by

Pada Era Pergerakan Nasional, Surakarta adalah Kota Radikal

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

Oleh: Fadrik Aziz Firdausi – 28 Desember 2019
Dibaca Normal 6 menit
Surakarta adalah kota kelahiran Sarekat Islam yang menandai pasang surut pergerakan nasional: riuh rendah oleh rapat umum, polemik media, hingga aksi mogok.
Surakarta kiwari adalah kota budaya dan pariwisata. The Spirit of Java, demikian ia mencitrakan diri. Konon, orang yang datang ke kota ini ingin mencari tenang, sebab waktu seakan melambat di Surakarta. Putri Solo, demikian sebuah idiom sering terdengar, selalu berasosiasi dengan citra perempuan anggun dan gemulai.

Surakarta adalah kota klangenan. Wisatawan datang ke keratonnya untuk menikmati remah-remah peninggalan feodalisme Jawa. Pergi ke Pasar Klewer untuk berbelanja batik. Lalu ke Sriwedari menikmati pertunjukan wayang orang atau sekadar bersantai.

Di balik citranya yang kalem itu, dulu Surakarta pernah begitu hiruk pikuk. Sebuah era yang ditandai dengan riuhnya vergadering alias rapat umum, pemogokan buruh, hingga protes petani. Jika sulit membayangkannya, cobalah baca secuplik bab dari roman Student Hidjo anggitan jurnalis cum aktivis pergerakan Marco Kartodikromo.

Syahdan, pada sebuah sore di bulan Maret 1913, Stasiun Balapan Surakarta begitu ramai. Ratusan orang masih berkitar di peron stasiun hingga cakrawala hampir gelap. Keramaian itu membuat Raden Ajeng Biru dan Raden Nganten Potronoyo, calon mertuanya, kesusahan mencari andong untuk mengantar tamunya ke kediaman keluarga Potronoyo.

Hampir semua andong di stasiun sudah dipesan oleh pengurus Sarekat Islam (SI). Secara bergantian, andong-andong itu mengantar para delegasi SI dari berbagai kota ke kampung Kabangan. Besok, seturut berita-berita di koran, SI akan menghelat hajatan akbar di kampung itu. Akhirnya mereka terpaksa menunggu hingga lepas magrib.

Raden Mas Tumenggung, tamu keluarga Potronoyo itu adalah Regent (kepala distrik) Jarak. Bersamanya ikut pula sang istri Raden Ayu Tumenggung dan kedua anaknya, Raden Wardoyo dan Raden Ajeng Wungu. Keluarga priyayi ini khusus datang ke Surakarta hendak ikut pula dalam acara akbar SI esok hari.

Tak hanya Stasiun Balapan yang diliputi keramaian, jalanan antero kota Surakarta pun demikian. Andong-andong berbendera SI tak habisnya lalu-lalang.

“Sungguh ramai di sini!” cetus Wungu dari dalam andong sambil matanya mengamat-amati jalanan.

“Besok pagi Sriwedari lebih ramai lagi!” timpal Biru sejurus kemudian.

Belum lama keluarga Regent Jarak itu tiba di kediaman Raden Potronoyo dan bersantap malam, seorang pemuda bernama Prayogo datang bertamu. Ia hendak bertemu dengan Wardoyo, kawan satu sekolah yang juga anggota SI.

“Mari masuk ke rumah!” ajak Wardoyo.

“Nee, nee, nee… saya tidak ada waktu lagi,” jawab Prayogo tampak tergesa-gesa.

“Mau ke mana?”

“Mau vergadering!” jawabnya. “Kedatangan saya ke mari akan mengajakmu ikut mendengarkan vergadering Sarekat Islam di Kabangan.”

Dan memang itulah maksud kedatangan Wardoyo ke Surakarta. Ajakan Prayogo tentu saja membuatnya bungah. Namun, ia sangsi diperbolehkan masuk mengikuti rapat umum karena acara malam itu dikhususkan hanya untuk para delegasi SI.

“Ah, itu perkara yang gampang. Saya yang akan menanggungnya,” kata Prayogo meyakinkan kawannya.

