas, faktor media massa sangat berpengaruh dalam proses pembentukan isu publik yang makin masif. Inilah situasi ekstrem yang disebabkan oleh gejala disrupsi di awal abad ke-20.

Posisi Muhammadiyah Muhammadiyah yang lahir pada awal abad ke-20 (18 November 1912) tidak bisa lepas dari peristiwa nasional di atas. Namun, sebagai gerakan Islam modernis yang memiliki latar belakang hubungan yang baik dengan gerakan nasionalis seperti Boedi Oetomo dan gerakan Islam seperti Sarekat Islam. Muhammadiyah telah menempatkan posisi di antara dua kubu ekstrim: kanan (direpresentasikan TKNM) dan kiri (direpresentasikan JN). Di mana posisi Muhammadiyah dapat dilihat dari pola respon organisasi ini terhadap kasus-kasus di atas.  Ketika kasus Rekso Reomekso pada tahun 1905, organisasi Muhammadiyah memang belum lahir. Tetapi ketika perkumpulan ini berubah menjadi Sarekat Dagang Islamiyah (1909), kemudian menjadi Sarekat Islam(1912), pandangan dan sikap tokoh Muhammadiyah dapat mengafirmasi konsep kehadiran organisasi Islam berhaluan politik terbesar di tanah air pada waktu itu. Dalam kongres SI tahun 1914, KH. Ahmad Dahlan, president Hoofdbestuur Muhammadiyah, mendapat kehormatan sebagai adviseur (penasehat) Centraal Sarekat Islam(CSI) (Deliar Noer, 1996: 119). Kesediaan sang president Muhammadiyah di posisi adviseur CSI adalah suatu bentuk afirmasi politik. Akan tetapi, bagaimana sikap dan pandangan Muhammadiyah terhadap ketidakadilan politik, persaingan ekonomi, dan sentimen etnis—terutama etnis China—berbeda dengan pandangan SI secara umum. KH. Ahmad Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah telah memiliki pandangan tentang mengapa umat Islam terbelakang, kalah bersaing dengan bangsa (kelas sosial) lain. Selain faktor tatanan sosial dan kebijakan politik kolonial yang tidak adil, kritik pendiri Muhammadiyah juga kepada umat Islam sendiri yang dinilai telah menjauh dari ajaran Islam yang autentik (Mh. Mawardi, “Perkembangan Perguruan Muhammadiyah (I)” Suara Muhammadiyah(no. 9 Th. Ke-58/1978), 15). High Politic Muhammadiyah Terdapat proses rasionalisasi dalam memahami kondisi umat Islam pada awal abad ke-20. Sehingga KH. Ahmad Dahlan membaca gejala kemunduran kaum pribumi berbeda dengan pandangan politik SI yang menyalahkan sistem politik kolonial. Dengan demikian, program Muhammadiyah lebih diprioritaskan pada usaha-usaha pemberdayaan dan gerakan melek literasi agar umat Islam sadar bahwa keterbelakangan mereka disebabkan karena kualitas sumber daya manusia yang kalah dengan bangsa lain.

BACA JUGA:   Syarikat Islam Jawa Barat mengucapkan Selamat Milad ke-115 Tahun Syarikat Islam

H.Mh. Mawardi (ibid.) menegaskan, “Untuk mengembalikan kemurnian agama, terutama untuk masa depan, supaya kemerosotan tiada berlarut-larut, maka perlu angkatan muda disiapkan sebagai pelaksana pembaharuan. Jalan satu-satunya melalui pendidikan.” Inilah mode respons dinamika zaman antara SI dan Muhammadiyah yang berbeda haluan. Jika SI cenderung berhaluan politik (praktis), maka Muhammadiyah mengedepankan high politic dengan melakukan pemberdayaan, gerakan melek literasi, dan sadar media massa—salah satu misi Muhammadiyah adalah menerbitkan media massa, buku-buku, pamflet, dan lain-lain untuk mendukung gerakan pemberdayaan umat (Statuten1912 artikel 2). Muhammadiyah dan SI Ketika kasus pembentukan TKNM dengan latar belakang ketidakadilan sosial dan politisasi agama, Muhammadiyah berbeda sikap dan pendirian dengan SI. Walaupun beberapa anggota Muhammadiyah banyak yang bergabung dalam TKNM, tetapi secara institusional—lewat sikap HB Muhammadiyah—KH. Ahmad Dahlan dan kawan-kawan tidak reaktif yang berlebihan sebagaimana sikap Tjokroaminoto dan kawan-kawan di jajaran CSI. Muhammadiyah tidak memanfaatkan kasus penistaan agama yang dilakukan redaktur surat kabar Djawi Hisworo untuk tujuan politik praktis. Tetapi Muhammadiyah menuntut kepada pemerintah kolonial supaya memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku penistaan agama Islam. Dalam konteks ini, Hoofdbestuur (HB) Muhammadiyah telah melayangkan surat terbuka ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda supaya menindak pelaku penista agama Islam (lihat “Soerat terboeka dipersembahkan kehadapan Srie Padoeka jang Dipertoean Besar Gouvernour General di-HINDIA NEDERLAND”, Islam-Bergerak, Senin 1 April 1918, h. 1). Selain proses rasionalisasi dalam melihat kasus penistaan agama, pandangan dan sikap HB Muhammadiyah merepresentasikan sikap dan tradisi melek literasi, sadar regulasi, dan lebih mementingkan high politic yang bersifat pemberdayaan dan penyadaran. Hal ini berbeda dengan sikap dan pandangan SI yang cenderung reaksioner dan konfrontatif, baik kepada pemerintah kolonial maupun kelompok nasionalis Jawa.

BACA JUGA:   Wagub Jabar Minta Ulama Terapkan Ketat Protokol Kesehatan

Muhammadiyah dan Boedi Oetomo Sedangkan dalam kasus pembentukan JN, pandangan dan sikap Muhammadiyah tidak terjebak pada dua kutub ekstrem tersebut. Di satu sisi muncul kelompok yang menggunakan identitas politik muslim yang radikal dengan memanfatkan simbol-simbol agama, di sisi lain muncul kelompok yang menggunakan identitas politik etnis yang juga radikal. Bagaimanapun juga, Muhammadiyah lahir tidak bisa lepas dari jasa para pengurus Boedi Oetomo—organisasi induk yang menaungi gerakan-gerakan berhaluan etnis Jawa. Faktor penerimaan para pengurus Boedi Oetomo kepada KH. Ahmad Dahlan ketika bergabung dengan organisasi di bawah asuhan dokter Wahidin Soedirohoesodo adalah pandangan dan sikap sang khatib amin yang tidak konfrontatif dengan nilai-nilai filosofis dan adat Jawa. Dalam konteks ini, pandangan KH. Ahmad Dahlan memang lebih mengutamakan “persatuan umat manusia”—sebagaimana inti gagasan dalam naskah pidato “Tali Pengikat Hidup Manusia” yang disampaikan dalam Kongres Al-Islam tahun 1921 di Cirebon. Editor: Nabhan Mudrik Alyaum.

sumber: ibtimes.id

News Feed