JAKARTA – Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju mengajak semua elemen bangsa dan masyarakat untuk kembali merajut kebersamaan. Pasalnya, kebersamaan sejati akan memberi kesempatan kepada semua secara adil dan meniadakan penguasaan satu kelompok atas kelompok-kelompok lain.
“Mari meneguhkan persatuan bangsa dengan merajut kebersamaan sejati seusai terlaksananya pesta demokrasi. Kebersamaan yang menghargai kemajemukan dan menegakkan keadilan,” ungkap Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin dalam refleksi awal tahun dengan tema “Quo Vadis Indonesia, Mau ke Mana Indonesia?” di Jakarta kemarin.
Din mengatakan kebersamaan sejati inilah yang akan menciptakan rasa kesetiakawanan sosial dan mendorong kegotongroyongan. Apalagi, tantangan ke depan sebagai bangsa sangat serius karena bersifat krusial dan eksistensial, yakni menyangkut keberadaan bangsa dan kedaulatan negara.
Din menjelaskan bahwa DN-PIM sebagai pergerakan rakyat Indonesia yang bersifat lintas agama, suku, profesi, dan gender, menyatakan keprihatinan mendalam atas kecenderungan demikian serta mengajak segenap elemen dan komponen bangsa untuk bersama-sama berjuang meluruskan kiblat bangsa.
“Kami legal dan sebagai organisasi resmi. Kami melaksanakan refleksi awal tahun 2020 sebagai momentum bagi Indonesia untuk merenungi perjalanan kehidupan bangsa dengan segala capaian, masalah, dan tantangan, serta masa depannya. Kenapa kami memilih untuk melakukan refleksi awal tahun? Sebagaimana banyak organisasi lain, karena kami ingin lebih ke depan,” tandasnya.
Dalam refleksi DN-PIM kali ini dihadiri beberapa tokoh di antaranya peneliti senior LIPI sekaligus Wakil Ketua DN-PIM Siti Zuhro, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva sekaligus sebagai anggota DN-PIM, Wakil Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Philip Kuntjoro Widjaja, dan tokoh-tokoh DN-PIM lainnya.
Philip mengatakan refleksi ini sebagai momentum bagi seluruh bangsa Indonesia, apalagi memasuki tahun 2020, yang mana 75 tahun setelah dan 25 tahun menjelang seabad Proklamasi Kemerdekaan. “Ini momentum kita untuk merenungi perjalanan kehidupan bangsa untuk masa depan. Perenungan itu penting untuk pertanyaan apakah perjalanan kehidupan bangsa berada pada jalan konstitusi atau cita-cita kemerdekaan, atau mengalami pergeseran bahkan penyimpangan?” tanyanya.
Jika mencermati perjalanan bangsa ini, khususnya pascareformasi 1998, lanjutnya, terdapat gejala dan gelagat terjadinya deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional dengan cita-cita pendiriannya. “Maka adalah relevan bagi kita untuk mengajukan pertanyaan mau ke mana Indonesia?” ujarnya.
Siti Zuhro mengatakan bahwa ada beberapa tantangan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Perkembangan geopolitik dan ekonomi dunia terutama dengan pergeseran pusat gravitas ekonomi dunia dari Atlantik ke Pasifik yang ditandai antara lain kebangkitan China, merupakan tantangan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia.
Tantangan ini, kata Siti, bisa menjadi ancaman jika dikaitkan dengan perebutan hegemoni seperti perang dagang antarnegara adikuasa yang akan menyeret negara-negara lain. “Hal itu menjadi rumit dengan adanya ketegangan di Laut China Selatan yang seperti sekarang ini terjadi baik berbentuk sengketa maupun klaim teritorial secara sepihak. Dinamika kawasan Asia-Pasifik ini berpotensi membawa ancaman terhadap kedaulatan Indonesia,” paparnya.
Sementara itu, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengungkapkan bahwa seluruh elemen bangsa Indonesia harus kembali meluruskan kiblat bangsa, yakni mengarahkan kembali pembangunan nasional untuk sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
“Sehingga dalam rangka itu, yang paling mendesak dilakukan adalah pelurusan kembali konstitusi agar terjadi kesesuaian antara batang tubuh konstitusi dan pembukaannya, dan antara undang-undang turunan dengan konstitusi itu sendiri,” katanya.
Zoelva mengatakan bahwa semua pemangku amanat kerakyatan, khususnya partai-partai politik, juga perlu membuka diri dan mengedepankan wawasan kebangsaan berbasis cita-cita dasar pendirian bangsa.
“Dalam hal ini, penyelenggara negara perlu bersikap konsekuen, konsisten, dan berdisiplin, sehingga melahirkan kebijakan dan menjalankannya secara konstitusional dan semata-mata demi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
