by

Libur Natal dan Tahun Baru, APPBI Tunda Gugatan Pemprov DKI terkait Perpasaran

Bagikan:

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menunda pengajuan judicial review atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA) .

Peninjauan kembali  ke MA itu soal Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No 2 tahun 2018 tentang Perpasaran.

Gugatan perdata ditunda karena telah memasuki masa cuti bersama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020.

“Rencananya jadi bulan depan (Januari 2020) akan kami daftarkan judicial review,” kata Wakil Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja saat dihubungi pada Sabtu (28/12/2019).

Selain anggotanya banyak sedang cuti bersama, gugatan ditunda karena kesibukan masing-masing para pengelola mal.

Mereka juga sibuk melayani konsumen atau mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan Presiden RI Joko Widodo untuk membahas investasi di Tanah Air melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).

BACA JUGA:   Salam Radio bersama Dr. H. Hamdan Zoelva, SH, MH Ketua Umum PP/LT Syarikat Islam

“Jadi ada kesibukan tim APPBI terkait kegiatan di mal masing-masing untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Juga ada beberapa anggota tim yang sibuk dengan batas waktu Omnibus Law,” katanya.

Meski jadwal pendafataran gugatan itu diundur, namun APPBI tetap menggandeng mantan Ketua MK Hamdan Zoelva sebagai pengacara seperti yang diungkapkan pada awal Desember 2019.

APPBI sengaja menyewa jasa pengacara Hamdan untuk melawan DKI Jakarta karena dianggap berprestasi selama menjadi praktisi hukum.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI Hery Sulistyono menambahkan, pihaknya telah mengumpulkan bukti untuk diserahkan kepada MA sebagai bahan pertimbangan.

Dia berharap, gugatan itu dikabulkan karena Perda tersebut dianggap tidak relevan dan memberatkan pengusaha mal.

• Putra Nunung Srimulat Tak Tahu Kabar tentang Izin Sang Ibunda dan Jully Jan Keluar dari RSKO

BACA JUGA:   KCN Berkomitmen Selesaikan Perkara PKPU

Perda itu mengamanatkan pihak mal menyediakan lahan efektif kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar 20 persen.

Keberadaan aturan ini, justru bisa memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UKM yang lebih dulu eksis membayar sewa ataupun membeli kios tersebut.

Apalagi sekitar 90 persen dari 82 mal yang ada di Jakarta, merupakan pelaku UKM.

Selain itu beberapa mal juga ada yang menerapkan sistem jual-beli kios kepada tenant, sehingga pengelola mal mustahil mengambil ruang tenant sebesar 20 persen untuk pelaku UKM baru.

“Menurut kami untuk membantu UKM mungkin bentuknya seperti kemitraan, seperti membantu pemasaran barang mereka atau skema yang lain,” kata Hery.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Intan Ungaling Dian

sumber: wartakota.tribunnews.com

Facebook Comments

News Feed