Mereka kemudian meluncur dengan oto ke Kabangan. Sidang yang baru dibuka pukul sembilan malam itu diikuti oleh ratusan orang. Meski tak ikut urun suara, Wardoyo dan Prayogo mengikuti perdebatan para aktivis SI soal orientasi organisasi dengan khidmat. Mereka bertahan hingga sidang usai pada tengah malam.

Dan esok paginya, sebagaimana diutarakan Biru sore sebelumnya, Surakarta benar-benar diliputi suasana meriah. Sejak pagi sekali warga Solo berbondong-bondong menuju Taman Sriwedari. Wardoyo, Wungu, Biru, dan Prayogo ikut pula melebur dengan keramaian itu.

Pukul delapan pagi vergadering besar SI dibuka. Para pemimpin SI silih berganti memberikan pidato. Panggungnya begitu megah berhias bendera-bendera Jawa, Turki, dan Belanda. Para pelayan seakan tak ada putusnya mengedarkan air limun dan air Belanda kepada peserta vergadering yang memintanya.

Roman coming of age yang terbit pertama kali pada 1917 itu memotret peristiwa Kongres Sarekat Islam yang pertama pada 25 Maret 1913. Itulah peristiwa yang jadi tengara pasang surutnya pergerakan nasional di Surakarta.

Ratu Adil dalam Vergadering

Surakarta pada awal abad ke-20 adalah kota industri batik yang mapan. Jalur kereta api menghubungkannya dengan kota-kota besar lain seperti Semarang, Surabaya, Yogyakarta, hingga Batavia. Hal itu membuatnya menjadi produsen batik terbesar di Hindia Belanda.

BACA JUGA:   Perjuangan Bung Karno Meracik Kemerdekaan RI Sejak di Peneleh

Sebagai salah satu kota kerajaan Jawa, Solo kala itu adalah metropolitan tempat tradisionalisme berbaur dengan modernisasi. Para pangeran dari Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran adalah penikmat pertama pendidikan dan modernisme Eropa. Bersama komunitas priyayi rendah dan para haji revolusioner, mereka kemudian ikut aktif dalam berbagai organisasi pergerakan yang tumbuh di Surakarta.

Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang tumbuh di Surakarta. Organisasi yang dianggap pelopor era kebangkitan nasional Indonesia itu membuka cabangnya di kota tersebut pada 1909. Namun, Budi Utomo rupanya tak segarang anggapan orang.

Sarekat Islam tampil sebagai generator pergerakan nasionalis di Surakarta. Organisasi ini awalnya tumbuh dari Rekso Rumekso, organisasi ronda bentukan para pengusaha batik Laweyan. Haji Samanhudi, seorang saudagar batik senior, adalah pemimpinnya yang pertama.

Sarekat Islam tumbuh menjadi organisasi kuat di bawah pengaruh Haji Omar Said Tjokroaminoto. Kiprahnya dimulai ketika ia membantu reorganisasi SI pada September 1912. Sejak itu, SI terus membuka cabang-cabang baru hingga pada awal 1913 sudah memiliki 15 cabang dengan anggota sekitar 80.000 orang.

“Dua bulan kemudian, kongres SI yang pertama diadakan di Surakarta pada 25 Maret. Jumlah afdeling SI membengkak sampai empat puluh delapan, di antaranya empat puluh dua afdeling, yang memiliki anggota sebanyak 200.000 orang mengirimkan utusannya,” tulis Shiraishi dalam Zaman Begerak: Radikalisme di Jawa 1912-1926 (1997, hlm. 67).

Naiknya pamor SI tak bisa dilepaskan dari kharisma Tjokroaminoto. Ketika cabang-cabang SI mengadakan vergadering, Tjokroaminoto hampir selalu hadir. Melalui vergadering itulah SI menggaet anggota dari kalangan kromo—rakyat biasa yang buta huruf, kaum miskin, atau tak berpangkat. Strategi itu terus dipakai SI di mana-mana sehingga kata “vergadering” jadi demikian populer, persis dengan deskripsi Marco dalam Student Hidjo.

Tapi bagaimana vergadering SI bisa menggaet begitu banyak orang?

