by

Terjadi Keterlambatan Pembangunan Gedung Blok 3 RSUD Kota Bogor, SEMMI Dan PERISAI Ambil Sikap Tegas Untuk Pemkot!

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

Bogor | Pembangunan ruang rawat inap baru Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] Kota Bogor yang diklaim mampu menampung 264 tempat tidur ini faktanya tidak sesuai dengan target. Hari ini tanggal 29 Desember 2019, bangunan senilai Rp.89 Miliar itu telah meleset dari target. Dari depan pintu masuk RSUD Kota Bogor masih terlihat sebuah Crane dan sejumlah pekerja bangunan masih sibuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang belum tuntas. Sesuai dengan kesepakatan Pemkot Bogor dengan Pengembang, bahwa pengembang akan dikenai denda Rp.81 Juta perhari.

Sekretaris Umum SEMMI Cabang Bogor Raya, Muhammad Hafiz ketika dimintai keterangan terkait melesetnya target pembangunan Gedung Blok 3 RSUD Kota Bogor mengatakan bahwa “Melesetnya target pembangunan Gedung Blok 3 RSUD Kota Bogor ini patut dikritisi. Kami khawatir bilamana prosesnya dipercepat akan merusak kualitas bangunan yang kelak akan dinikmati oleh rakyat. Bagaimana pun pengembang, dalam hal ini PT. Trikencana Sakti Utama harus memperhatikan keselamatan pekerja dan tentunya menjaga mutu bangunan tersebut”, ungkapnya.

BACA JUGA:   Coming Soon SEMMI cabang soppeng

Sementara itu, Din Muhammad, Sekretaris Umum PERISAI [Pertahanan Ideologi Sarekat Islam] Cabang Kota Bogor, memberikan informasi kritis terkait melesetnya target pembangunan Gedung Blok 3 RSUD Kota Bogor. Dia menyebut bahwa “Optimisme Pemerintah Kota Bogor atas Gedung Blok 3 ini harus berdasarkan kalkulasi yang jelas dan tegas. Optimis tentunya boleh-boleh saja, tapi pertimbangan logis dan etis tentunya musti dikedepankan. Jangan sampai karena dikejar target, kualitas bangunan jadi meleset dan rakyat pun jadi korban”, cetusnya.

Din muhammad pun singgung terkait denda Rp.81 Juta perhari yang musti dibayarkan pengembang harus diungkapkan secara transparan kepada publik. “Tinggal dikalikan berapa hari yang dihabiskan pasca perencanaan pembangunan. Terkait PPK [Pejabat embuat Komitmen], sebagaimana panggilan Permen PU No. 07/PRT M/2014, PPK harus memberikan peringatan secara tertulis kepada pengembang. Dan kami pun akan mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk mengawasi bangunan ini agar tidak terjadi indikasi-indikasi yang kelak merugikan rakyat. Kami pun dari dua Organisasi Serumpun Sarekat Islam, SEMMI Bogor Raya dan PERISAI Cabang Kota Bogor kemungkinan akan mengambil putusan secepatnya untuk menyikapi melesetnya target pembangunan ini. Rencananya Kami dalam waktu dekat ini akan menggelar Aksi Unjuk Rasa Gabungan. Kami berharap aksi ini akan menjadi teguran positif bagi Pemerintah Kota Bogor.” Tutupnya.

BACA JUGA:   Silaturahmi & Diskusi Virtual SEMMI seluruh indonesia, 25 agustus 2020

Laporan Gusti
(Kiw/Riz/Red).

sumber: redaksibogor.com

News Feed