Menurut Shiraishi, kasak-kusuk tentang Tjokroaminoto yang dianggap “Ratu Adil” punya peran penting. Itulah yang membuat orang ingin hadir dalam vergadering SI. Lantas, di arena vergadering kaum kromo ini mendengar rupa-rupa pidato yang serba luar biasa. Pengalaman vergadering itu kian otentik karena mereka melihat orang-orang SI berdiri dan duduk sejajar dengan para bangsawan kraton dan pejabat Belanda.

“Di tempat itu mereka membayar uang masuk, bergabung dengan SI, dan menerima kartu-kartu anggota. Kemudian mereka pulang dengan kartu anggota di tangan. Di rumah mereka bercerita tentang pengalaman yang luar biasa itu,” tulis Shiraishi (hlm. 90).

Sementara menurut sejarawan M.C. Ricklefs, kaum kromo juga melihat keanggotaan SI sebagai lambang solidaritas kelompok. Dalam hal ini SI tidak beranjak jauh dari Rekso Rumekso yang didirikan untuk membendung kekuatan modal kelompok pengusaha batik Cina di Surakarta. Beberapa elite Jawa yang tak suka dengan Belanda juga banyak yang ikut bergabung dalam SI.

“Rakyat pedesaan tampaknya lebih menganggap SI sebagai alat bela diri dalam melawan struktur kekuasaan lokal yang kelihatannya monolitis, yang tidak sanggup mereka hadapi, daripada sebagai gerakan politik modern,” tulis Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2008, hlm. 348).

Perang Suara dan Mogok

Secepat SI melesat, secepat itu pula euforianya menurun. Pasang surut itu dimulai justru ketika Tjokroaminoto terpilih sebagai ketua umum SI pada April 1914. Sejak itu kedudukan pengurus pusat SI berpindah ke Surabaya, dan Surakarta hanya dikenang sebagai tempat lahirnya SI.

Meski vergadering terus digelar, namun di Surakarta gerakan SI menjadi mandek. Beberapa badan usaha yang didirikan SI Surakarta pada 1913 pun rontok satu persatu. Bahkan, pidato dan tulisan Tjokroaminoto pun tak lagi dianggap istimewa.

Namun, bukan berarti semangat pergerakan di Surakarta lantas anjlok. Kepergian pengurus pusat SI dari Surakarta justru memunculkan gerakan-gerakan dan pemimpin-pemimpin baru yang lebih militan. Arena pun berpindah dari vergadering ke surat kabar.

Suara militan di surat kabar Surakarta bergaung kala Marco Kartodikromo menerbitkan mingguan Doenia Bergerak pada awal 1914. Ia juga kemudian mendirikan Inlandsche Journalistenbond (IJB) pada pertengahan 1914. Tjipto Mangunkusumo, yang baru pulang dari pengasingannya di Belanda, lalu ikut pula bergabung dalam mingguan ini.

BACA JUGA:   Sandiaga Punya Toko Online yang Jual Sembako Murah, Mau Belanja?

“Sejak awal, Marco bermaksud melancarkan ‘perang suara’ melalui Doenia Bergerak. Suaranya tegas dan tajam. Dalam terbitan pertama, Marco menyerang D.A. Rinkes, penasihat urusan bumiputra,” tulis Shiraishi (hlm. 111).

Marco dan redaksi Doenia Bergerak bahkan tak ragu beradu pendapat dengan Oetoesan Hindia terbitan SI Surabaya yang dipimpin Tjokroaminoto. Polemik itu berlangsung beberapa bulan hingga kemudian melebar jadi perseteruan antara SI Surabaya dan SI Surakarta.

“Marco menyadari bahwa perselisihan tersebut akan berdampak buruk bagi kelanjutan SI. Tetapi ia sendiri merasa sebagai pihak yang benar karena membela SI Solo, cikal bakal dari cabang-cabang SI lain,” tulis Agung Dwi Hartanto dalam Karya Lengkap Marco Kartodokromo (2008, hlm. 111).

Marco dan Doenia Bergerak terus mempertahankan militansinya yang tanpa pandang bulu itu hingga pertengahan 1915. Awal tahun itu Marco tersangkut delik pers hingga kemudian pengadilan kolonial menjatuhkan vonis tujuh bulan penjara kepadanya.

Sementara itu, beriring dengan perang suara, gerakan-gerakan politik pun mengalami pergeseran ke arah yang lebih radikal. Situasi ekonomi tanah jajahan yang goncang oleh inflasi dan gagal panen turut memanaskan suasana. Di tengah ancaman kelaparan di beberapa daerah, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan kewajiban mengumpulkan beras yang segera memicu protes.

Pada periode 1917-1920, para pemimpin pergerakan mulai getol melakukan pemogokan. Di era inilah nama Tjipto Mangunkusumo menanjak lagi bersama tokoh militan baru bernama Haji Mohammad Misbach. Keduanya dikenal karena keterlibatannya dalam organisasi Insulinde yang merupakan penerus cita-cita Indische Partij.

Haji Misbach mulanya adalah juga anggota SI sejak organisasi itu berdiri. Ia juga tergabung dalam IJB-nya Marco. Pada 1915, ia menerbitkan surat kabar Medan Moeslimin dan Islam Bergerak pada 1917. Tak hanya itu, Haji Misbach juga diketahui mendirikan toko buku, sekolah agama modern, hingga Hotel Islam.

Ketika SI Surakarta melemah, pada Maret 1918 Haji Misbach bergabung dengan Insulinde. Bersama Tjipto ia lalu menarik aktivis-aktivis SI Surakarta yang radikal ke Insulinde.

“Kalau Tjipto menarik perhatian kaum radikal di SI karena tulisan-tulisannya yang cemerlang, Misbach menarik perhatian karena kehangatan, keterbukaan, dan keramahan serta konsistensi antara kata-kata dan perbuatannya,” tulis Shiraishi (hlm. 195).

Pergerakan Insulinde yang dimotori Tjipto-Misbach tak pelak membuat pemerintah kolonial kelabakan. Insulinde kerap melakukan propaganda kepada kaum tani di desa-desa untuk mogok kerja. Salah satu pemogokan yang cukup signifikan terjadi pada 1919.

Seturut penelusuran Ruth McVey dalam Kemunculan Komunisme Indonesia (2009), pangkal soalnya adalah reformasi agraria di wilayah Surakarta yang lamban. Terbitnya aturan kewajiban pajak sebagai pengganti kerja rodi pun memberatkan petani. Haji Misbach lalu memimpin aktivis Insulinde bersama para petani yang dirugikan itu untuk mogok sebagai bentuk protes. Tak tanggung-tanggung, gerakan itu bertahan hingga enam bulan lamanya.

“Pemerintah memutuskan Insulinde bertanggungjawab terhadap perubahan sikap kaum tani dari sekadar tidak puas menjadi protes nyata. Haji Misbach dan Douwes Dekker ditangkap serta Tjipto Mangunkusumo diusir dari wilayah berbahasa Jawa,” tulis McVey (hlm. 66).

Akibat perlawanannya, Misbach dibui. Namun ia pantang jera dan terus menebar teror terhadap kaum penguasa, baik pejabat kolonial maupun ningrat pribumi. Ia lalu bergabung dengan PKI yang berdiri pada 1920 dan jadi salah satu propagandisnya yang paling gigih di Surakarta.

Haji Misbach terus terlibat dalam kampanye mogok hingga ia ditangkap lagi pada 20 Oktober 1923. Mulanya aparat kolonial memenjarakannya di Semarang, lalu memutuskan mengasingkannya ke Manokwari pada Juli 1924. Sang Haji Merah wafat di sana karena terserang malaria pada 24 Mei 1926.

Masa-masa radikal di Surakarta mencapai klimaksnya pada 1926 saat PKI melancarkan pemberontakan prematur terhadap pemerintah kolonial. Tjipto, meski telah menjalani hukuman juga kena getahnya. Ia dianggap PKI gara-gara sikapnya yang radikal dan suka hantam kromo.

Maka, pada 19 Desember 1927, pemerintah kolonial memutuskan untuk mengasingkan Tjipto ke Banda, Kepulauan Maluku. Ia sempat berpindah-pindah tempat pengasingan sebelum akhirnya wafat pada 8 Maret 1943 karena penyakit asma.

Pemberontakan PKI yang gagal itu sekaligus jadi penutup babad pasang surut pergerakan nasional di Surakarta.

Penulis: Fadrik Aziz Firdausi
Editor: Irfan Teguh

sumber: tirto.id

News Feed